KabarJawa.com– Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada mendadak hening ketika Prof. Vedi Hadiz, akademisi ternama asal Indonesia yang kini mengajar di Melbourne University, naik ke podium.
Ratusan mahasiswa, dosen, dan peneliti menanti kalimat pembuka dari pakar politik global itu. Dengan suara tegas, Vedi mengingatkan bahwa dunia tengah memasuki era Popular Discontent, masa ketika masyarakat kehilangan keyakinan pada demokrasi, negara, bahkan janji modernisasi.
Era Popular Discontent
“Demokrasi yang kita jalani sekarang jauh dari mimpi yang dulu kita gantungkan. Seharusnya demokrasi mengakomodasi kepentingan rakyat, tapi justru melahirkan kesenjangan,”ujarnya di depan mahasiswa UGM, Kamis (25/9/2025).
Kuliah umum bertajuk Masa Depan Demokrasi di Era Popular Discontent itu memaparkan kenyataan getir: demokrasi kian sulit dipercaya.
Menurut Vedi, demokrasi seharusnya hadir sebagai wadah untuk memenuhi hak publik. Namun realitas menunjukkan hal berbeda.
Kesenjangan sosial makin melebar, ketidakadilan ekonomi kian mencolok, dan masyarakat merasa tertinggal dari arus globalisasi yang semakin cepat.
“Discontent ini punya hubungan langsung dengan perkembangan ekonomi global selama 40–50 tahun terakhir. Liberalisasi dunia memang menambah kekayaan, tapi juga memperparah konsentrasi pada segelintir pihak,” papar Vedi.
Ia menyoroti bagaimana neoliberalisasi menghipnotis masyarakat dengan janji kesejahteraan. Sistem pasar bebas bisa memperluas peluang, mempercepat ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan.
Namun faktanya, roda ekonomi justru berputar tanpa mampu mengangkat kehidupan banyak orang.
“Neoliberalisasi menciptakan ilusi. Ekonomi berputar makin cepat, tapi rakyat merasa tertinggal. Kesenjangan tetap melebar,” ungkapnya.
Ironi Sederhana
Vedi mengajak peserta kuliah untuk merenungkan ironi sederhana. Sejak lama orang belajar untuk memperbaiki diri agar bisa memperbaiki dunia. Namun realitas berkata lain, memenuhi kebutuhan pokok saja kerap sulit, apalagi membenahi kehidupan yang lebih besar.
“Kita tidak bisa hanya bicara teori besar. Kita harus melihat kenyataan sehari-hari yang rakyat hadapi,” tambahnya.
Vedi juga menyinggung data peningkatan jenjang pendidikan di Indonesia. Buta huruf berhasil berkurang, perguruan tinggi melahirkan jutaan sarjana baru.
Namun muncul pertanyaan menohok. apakah pendidikan itu benar-benar mampu memperbaiki taraf hidup?
“Social discontent ini akumulasi dari kekecewaan. Masyarakat merasa dibohongi neoliberalisme. Dan yang paling merasakan dampaknya adalah anak muda,” ujar Vedi.
Ia menggambarkan nasib generasi muda yang semakin sulit membeli rumah, menemukan pekerjaan dengan upah layak, atau sekadar mengakses layanan kesehatan murah. Situasi itu seharusnya tidak terjadi jika demokrasi benar-benar bekerja demi rakyat.
Suasana ruang kuliah semakin tegang ketika Vedi menyimpulkan bahwa popular discontent adalah tanda bahaya serius bagi masa depan demokrasi.
Rakyat yang kecewa mulai menaruh anggapan bahwa siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan, kehidupan tetap tidak akan berubah.
“Demokrasi menjadikan masyarakat sebagai objek kebijakan, bukan subjek utama. Itu sebabnya kepercayaan publik runtuh,” kata Vedi.
Kemudian, ia menegaskan bahwa fenomena ini bukan gejala instan. Popular discontent lahir dari proses panjang, dari janji-janji yang gagal ditunaikan, hingga modernisasi yang justru meminggirkan.
Para mahasiswa yang hadir mencatat dengan seksama, sementara para dosen mengangguk tanda setuju. Kata-kata Vedi menggema sebagai peringatan. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi sekadar prosedur kosong yang mengabaikan hak rakyat.
Bagi Vedi, demokrasi masih bisa kita selamatkan, tapi hanya jika negara berani menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Tanpa itu, popular discontent akan terus membesar dan bisa mengguncang fondasi sistem politik modern.
“Refleksikanlah popular discontent ini. Karena dari situlah masa depan demokrasi akan ditentukan,”tambahnya.(ef linangkung)
