KabarJawa.com – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan larangan aktivitas perdagangan di kawasan Jembatan Kewek menyusul ditemukannya pedagang street coffee yang membuka lapak di atas jembatan tersebut.
Pemerintah Kota Yogyakarta telah menutup total akses Jembatan Kewek karena kondisi konstruksi dinilai kritis dan berisiko bagi keselamatan publik.
Penutupan Jembatan Kewek dilakukan karena jembatan tersebut akan segera dibangun ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Meski telah ditutup untuk seluruh kendaraan dan aktivitas masyarakat, sejumlah pedagang diketahui mendirikan tenda dan berjualan kopi di atas badan jembatan.
Mengetahui kondisi tersebut, Hasto Wardoyo segera memerintahkan penertiban. Ia mengaku telah menghubungi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sejak pagi hari agar penanganan dilakukan pada hari yang sama.
Pemerintah Kota Yogyakarta tidak ingin aktivitas tersebut berlangsung lebih lama karena dinilai membahayakan keselamatan.
“Pagi tadi saya sudah telepon Satpol PP supaya malam ini langsung ditertibkan. Saya hitung ada tiga tenda kafe di atas jembatan. Malam ini juga saya tertibkan,” ujar Hasto kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Rabu, 24 Desember 2025.
Satpol PP Diminta Berjaga di Lokasi
Hasto menegaskan tidak ada toleransi terhadap aktivitas apa pun di kawasan Jembatan Kewek. Selain penertiban, ia juga memerintahkan Satpol PP untuk berjaga di lokasi guna mencegah pedagang kembali membuka lapak.
“Biar tidak ganti tenda lagi, Satpol PP malam ini berjaga di situ,” ucap Hasto.
Terkait klaim pedagang yang menyebut telah memperoleh izin dari warga sekitar, Hasto menyatakan izin tersebut tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, persetujuan warga tidak dapat membenarkan aktivitas jual beli di atas jembatan yang statusnya ditutup dan berbahaya.
Hasto juga menyampaikan bahwa dirinya telah turun langsung ke lapangan untuk menemui warga dan pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Pemerintah, kata dia, telah memberikan penjelasan secara langsung terkait larangan tersebut.
“Tidak bisa seperti itu. Pagi tadi saya sudah temui warganya dan saya juga sudah bertemu langsung dengan yang jual kopi,” katanya.
Lokasi Dinilai Berbahaya dan Bukan Area Usaha
Menurut Hasto, aktivitas berdagang di Jembatan Kewek tidak dapat dibenarkan karena sejak awal lokasi tersebut bukan kawasan usaha, melainkan badan jalan dengan fungsi vital. Keberadaan tenda dan kerumunan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terlebih jembatan akan segera dipenuhi material proyek pembangunan.
“Lokasi itu sebelumnya bukan tempat usaha. Itu baru sehari. Dulu di situ jalan, bukan tempat jual kopi. Nanti akan ada material bangunan, jadi jelas tidak boleh,” jelasnya.
Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut Hasto, akan bersikap konsisten. Jika ke depan masih ditemukan pedagang yang kembali membuka lapak di lokasi tersebut, aparat akan langsung melakukan pembubaran.
“Tidak bisa. Malam ini dan besok pagi, mudah-mudahan Satpol PP sudah standby di situ,” ujarnya.
Hasto juga menepis anggapan bahwa penertiban ini mematikan mata pencaharian warga. Ia menyebut para pedagang tersebut memang tidak memiliki riwayat berjualan di kawasan Jembatan Kewek sebelum penutupan dilakukan.
“Tidak mematikan pencaharian mereka. Orang mereka biasanya juga tidak berjualan di situ,” kata Hasto.
Meski bersikap tegas, Hasto memastikan penertiban dilakukan secara humanis tanpa tindakan represif. Pemerintah hanya ingin menjamin keselamatan warga serta kelancaran proses pembangunan ulang jembatan.
“Cukup dilarang dan dipindahkan. Kalau tidak pindah, ya dibubarkan. Tidak perlu kekerasan,” pungkasnya.
Kasus aktivitas perdagangan di kawasan Jembatan Kewek saat ini berada dalam pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Satpol PP untuk memastikan tidak terulang selama masa penutupan dan pembangunan berlangsung.
