KabarJawa.com– Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mencatat prestasi yang membanggakan. Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakatnya kini menembus angka 75 tahun.
Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan mengundang perhatian Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Wihaji.
Namun, di balik tingginya kualitas hidup masyarakat Yogyakarta, tersimpan tantangan besar yang mengintai masa depan generasi muda.
Persoalan kesehatan mental, lemahnya komunikasi dalam keluarga, hingga fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam pengasuhan anak menjadi ancaman nyata yang tidak bisa lagi diabaikan.
Berangkat dari kondisi tersebut, Wihaji secara resmi mencanangkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai titik nol gerakan nasional kampanye kesehatan mental sekaligus penguatan peran orang tua.
Pencanangan itu berlangsung dalam pertemuan bersama komunitas ayah di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (26/6), bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).
Pencanangan Titik Nol Kampanye Kesehatan Mental Nasional
“Yogyakarta dipilih karena memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi serta Angka Harapan Hidup (AHH) yang sudah mencapai lebih dari 75 tahun. Namun, sebagai daerah urban dengan tingkat pluralitas yang menyerupai Indonesia Mini, tantangan sosial dan psikologis yang dihadapi juga sangat dinamis,” ujar Wihaji.
Menurutnya, pembangunan manusia tidak cukup hanya diukur dari panjangnya usia ataupun tingginya angka pendidikan. Kualitas hubungan dalam keluarga justru menjadi pondasi utama yang menentukan masa depan bangsa.
Oleh karena itu, pemerintah ingin menjadikan Yogyakarta sebagai laboratorium nasional dalam membangun keluarga yang tangguh, sehat secara fisik, sekaligus kuat secara mental.
Di hadapan para peserta, Wihaji menyoroti fenomena fatherless yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Ia menyebut sekitar 25 persen anak Indonesia tumbuh dengan minim keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan.
Padahal, menurutnya, kehadiran seorang ayah tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Peran ayah jauh lebih luas karena menyangkut pembentukan karakter, kestabilan emosi, hingga kesehatan psikologis anak.
“Melalui program Gerakan Mengajak Ayah Sendiri (Gemari), termasuk mendampingi anak mengambil rapor di sekolah, kita ingin meningkatkan keterlibatan ayah. Melayani anak itu tidak hanya urusan ekonomi atau membayar SPP saja, tetapi juga menyentuh sisi psikologis mereka,” tegasnya.
Wihaji menilai, banyak persoalan sosial yang berakar dari renggangnya hubungan emosional antara anak dan orang tua. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengubah paradigma pengasuhan agar ayah hadir sebagai sahabat sekaligus pendamping tumbuh kembang anak.
Bukan Sekadar Hadir, Ayah Harus Terlibat
Suasana diskusi berlangsung hangat ketika salah satu peserta mempertanyakan mengapa Indonesia memiliki kementerian yang mengurusi perempuan dan anak, tetapi tidak memiliki kementerian khusus ayah.
Menanggapi pertanyaan itu, Wihaji menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru memberikan perhatian besar terhadap pembangunan keluarga secara utuh melalui pembentukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Menurutnya, pendekatan tersebut jauh lebih komprehensif karena tidak hanya memandang ibu ataupun anak sebagai subjek pembangunan, tetapi seluruh anggota keluarga sebagai satu kesatuan.
Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil yang menentukan kualitas bangsa. Apabila keluarga kuat, bangsa pun akan semakin kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman.
Selain menyoroti peran ayah, Wihaji juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak memanfaatkan teknologi digital.
Ia menegaskan pemerintah tidak memusuhi telepon genggam ataupun perkembangan teknologi. Namun, masyarakat harus mampu mengendalikan teknologi, bukan justru menjadi budaknya.
Menurutnya, komunikasi langsung antara orang tua dan anak tetap menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa digantikan oleh layar gawai.
Anak-anak harus lebih sering diajak berdialog dan berbicara dari hati ke hati. Lalu, beri ruang meeeka untuk menyampaikan berbagai persoalan.
“Kami tidak anti-handphone, tetapi teknologi itu gunanya melayani kita, jangan sebaliknya kita yang melayani teknologi. Oleh karena itu, mari bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, tokoh masyarakat, hingga orang tua untuk terus mengedukasi,” katanya.
Kesehatan Mental Jjadi Alarm Nasional
Wihaji mengakui persoalan kesehatan mental saat ini berkembang menjadi tantangan besar. Tekanan kehidupan modern, arus informasi digital, hingga lemahnya komunikasi dalam keluarga menjadi faktor yang memperbesar risiko gangguan psikologis pada anak maupun remaja.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengampanyekan pentingnya kesehatan mental sebagai investasi masa depan bangsa.
“Harapannya dengan gerakan ini, ojo kapok atau jangan lelah untuk terus mengampanyekan pentingnya masa depan generasi kita,” ujarnya.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, langsung merespons arahan pemerintah pusat. Ia memastikan Pemerintah Kota Yogyakarta segera memperkuat strategi ketahanan keluarga sekaligus memperluas layanan kesehatan mental bagi masyarakat.
Menurut Hasto, tingginya tingkat pluralitas masyarakat Yogyakarta memang menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi keberagaman menjadi kekuatan sosial.
Namun, di sisi lain, dinamika tersebut juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan psikologis di kalangan remaja, mulai dari gangguan mental hingga munculnya perilaku toksik.
“Arahan dari Pak Menteri segera kami tindak lanjuti. Kami memiliki sistem penanganan mental disorder mulai dari screening di tingkat sekolah, rujukan berjenjang ke puskesmas, hingga penyediaan fasilitas adolescent healthy center di rumah sakit,” ungkap Hasto.
Ia menjelaskan, sistem tersebut terintegrasi agar setiap anak yang mengalami gangguan psikologis memperoleh penanganan cepat sesuai tingkat kebutuhannya.
Pemerintah Kota Yogyakarta berharap model penanganan kesehatan mental itu nantinya dapat direplikasi oleh berbagai daerah di Indonesia. (ef linangkung)
