KabarJawa.com – Industri perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tekanan berlapis pada momentum libur sekolah 2026.
Di satu sisi, tingkat okupansi hotel melonjak hingga rata-rata 70 persen. Namun di sisi lain, gangguan pasokan listrik yang terjadi beberapa waktu lalu justru memicu lonjakan biaya operasional.
Selain itu, gangguan listrik juga merusak sejumlah peralatan elektronik, dan memperberat beban pengusaha hotel yang hingga kini masih berjuang mempertahankan usaha.
Kondisi tersebut membuat pelaku industri perhotelan belum bisa menikmati peningkatan jumlah tamu secara maksimal.
Pendapatan yang seharusnya ikut terdongkrak justru tergerus kenaikan berbagai komponen biaya operasional yang terus membengkak.
Dampak Gangguan Listrik pada Hotel di Yogyakarta
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo, mengungkapkan gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas operasional hotel.
Hal itu juga menyebabkan fluktuasi tegangan listrik yang berdampak pada kerusakan sejumlah perangkat elektronik di beberapa hotel.
Menurut Deddy, kerusakan tersebut menambah beban biaya yang harus ditanggung pengusaha hotel di tengah kondisi industri yang belum benar-benar pulih.
“Dampaknya menambah biaya operasional. Kita beli solar, Pertadex. Itu kan menambah biaya,” kata Deddy.
Ia menjelaskan sedikitnya empat hingga lima hotel anggota PHRI DIY telah melaporkan kerusakan berbagai perangkat elektronik akibat gangguan listrik tersebut.
“Ada sekitar empat sampai lima hotel yang melapor mengalami kerusakan barang elektronik seperti water heater, TV, komputer, dan lain-lain. Itu kan memperbaikinya juga menambah cost,” ujarnya.
Kerusakan peralatan elektronik tersebut memaksa pengelola hotel mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan maupun penggantian perangkat agar pelayanan kepada tamu tetap berjalan normal.
Tidak hanya itu, penggunaan bahan bakar untuk genset selama terjadi gangguan listrik juga membuat pengeluaran operasional meningkat signifikan.
Deddy menyebut secara keseluruhan biaya operasional hotel kini mengalami kenaikan sekitar 15 hingga 25 persen.
Kenaikan itu dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari harga bahan baku, biaya perawatan fasilitas hotel, hingga pengeluaran tambahan akibat gangguan kelistrikan.
Ironisnya, kenaikan biaya tersebut belum bisa diimbangi dengan penyesuaian tarif kamar.
Menurut Deddy, kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat pelaku usaha hotel memilih menahan harga demi menjaga tingkat hunian.
“Kami tidak bisa menyesuaikan harga kamar dengan biaya operasional. Mengapa? Karena daya beli masyarakat sekarang turun. Jadi anggota PHRI saat ini hanya sekadar bertahan,” katanya.
Dilema Pengusaha Hotel
Situasi tersebut menciptakan dilema besar bagi pengusaha hotel. Mereka harus menanggung biaya operasional yang terus meningkat, tetapi tidak memiliki ruang untuk menaikkan tarif kamar. Jika tarif dinaikkan, risiko kehilangan tamu dinilai jauh lebih besar.
“Ada peningkatan biaya operasional, tapi kami belum berani menaikkan harga. Daripada tidak ada tamu, akhirnya ini hanya cukup untuk bertahan. Dari segi okupansi naik, tapi dari segi revenue kami turun,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tingginya tingkat hunian belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan keuntungan.
Hotel memang dipenuhi tamu selama musim liburan sekolah, tetapi biaya yang terus membengkak membuat margin keuntungan semakin menipis.
Deddy mengatakan peningkatan biaya operasional tidak hanya berasal dari gangguan listrik. Harga berbagai kebutuhan operasional hotel juga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.
Mulai dari bahan baku makanan dan minuman, biaya servis pendingin ruangan (AC), hingga kebutuhan perawatan fasilitas hotel mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Meski menghadapi tekanan biaya yang terus meningkat, pengusaha hotel tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan kepada tamu.
Efisiensi Energi
Salah satu langkah pengusaha adalah menerapkan efisiensi penggunaan energi tanpa mengurangi standar pelayanan.
Deddy memastikan efisiensi berjalan secara selektif dengan memanfaatkan energi secara lebih bijak.
Misalnya, hotel mematikan lampu di area yang tidak digunakan atau mengurangi penggunaan fasilitas yang tidak sedang beroperasi.
Namun, ia menegaskan langkah tersebut tidak akan menyentuh aspek pelayanan kepada tamu.
“Yang dilakukan misalnya mematikan lampu atau area yang tidak terpakai. Tapi kalau sampai menurunkan mutu layanan atau hospitality, kami tidak berani. Jangan sampai efisiensi malah merusak citra hotel,” tegasnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, industri perhotelan DIY sebenarnya mencatat perkembangan positif dari sisi okupansi.
Berdasarkan data PHRI DIY, tingkat hunian hotel selama periode 17 hingga 25 Juni 2026 mencapai rata-rata 70 persen.
Angka tersebut meningkat sekitar 20 persen daripada hari biasa maupun periode libur sekolah sebelumnya.
Peningkatan okupansi terjadi hampir merata, baik pada hotel berbintang maupun hotel nonbintang yang tergabung dalam PHRI DIY.
Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masih menjadi kawasan dengan tingkat reservasi tertinggi karena menjadi pusat aktivitas wisata selama musim libur sekolah.
“Kalau reservasi, data kita dari 17 Juni sampai dengan 25 Juni itu rata-rata 70 persen. Baik hotel bintang maupun nonbintang anggota kami di DIY. Masih didominasi wilayah tengah kota (Kota Jogja) dan juga Sleman,” kata Deddy.
Meski angka okupansi terlihat menggembirakan, Deddy mengingatkan bahwa kondisi industri perhotelan belum benar-benar pulih.
Menurutnya, tingginya tingkat hunian tidak dapat menjadi satu-satunya indikator kesehatan industri.
Di balik ramainya tamu yang datang, biaya operasional justru terus melonjak sehingga keuntungan hotel belum mampu kembali ke level normal.
“70 persen itu belum berarti kondisi baik-baik saja. Peningkatan okupansi juga diiringi kenaikan biaya operasional. Bahan baku naik, servis AC naik, sekarang semuanya naik,” ujarnya. (ef linangkung)
