KabarJawa.com– Pemerintah Kota Yogyakarta mencatat capaian penting dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025 di Kepatihan Pemda DIY, Selasa (30/10).
Dalam forum bertema Transformasi Pariwisata DIY untuk Mendukung Perekonomian Daerah, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menerima langsung Rapor Kinerja Triwulan III Tahun 2025 mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta.
Keuangan Pemkot Yogyakarta
Dalam laporan resmi tersebut, Pemkot Yogyakarta membukukan realisasi keuangan sebesar 60,94 persen dari target 80,97 persen.
Sementara itu, realisasi kinerja fisik pembangunan mencapai 80,15 persen. Ini menempatkan Kota Yogyakarta di posisi kedua tertinggi di antara lima kabupaten/kota di DIY.
Di sisi lain, capaian indikator makro ekonomi daerah juga menunjukkan hasil positif, yakni 4,53 persen dari target 5,05–6,02 persen.
Wali Kota Hasto Wardoyo menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan arah pembangunan Kota Yogyakarta masih sesuai jalur. Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat selisih penyerapan anggaran sekitar lima persen.
“Secara fisik capaian kita on the track, tetapi penyerapan keuangan memang masih tertinggal sekitar 5 persen. Kemungkinan besar karena efisiensi dan pembatalan beberapa event nasional,” jelas Hasto seusai Rakordal.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti penurunan jumlah wisatawan mancanegara dibanding tahun sebelumnya.
Jika pada 2024 jumlah turis asing mencapai 400 ribu orang, kini menurun menjadi sekitar 300 ribu. Wisatawan domestik masih stabil, tetapi turis asing memang menurun.
“Memang perlu menambah atraksi agar mereka mau tinggal lebih lama,” ungkapnya.
Hasto menegaskan bahwa pihaknya akan mengembangkan sepuluh event besar yang benar-benar berdampak internasional, bukan sekadar ramai sesaat. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan dari hal sederhana.
“Kita bisa mulai dari menjaga kebersihan dan ketertiban. Bahkan lomba kebersihan toilet pun bisa menjadi langkah awal reformasi pariwisata,” ujarnya.
Melalui Rakordal Triwulan III Tahun 2025, Pemerintah Daerah DIY bersama seluruh kabupaten/kota menegaskan komitmen untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Langkah strategis ini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjaga kelestarian budaya serta lingkungan hidup sebagai identitas khas Yogyakarta.
Wali Kota Hasto Wardoyo menutup dengan optimisme tinggi bahwa keterlambatan penyerapan anggaran akan dikejar pada triwulan akhir melalui percepatan program prioritas dan efisiensi kegiatan.
Pihaknya akan fokus mempercepat realisasi tanpa mengorbankan kualitas.
“Kota Yogyakarta harus menjadi contoh tata kelola pembangunan yang transparan, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” tegas Hasto.
Evaluasi sebagai Roh Pemerintahan
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan apresiasi atas capaian Kota Yogyakarta, tapi mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak terlena dengan hasil tersebut. Capaian tertinggi bukan alasan untuk berpuas diri.
“Raihan terendah bukan akhir dari usaha, melainkan lecutan untuk terus membenahi diri. Evaluasi harus menjadi roh dalam tata kelola pemerintahan,” tegas Sri Sultan.
Dalam Rakordal tersebut, Pemerintah Daerah DIY juga memberikan penghargaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengguna anggaran dengan nilai kinerja tertinggi.
Kemudian, SMKN 4 Yogyakarta meraih predikat baik atas kontribusinya dalam program pendidikan dan vokasi daerah.
Sri Sultan menyoroti bahwa keunggulan pariwisata DIY terletak pada kekuatan budaya dan kearifan lokal.
Ia menyebut, kekayaan budaya seperti Keraton Yogyakarta, Malioboro, dan Candi Prambanan harus menjadi fondasi dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelas dunia.
“Keunggulan pariwisata DIY ada pada wisata berbasis budaya. Kita memiliki pusat-pusat budaya Jawa, Malioboro sebagai ikon wisata, dan Prambanan sebagai daya tarik dunia,” tutur Sri Sultan.
Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan besar yang perlu segera dibenahi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, persoalan sampah, hingga kemacetan di kawasan wisata utama.
“Transformasi pariwisata tidak sekadar menambah destinasi baru, tetapi membangun sistem yang tangguh, ramah lingkungan, dan inklusif,” tambahnya.
Sri Sultan menegaskan bahwa transformasi tersebut harus mengakomodasi kelompok rentan, memberdayakan masyarakat lokal, serta memperkuat ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan teknologi digital.
Pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) periode 2026–2045. Riparda akan menggantikan dokumen lama yang berakhir tahun ini. (ef linangkung)
