KabarJawa.com– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menorehkan langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
DIY resmi bergabung dalam Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlangsung serentak di 38 provinsi se-Indonesia.
Kegiatan nasional ini mencatat sejarah dengan melibatkan 800.000 debitur sekaligus, serta menjadi momentum peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti memimpin rombongan secara daring mengikuti acara yang dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur.
Kehadiran DIY merupakan dukungan terhadap semangat nasional untuk mendorong akses permodalan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Motor Penggerak UMKM dan Lapangan Kerja Baru
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR nasional mencapai Rp300 triliun pada 2025.
Angka fantastis itu adalah bentuk keberpihakan negara terhadap jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
“KUR bukan hanya pinjaman, tetapi kendaraan untuk membuka jutaan lapangan kerja baru,” tegas Airlangga.
Ia menjelaskan bahwa KUR kini semakin adaptif terhadap kebutuhan usaha masyarakat, termasuk pembiayaan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang membutuhkan modal untuk pelatihan, pendidikan, maupun persiapan keberangkatan.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat dukungan pada sektor padat karya seperti industri tekstil, kulit, dan sepatu, dengan menyediakan kredit investasi hingga Rp20 triliun.
Sementara untuk petani tebu rakyat, pemerintah memberikan fasilitas kredit berulang agar produktivitas dan rendemen tebu tetap tinggi.
Kejutan besar juga datang dari peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang diresmikan bersamaan dengan akad massal.
Program baru ini menyediakan anggaran Rp130 triliun, dengan rincian Rp113 triliun untuk sektor supply side, khususnya bagi pengusaha dan kontraktor kecil menengah yang tergolong UMKM.
Airlangga menyebut, KPP bukan hanya untuk membangun rumah baru, tetapi juga memberikan peluang kredit bagi masyarakat yang ingin merenovasi rumah.
Pemerintah telah menyiapkan plafon sekitar Rp17 triliun untuk sektor permintaan (demand side), dengan bunga maksimal 6 persen.
“Dengan KPP, kita ingin ekonomi keluarga ikut tumbuh. Setiap pembangunan rumah, setiap renovasi, akan menggerakkan banyak sektor: dari tukang bangunan, toko material, hingga perajin lokal,” jelasnya.
Akad Massal KUR
Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menambahkan bahwa akad massal kali ini menandai pencapaian penting.
Untuk pertama kalinya sejak 2020, alokasi KUR sektor produksi menembus 60 persen. Ini naik signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 55–57 persen.
Menurut Maman, capaian ini menjadi indikator peningkatan kualitas pendistribusian KUR. Selama ini, banyak KUR terserap ke sektor konsumtif yang efek ekonominya terbatas.
Kini dia mendorong agar 60 persen dana KUR benar-benar masuk ke sektor produktif. Jadi, ekonomi daerah bergerak dan serapan tenaga kerja meningkat.
Ia juga menyampaikan target besar tahun ini. Penyaluran KUR Rp300 triliun, 2,24 juta debitur baru, serta 1,17 juta debitur graduasi, yakni pelaku usaha yang berhasil naik kelas dan mandiri dari program bantuan.
Dari data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap entitas UMKM rata-rata mampu menyerap 2–3 tenaga kerja.
Dengan demikian, penyaluran KUR tahun ini akan menciptakan 6 hingga 9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Sementara itu, di Yogyakarta, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti bersama Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyaksikan simbolis penandatanganan akad oleh enam debitur perwakilan dari berbagai sektor.
Keenam debitur tersebut berasal dari program KUR Alsintan, KUR Reguler, serta program Kredit Perumahan.
Kementerian UMKM menunjuk Bank BPD DIY sebagai Co-Host Daerah. Tanggung jawabnya mengoordinasikan 1.000 pelaku UMKM calon penerima KUR di wilayah DIY.
Acara yang dihadiri 200 pelaku usaha lokal ini menjadi bukti bahwa DIY siap bergerak bersama pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi rakyat.
“Langkah ini konkret. Kami ingin menggerakkan perekonomian rakyat, baik yang bergerak secara formal maupun nonformal, termasuk usaha rumahan,” ujar Santoso Rohmad.
Ia menegaskan, BPD DIY akan terus melakukan pendampingan agar pelaku UMKM bisa naik kelas. Santoso juga menyinggung sinergi dengan program Si Bakul.
Si Bakul adalah platform digital pemasaran produk UMKM DIY yang kini menjadi sarana pengembangan usaha berbasis teknologi.
“Kami kurasi dan bantu pembiayaan agar usaha mereka naik kelas. Termasuk dukungan ke sektor perumahan bersubsidi yang bisa membuka banyak lapangan kerja baru,” lanjutnya.
Akad Massal KUR tahun ini jadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan UMKM, Indonesia menegaskan komitmen untuk tumbuh lebih kuat.
DIY dengan seluruh potensinya telah membuktikan, semangat gotong royong dan inovasi bisa menjadi fondasi ekonomi yang tangguh.
Dengan dukungan pembiayaan dari KUR dan KPP, pelaku usaha kecil kini memiliki senjata baru untuk menembus pasar lebih luas dan bersaing di tingkat nasional bahkan global.
“Harapan kita, dengan dorongan KUR dan program perumahan ini, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat, menuju target pemerintah sebesar 7 persen,” pungkas Santoso Rohmad. (ef linangkung)
