KABARJAWA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengungkapkan keinginannya untuk memperpanjang nota kesepahaman (MoU) antara Pemda DIY dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ia menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin, 30 Juni 2025.
Sri Sultan menegaskan bahwa keamanan siber menjadi kebutuhan mutlak di era digital saat ini. Sri Sultan meminta perpanjangan MoU karena kerja sama sebelumnya sudah berlangsung lima tahun lalu.
“Soal keamanan siber, kita kan sudah ada MoU dengan BSSN sebelumnya, tapi mungkin sudah lima tahun yang lalu. Jadi saya minta tadi untuk diperpanjang karena BSSN ini sekarang juga sudah punya lembaga pendidikan berupa Politeknik. Jadi kalau tidak tersosialisasikan tentu tidak akan banyak yang tahu,” tegas Sri Sultan.
Sri Sultan menginginkan perpanjangan MoU tidak sekadar formalitas. Ia menekankan pentingnya izin bagi Pemda DIY untuk mengembangkan keamanan siber dengan pendekatan budaya.
Menurutnya, penguatan budaya lokal dapat menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi ancaman siber.
“Kami tentu harus pula mengenal terkait pengembangan keamanan siber. Dengan begitu kami memiliki kemampuan untuk melakukan antisipasi maupun penanganan ancaman siber di daerah kami,” imbuh Sri Sultan.
Dukungan untuk Museum Sandi dan Indeks Keamanan Informasi DIY
Sementara itu, Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan Pemda DIY terhadap keberadaan Museum Sandi di Kotabaru. Ia mengatakan kunjungan kali ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas perkembangan keamanan siber dan sandi nasional.
“Kami berterima kasih sudah difasilitasi tempat oleh Pemda DIY untuk Museum Sandi dari BSSN. Kami sangat bangga prestasi Pemda DIY dari segi keamanan sibernya punya indeks yang termasuk skor tertinggi secara nasional, termasuk skor keamanan informasinya juga. Hal ini yang kami harapkan bisa ditularkan kepada daerah lain,” ungkap Nugroho.
Namun, Nugroho tidak menutup mata pada tantangan keamanan siber ke depan. Ia menegaskan ancaman siber akan semakin besar seiring integrasi sistem pemerintahan pusat dan daerah.
“Kalau data yang kita miliki masih berupa klaster-klaster, tentu jika salah satu kena serangan, klaster yang lain masih cenderung aman. Namun nanti jika semua data sudah terintegrasi, apalagi dengan sistem digitalisasi, maka jika salah satu mendapat ancaman, tentu semuanya akan kena,” paparnya.
Nugroho menegaskan, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi ancaman siber yang kian kompleks. Ia menilai sinergi dengan Pemda DIY menjadi contoh kerja sama optimal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami harus bergerak cepat dan bersama-sama. Keamanan siber adalah pertahanan negara di era digital ini,” kata Nugroho.
