KABARJAWA- Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2025 dengan penuh keseriusan.
Forum strategis ini tidak hanya mengevaluasi capaian pembangunan, tetapi juga menguatkan sinergi antar perangkat daerah serta menekankan pentingnya akselerasi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Kepala Bappeda Bantul, Ari Budi Nugroho, membuka jalannya evaluasi dengan menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus berani menilai kinerjanya secara jujur.
Ia menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar angka, tetapi pijakan penting untuk memperkuat efektivitas pembangunan.
“Evaluasi ini bukan hanya rutinitas. Kita harus menjadikannya sebagai cermin untuk melangkah lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, membacakan hasil evaluasi kinerja triwulan II. Semua mata tertuju pada daftar capaian terbaik dan terendah yang menjadi tolok ukur kedisiplinan birokrasi.
Agus dengan tegas menyampaikan tiga besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil mencatat kinerja terbaik, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pada tingkat kapanewon, tiga wilayah yang meraih predikat terbaik adalah Jetis, Banguntapan, dan Pundong. Menurtnya, Capaian ini harus menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk berlari lebih cepat dalam mewujudkan pembangunan.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menyampaikan arahannya. Dengan nada penuh keyakinan, Aris menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting secara signifikan di tahun 2025, sekaligus menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026.
“Kami bersama Pak Bupati berkomitmen agar angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, dapat dituntaskan pada tahun 2026. Kita tidak boleh memberi ruang untuk menunda kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Aris tidak hanya bicara soal target angka. Ia menyoroti arah baru tata kelola pemerintahan yang harus mengedepankan digitalisasi. Menurutnya, masyarakat Bantul memiliki potensi besar karena berjiwa satria, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan.
“Digitalisasi bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Kita harus berani meninggalkan cara lama, beralih ke sistem modern yang lebih transparan, akuntabel, dan cepat. Hanya dengan digitalisasi, tata kelola pemerintahan kita bisa lebih baik,” tegasnya.
Rapat evaluasi triwulan ini akhirnya ditutup dengan ajakan Aris agar seluruh jajaran menjadikan forum tersebut sebagai momentum penting.
Ia meminta seluruh perangkat daerah berani melahirkan inovasi dan solusi kreatif demi menjawab tantangan pembangunan.
“Mari kita jadikan forum evaluasi ini sebagai momentum untuk akselerasi pembangunan dan menciptakan solusi-solusi kreatif demi kemajuan Kabupaten Bantul,” pungkasnya. (ef linangkung)
