KABARJAWA – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan bahwa para siswa yang berhasil lolos program Sekolah Rakyat tidak lagi berhak menerima Program Indonesia Pintar (PIP) atau bantuan sejenis lainnya. Keputusan ini diumumkan tak lama setelah pengumuman hasil seleksi jenjang SMA/sederajat program tersebut.
Menurut Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Gunungkidul, Nurudin Aranir, seluruh kebutuhan siswa yang diterima di Sekolah Rakyat akan sepenuhnya ditanggung oleh negara.
“Jadi, seperti bantuan PIP atau program lainnya, siswa Sekolah Rakyat tidak akan diberikan lagi. Karena, semua fasilitas pendidikan saat mereka belajar di Sekolah Rakyat sudah full ditanggung pemerintah,” ujar Nurudin.
Tidak hanya biaya pendidikan, pemerintah juga menanggung kebutuhan lain seperti makanan bergizi, perlengkapan sekolah, buku pelajaran, hingga kebutuhan sehari-hari siswa. Bahkan, layanan kesehatan juga menjadi bagian dari jaminan negara untuk memastikan tumbuh kembang siswa berjalan optimal.
“Semua yang menunjang belajar akan difasilitasi. Terlebih lagi pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan sistem asrama atau boarding school,” imbuh Nurudin.
Seleksi Ketat dan Transparan, Tanpa Titipan
Saat ditanya lebih jauh mengenai uang saku untuk siswa selama masa pendidikan, Nurudin menjawab bahwa belum ada informasi resmi terkait hal tersebut.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, pengumuman hasil seleksi Sekolah Rakyat jenjang SMA/sederajat sempat menjadi perhatian masyarakat Gunungkidul. Dari 76 siswa dari keluarga tidak mampu yang mendaftar, hanya 25 siswa yang lolos. Sayangnya, satu di antara mereka memilih mengundurkan diri karena temannya tidak diterima.
“Sedianya ada 76 siswa dari keluarga tidak mampu yang mendaftar. Namun, yang lolos seleksi hanya 25 siswa. Akan tetapi, sebanyak 1 siswa mengundurkan diri karena alasan temannya tidak diterima,” ungkapnya.
Nurudin menegaskan proses seleksi ini langsung dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), bukan pemerintah daerah. Seleksi dilakukan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan disertai survei langsung ke rumah calon siswa.
“Maka dari itu, kami pastikan yang lolos ini tidak ada titipan atau hal lainnya. Semua siswa yang lolos melewati seleksi yang ketat,” tutur Nurudin.
Dengan jaminan penuh dari negara serta seleksi yang transparan dan menyeluruh, Sekolah Rakyat menjadi alternatif pendidikan bagi siswa miskin di Gunungkidul yang benar-benar membutuhkan dukungan penuh demi masa depan yang lebih baik.
