KABARJAWA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah memikul tanggung jawab besar dalam menentukan masa depan birokrasi Indonesia.
Tantangan regenerasi ASN tak lagi sebatas mengganti pegawai tua dengan yang muda, tetapi menuntut penyegaran nilai, semangat kolaboratif, serta jiwa kepemimpinan baru.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyuarakan peringatan tegas saat menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Sri Widayanti.
Ia menggantikan Paulus Dwi Laksono Harjono yang kini bertugas sebagai Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN di BKN Pusat.
Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pernyataan Sri Sultan menggema seperti lonceng perubahan yang tak bisa ditunda.
Sri Sultan menyampaikan bahwa BKN tak cukup hanya menyusun sistem, tetapi harus menegakkan meritokrasi secara adil dan tanpa kompromi.
Ia menegaskan bahwa regenerasi harus melahirkan aparatur negara yang kapabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
“Jika sistem tidak akomodatif terhadap talenta unggul, maka regenerasi hanya akan menjadi slogan kosong,” ucap Sri Sultan.
Menurutnya, birokrasi modern butuh ASN yang lincah, adaptif, dan visioner. Generasi Y dan Z, dengan karakter yang digital native, responsif, serta penuh energi kolaboratif, harus menjadi pilar utama reformasi pelayanan publik.
Tantangan Berat BKN
Sri Sultan membeberkan tantangan terbesar BKN: bagaimana memaksimalkan potensi generasi muda yang berpikir kritis, kreatif, dan akrab dengan teknologi. Generasi ini membawa harapan dan terobosan, tetapi juga menuntut ruang, kepercayaan, dan sistem yang mendukung.
“Kalau birokrasi berhasil menarik dan mempertahankan talenta muda, mimpi menjadikan birokrasi kita berkelas dunia bukan mustahil,” ujar Sri Sultan.
Ia juga menyoroti pentingnya strategi jangka panjang dalam proses regenerasi ASN. Bukan sekadar soal pensiun dan rekrutmen, tetapi menyangkut edukasi, penguatan karakter, hingga pelibatan aktif dalam pengambilan kebijakan.
Sri Sultan berharap Kantor Regional I BKN Yogyakarta mampu menjembatani komunikasi dan eksekusi kebijakan antara pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga integritas sistem merit. Ia meminta Kepala Kantor yang baru, Sri Widayanti, untuk segera menyatu dengan kebutuhan lokal, memahami dinamika ASN di DIY dan sekitarnya.
“Bangun kapasitas pribadi dan kelembagaan ASN secara paralel. Pastikan setiap kebijakan berorientasi pada kemaslahatan publik,” tegasnya.
Sri Sultan menekankan pentingnya peran BKN bukan hanya sebagai administrator kepegawaian, tetapi juga sebagai agen transformasi budaya kerja.
Ia menantang BKN agar mampu membentuk ASN yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga peka sosial dan berjiwa melayani.
Dalam era disrupsi digital dan krisis global, birokrasi tak bisa bekerja dengan pola lama. Sri Sultan menegaskan, regenerasi ASN harus bertujuan menciptakan organisasi yang gesit, adaptif, dan tanggap terhadap perubahan.
Ia mengingatkan, hanya dengan aparatur yang berkualitas dan sistem yang transparan, birokrasi bisa menjawab harapan masyarakat yang semakin kritis.
Ia juga mengapresiasi kinerja Paulus Dwi Laksono selama memimpin Kantor Regional I BKN, yang telah membangun fondasi kuat bagi pelayanan kepegawaian yang kredibel.
ASN Harus Sinkron dengan Visi Nasional dan Daerah
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menguatkan pesan Sri Sultan. Ia menyatakan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, BKN wajib mengikuti orkestrasi kebijakan dari Gubernur DIY.
Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang utuh dan harmonis.
“Gubernur berperan sebagai dirigen, dan seluruh unit pusat di daerah harus selaras. Kami percayakan kepada Bapak Gubernur untuk mengoptimalkan peran BKN,” ujar Zudan.
Zudan meminta Sri Widayanti agar konsisten menjalankan semua arahan yang telah disampaikan Sri Sultan. Ia mengingatkan bahwa tugas ASN bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung pelaksanaan visi nasional seperti Asta Cita Presiden dan misi kepala daerah.
Sebagai pejabat baru, Sri Widayanti membawa tanggung jawab besar. Ia diharapkan mampu meneruskan tongkat estafet reformasi birokrasi, mengawal sistem merit yang inklusif, dan memperkuat kapasitas ASN di wilayah Regional I BKN.
“Saya akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepegawaian dan memperkuat kolaborasi dengan BKD di DIY, Jawa Tengah, dan sekitarnya,” ucap Sri Widayanti. (ef linangkung)
