KabarJawa.com– Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kembali menorehkan capaian penting dalam kinerja keuangan daerah.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo memastikan realisasi belanja dan pendapatan hingga Agustus 2025 menunjukkan tren positif.
Realisasi Anggaran di Kulon Progo
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berhasil mencetak realisasi belanja tertinggi dengan angka fantastis 69,63 persen.
Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) tampil mengejutkan dengan capaian pendapatan tertinggi hingga 129,29 persen.
Kepala BKAD Kulon Progo, Taufik Amarullah, menegaskan pencapaian ini membuktikan komitmen perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab.
Ia menyebut capaian DPMPTSP menjadi bukti nyata bahwa upaya mendorong investasi di Kulon Progo berjalan masif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Angka ini bukan sekadar statistik. Capaian ini menandakan bahwa roda pembangunan di Kulon Progo terus berputar dengan cepat dan terarah,” ujar Taufik Amarullah.
Tak kalah mengejutkan, Dislutkan Kulon Progo mencatatkan prestasi di luar dugaan. Dengan persentase pendapatan 129,29 persen, sektor kelautan dan perikanan terbukti mampu menjadi tulang punggung ekonomi baru di wilayah pesisir selatan.
Lonjakan capaian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sumber daya laut berjalan efektif, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah.
“Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa sektor perikanan mampu menjawab tantangan ekonomi global dengan inovasi dan kerja keras,” ungkap Taufik.
Di sisi lain, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulon Progo terus bergerak menyambut kebijakan nasional.
Hingga saat ini, kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu masih menunggu keputusan resmi dari Menteri PANRB.
BKPSDM Kulon Progo juga tengah meng-upgrade sistem Simasneg untuk meningkatkan kualitas layanan aparatur sipil negara.
Selama proses pembaruan berlangsung, layanan sementara menggunakan sistem intranet berbasis terbatas melalui website resmi BKPSDM. Langkah ini bertujuan agar pelayanan tetap berjalan meski sistem utama tutup sementara.
Arah Pembangunan Kulon Progo
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyampaikan kabar penting terkait arah pembangunan Kulon Progo lima tahun mendatang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 resmi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 pada 19 Agustus lalu.
Bapperida memastikan proses penajaman program berjalan cepat. Pada 8–12 September 2025, verifikasi Renstra Perangkat Daerah berlangsung.
Setelah itu, Inspektorat Daerah akan melakukan review pada 15–19 September 2025. Paling lambat 19 September 2025, Peraturan Bupati Renstra bakal disahkan dan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan.
Tak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, Bapperida juga bergerak aktif menggandeng Bank Indonesia dalam memperluas akses digitalisasi keuangan.
Pemerintah telah menyalurkan bantuan digitalisasi ke Pasar Wates dan Desa Wisata Glagah. Program ini terbukti membantu pedagang dan pelaku pariwisata mempercepat transaksi, memperluas akses pasar, dan memperkuat ekosistem ekonomi lokal.
Bahkan, usulan tambahan bantuan digitalisasi kini diajukan untuk Desa Wisata Pendoworejo. Langkah ini akan memperkuat branding pariwisata Kulon Progo sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis komunitas.
Seluruh capaian ini menegaskan bahwa Kabupaten Kulon Progo tidak tinggal diam. Pemerintah daerah terus melaju dengan strategi keuangan yang cerdas, penguatan SDM yang progresif, dan rencana pembangunan yang visioner.
Dari belanja anggaran yang terukur, lonjakan pendapatan sektor perikanan, hingga digitalisasi ekonomi di desa wisata, Kulon Progo memperlihatkan wajah baru daerah yang siap menghadapi tantangan zaman.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi fondasi untuk mewujudkan Kulon Progo yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing,” tegas Taufik Amarullah. (ef linangkung)
