KabarJawa.com– Gelombang transformasi digital terus mengubah cara masyarakat Indonesia mengakses layanan keuangan.
Namun di balik kemudahan itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahaya besar yang mulai mengintai masyarakat: jebakan utang konsumtif akibat rendahnya literasi keuangan.
Sultan menyampaikan peringatan keras itu dalam pidato pembukaan Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Jumat (22/5/2026) pagi.
Di hadapan para pemangku kepentingan sektor keuangan nasional, pelaku usaha, akademisi, hingga generasi muda, Sultan menegaskan bahwa esensi sistem keuangan seharusnya tidak berhenti pada perluasan akses semata, melainkan harus mampu memberdayakan manusia.
Ia mengajak seluruh pihak melihat sisi lain dari ledakan layanan keuangan digital yang berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
“Di hadapan perubahan zaman yang bergerak cepat, pertanyaan terbesar kita bukan lagi sekadar bagaimana memperluas akses keuangan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah akses itu membuat manusia semakin berdaya, atau justru semakin mudah diarahkan oleh hasrat konsumsi, algoritma, dan utang yang datang dengan wajah kemudahan?” ujar Sultan.
Sultan menilai masyarakat saat ini menghadapi era ketika teknologi juga mendorong pola konsumsi instan yang berisiko menggerus ketahanan ekonomi keluarga.
Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan Masih Lebar
Dalam pidatonya, Sultan mengungkapkan kekhawatiran terhadap kesenjangan besar antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari OJK dan BPS, indeks literasi keuangan nasional baru mencapai 66,46 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah menyentuh angka 80,51 persen.
Selisih sekitar 14 poin tersebut, menurut Sultan, menunjukkan jutaan masyarakat telah masuk ke dalam sistem keuangan modern, tetapi belum benar-benar memahami cara kerja sistem tersebut.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah pesatnya penetrasi layanan digital. Banyak masyarakat kini mampu membuka rekening, menggunakan QRIS, hingga mengakses pinjaman daring hanya dalam hitungan menit.
Namun pemahaman mengenai risiko bunga, utang jangka panjang, hingga pengelolaan keuangan pribadi masih tertinggal jauh.
Sultan menegaskan bahwa dampak paling besar dirasakan kelompok masyarakat rentan, terutama warga desa, lansia usia 51–79 tahun, masyarakat berpendidikan rendah, petani, serta nelayan.
“Masyarakat masuk ke dalam sistem yang belum mereka pahami sepenuhnya. Di titik inilah risiko eksploitasi ekonomi muncul,” tegasnya.
Sultan kemudian memaparkan fakta yang lebih mengkhawatirkan. Hingga Maret 2026, outstanding pinjaman online atau peer-to-peer lending di Indonesia telah menembus Rp101,03 triliun.
Angka itu tumbuh 26,25 persen secara tahunan dengan jumlah peminjam aktif lebih dari 26 juta orang. Di saat yang sama, tingkat kredit macet atau TWP90 mencapai 4,52 persen.
Data tersebut menjadi alarm serius tentang meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap utang digital.
Sultan menilai fenomena makan utang mulai berkembang di tengah masyarakat akibat kemudahan akses pembiayaan tanpa pemahaman keuangan yang memadai.
Ironisnya, perkembangan pembayaran digital justru berlangsung sangat pesat. Pengguna QRIS nasional per Februari 2026 telah mencapai 60,77 juta pengguna.
Namun menurut Sultan, kemajuan teknologi pembayaran tidak otomatis meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masyarakat.
Kemudahan transaksi justru sering mendorong perilaku konsumtif baru, terutama melalui layanan paylater dan pinjaman instan.
“Teknologi seharusnya menjadi alat pemberdayaan, bukan perangkap baru bagi masyarakat kecil,” ujar Sultan.
Ia secara khusus menyoroti pedagang kecil dan kelompok lansia yang masih membutuhkan penguatan inklusivitas serta perlindungan dalam ekosistem keuangan digital.
Falsafah Literasi Keuangan
Di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi, Sultan menawarkan pendekatan berbasis budaya lokal sebagai solusi jangka panjang.
Ia mendorong penguatan literasi keuangan dengan berakar pada falsafah Jawa gemi, nastiti, ngati-ati.
Falsafah tersebut mengandung nilai hidup hemat, teliti, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam mengelola uang.
Menurut Sultan, nilai-nilai lokal tersebut relevan untuk menghadapi era ekonomi digital yang penuh godaan konsumsi instan.
Ia menilai literasi keuangan sejati tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan aplikasi atau membuka rekening bank.
Literasi harus mampu membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu membedakan kebutuhan dan keinginan.
Sultan juga mengingatkan pentingnya melindungi generasi muda dari jebakan skema “beli-sekarang-bayar-nanti” yang semakin agresif menyasar remaja dan keluarga muda.
“Literasi keuangan harus menyentuh akar masyarakat, agar remaja, pedagang, petani, dan perempuan kepala keluarga tidak terjerat oleh skema konsumtif yang menyesatkan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Sultan merumuskan empat langkah strategis untuk membangun perilaku ekonomi masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.
- Memperkuat edukasi keuangan berbasis komunitas yang mengakar pada nilai lokal di sekolah, kampus, kalurahan, dan ruang sosial masyarakat.
- Memperluas akses pembiayaan sehat bagi UMKM dan ekonomi lokal agar pelaku usaha kecil tidak terjebak pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi.
- Memperkuat transformasi digital keuangan yang aman, beretika, dan mampu melindungi data pribadi masyarakat.
- Memperluas pilihan layanan keuangan syariah yang inklusif dan membumi sehingga masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang lebih sehat.
Empat strategi tersebut, menurut Sultan, harus berjalan secara simultan agar Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan tingkat inklusi keuangan tinggi, tetapi juga memiliki masyarakat yang cerdas secara finansial.
Jogja Financial Festival 2026 jadi Momentum Perubahan
Jogja Financial Festival 2026 hadir bukan sekadar sebagai ajang pameran industri keuangan.
Festival ini membawa misi besar untuk membangun kesadaran baru tentang pentingnya literasi finansial menuju Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045.
Festival yang digagas Transmedia bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berlangsung selama dua hari pada 22–23 Mei 2026 dan terbuka gratis untuk umum.
Sebelumnya, festival serupa sukses berlangsung di Surabaya dan Medan dengan total lebih dari 10 ribu pengunjung.
Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Business Talk, Educational Class, hingga Career Corner yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha.
Untuk menarik minat publik, penyelenggara juga menghadirkan hiburan berupa Comedy Live Show Lapor Pak dan konser musik yang menampilkan Happy Asmara, Ari Lasso, hingga Juicy Luicy.
Di balik kemeriahan festival itu, pesan utama yang ingin ditegaskan tetap sama. Masyarakat Indonesia harus mampu mengendalikan uang, bukan dikendalikan oleh utang dan teknologi. (ef linangkung)
