Bocoran UMK Jateng 2026, Kapan Jadwal Pengumuman Resmi?

KabarJawa.com – Menjelang akhir tahun ini, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) kembali menjadi isu yang disorot oleh para pekerja dan pengusaha.

Adapun di wilayah Jawa Tengah, penetapan UMK Jateng (Jawa Tengah) 2026 memang belum diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi.

Namun, berbagai kabar serta bocoran mengenai jadwal penetapan hingga simulasi nominal kenaikan sudah mulai tersebar luas.

Lantas, kapan jadwal resmi pengumuman UMK Jateng 2026 dan bagaimana prediksi kenaikannya?

Menanti Regulasi Pusat dan Jadwal Resmi Pengumuman

Keputusan penetapan upah minimum ini sangat bergantung pada regulasi dari pemerintah pusat. Untuk menyerap aspirasi sebelum keputusan final, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, diketahui telah menemui perwakilan pengusaha di kantornya pada Kamis, 20 November 2025 lalu.

Berdasarkan laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jateng menegaskan bahwa kebijakan pengupahan merupakan program strategis nasional.

Oleh karena itu, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), maupun UMK sepenuhnya merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” ucapnya, dilansir KabarJawa.com pada Kamis, 4 Desember 2025.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan bahwa kunci penetapan upah minimum 2026 adalah terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yang saat ini masih dalam tahapan uji publik.

Berdasarkan rancangan RPP yang beredar, penetapan upah memiliki jadwal sebagai berikut:

• Penetapan UMP dan UMSP 2026: Dijadwalkan pada 8 Desember 2025.
• Penetapan UMK dan UMSK 2026: Dijadwalkan pada 15 Desember 2025.

Aziz menambahkan bahwa isi final dari RPP tersebut akan menjadi landasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membahas dan menetapkan besaran upah minimum 2026.

“Isi RPP itu finalnya nanti seperti apa, itu yang kita tinggu sebagai landasan untuk membahas upah minimum 2026,” jelasnya,” ungkapnya.

Usulan Kenaikan UMP 2026

Sementara itu, serikat buruh belakangan menyuarakan usulan kenaikan upah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), melalui Presidennya, Said Iqbal, menyodorkan tiga skenario kenaikan UMP 2026, yaitu 6,5%, 7,7%, serta rentang 8,5% hingga 10,5%.

KSPI menekankan pentingnya pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka tunggal yang berlaku secara nasional.

Said juga menyinggung soal kebijakan yang pernah dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% dan berlaku seragam di seluruh Indonesia.

Simulasi UMK Jawa Tengah 2026 dengan Kenaikan 6,5%

Mengingat angka 6,5% adalah angka yang pernah digunakan pada tahun sebelumnya, berikut adalah simulasi estimasi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah jika Pemerintah Pusat kembali menetapkan kenaikan sebesar 6,5% untuk tahun 2026:

Catatan: Angka di atas merupakan simulasi dan bukan nominal resmi yang telah ditetapkan.

Masyarakat Jateng kini harus bersabar menantikan terbitnya regulasi dari pihak terkait yang akan menjadi dasar penentuan angka UMK dan UMP.

Dengan dijadwalkannya pengumuman UMP pada 8 Desember dan UMK pada 15 Desember 2025, maka kini diketahui bahwa keputusan resminya akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini.***