KabarJawa.com – Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) memperkuat komitmennya dalam mendorong partisipasi perempuan adat dalam proses kebijakan publik melalui penyelenggaraan “Workshop Penguatan Keterlibatan Perempuan Desa dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan”. Kegiatan ini berlangsung pada 11–12 Februari 2026 di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
Workshop tersebut terselenggara atas kolaborasi UAJY dengan University of Huddersfield, The Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba.
Forum ini menjadi ruang strategis bagi perempuan adat di Sumba Timur untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan dan gagasan mereka kepada pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Bagian dari Riset Internasional
Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian bertajuk “Her Land, Her Voice: Co-Creating Inclusive Climate Policies and Capacity Pathways with Indigenous Women in East Sumba, Indonesia”. Riset sosial tersebut memperoleh dukungan hibah dari The University of Huddersfield Policy Support Fund.
Tim peneliti dari Inggris dipimpin oleh Dr. Jialin Wu dari University of Huddersfield. Sementara dari Indonesia, penelitian ini melibatkan Prof. Gregoria Arum Yudarwati, S.I.P., M.Mktg. Comm., Ph.D., bersama Pupung Arifin, M.Si. dari UAJY, serta Dr. Dominggus Elcid Li selaku Director of IRGSC. Tim dari SOPAN turut terlibat aktif dalam pelaksanaan di lapangan, dengan pendampingan dari Prof. Emeritus Anne Gregory dari University of Huddersfield, UK.
Melalui riset ini, tim peneliti berupaya membangun model kebijakan iklim yang inklusif dengan menempatkan perempuan adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Perempuan Adat dan Dampak Langsung Krisis Iklim
Prof. Arum menekankan bahwa perempuan adat memiliki posisi krusial dalam konteks krisis iklim karena mereka menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
“Perempuan adat, mereka yang pertama merasakan dampak krisis iklim dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, ekonomi, pertanian dan pangan. Tetapi sering kali mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan,” ujar Prof. Arum.
Dalam diskusi workshop, berbagai persoalan mendasar mengemuka. Perempuan adat menyampaikan keterbatasan akses air bersih akibat musim hujan yang semakin singkat, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan keluarga, gangguan pada sektor pertanian dan peternakan, hingga meningkatnya beban kerja domestik.
Pupung Arifin mengungkapkan bahwa isu air menjadi perhatian utama dalam forum tersebut.
“Isu utama yang paling banyak disampaikan perempuan adat adalah persoalan air. Akses air semakin sulit karena kualitas dan intensitas hujan hanya berlangsung sekitar tiga bulan dalam setahun. Air menjadi kebutuhan paling mendasar dan dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan, pertanian, peternakan, hingga kebutuhan rumah tangga,” ujar Pupung.
Tantangan Pertanian dan Ekonomi Lokal
Selain persoalan air, keberlanjutan sektor pertanian juga menjadi sorotan. Perubahan pola cuaca dan kondisi lingkungan memengaruhi hasil pertanian masyarakat setempat.
“Upaya pertanian sering kali rusak karena tanaman dimakan ternak. Perempuan adat menekankan pentingnya ketersediaan jenis bibit yang sesuai dengan kondisi mikro iklim di wilayah mereka,” tambah Prof. Arum.
Dalam aspek ekonomi, perempuan adat dinilai memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dikembangkan. Menurut Pupung, ide-ide ekonomi berbasis potensi lokal sebenarnya telah banyak muncul dari komunitas perempuan.
“Pengembangan ekonomi lokal masih terbatas. Meskipun ada potensi seperti kacang-kacangan, pengembangannya belum optimal. Padahal, perempuan adat memiliki ide-ide ekonomi yang kuat dan kontekstual dengan kondisi lokal,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya menjadi kunci untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan adat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.
Dukungan Pemerintah Daerah
Komitmen pemerintah daerah terhadap hasil penelitian dan workshop ini terlihat dari langkah tindak lanjut yang disiapkan. Kepala Bappeda Sumba Timur, Zainal Abidin Abbas, S.Sos, M.Si., menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan riset.
“Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mendukung penuh upaya penguatan kapasitas perempuan adat agar dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, perwakilan perempuan adat dan komunitas lokal diundang secara resmi untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada 26 Februari 2026. Langkah ini membuka peluang bagi suara perempuan adat untuk masuk secara langsung dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Model Kolaborasi Berkelanjutan
Kolaborasi antara akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dalam kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat posisi perempuan adat sebagai aktor penting dalam kebijakan iklim dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sumba Timur.
UAJY bersama para mitra riset berharap inisiatif ini dapat menjadi model kolaborasi jangka panjang yang memastikan partisipasi perempuan adat tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi terintegrasi secara nyata dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.***
