KabarJawa.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperkuat pengawasan praktik brandu di tengah meningkatnya laporan kematian ternak sepanjang 2026.
Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular, termasuk ancaman antraks yang sebelumnya pernah muncul di sejumlah wilayah Gunungkidul.
Hingga awal Mei 2026, Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul menerima 53 laporan ternak mati dari masyarakat. Laporan tersebut terdiri atas 41 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
Kabar kematian ternak itu menyebar cepat di sejumlah wilayah pedesaan. Di beberapa kandang warga, peternak mulai khawatir ketika hewan ternak mendadak sakit lalu mati dalam waktu singkat.
Bagi sebagian warga, sapi bukan sekadar ternak. Hewan itu menjadi tabungan keluarga, biaya sekolah anak, hingga cadangan ekonomi saat kondisi mendesak.
Pemkab Gunungkidul Soroti Praktik Brandu
Praktik brandu atau menyembelih ternak yang mati mendadak untuk dijual kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Aktivitas tersebut dinilai berisiko karena masyarakat sulit memastikan penyebab kematian hewan. Jika ternak mati akibat penyakit menular, daging yang beredar dapat membahayakan kesehatan warga.
Di sejumlah wilayah pedesaan, praktik ini masih ditemukan karena faktor ekonomi. Harga sapi yang tinggi membuat sebagian peternak memilih menjual daging ternak mati daripada membuang bangkainya.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi, mengatakan pemerintah kini terus mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap kasus ternak mati melalui sistem digital.
“Pelaporan ini menjadi bagian untuk mendapatkan kompensasi ternak yang mati karena penyakit. Dari 53 laporan itu terdiri atas 12 ekor kambing dan 41 sapi,” kata Rismiyadi, Jumat (8/5/2026).
Laporan Digital Meningkat, Kesadaran Warga Mulai Berubah
Pemkab Gunungkidul menilai meningkatnya laporan ternak mati justru menjadi tanda positif.
Pemerintah melihat kesadaran masyarakat untuk melapor kini mulai tumbuh dibanding beberapa tahun sebelumnya ketika kasus kematian ternak sering ditutupi.
Peternak saat ini memanfaatkan aplikasi Lapor Dok untuk menyampaikan laporan kematian ternak secara cepat. Sistem tersebut dibuat agar petugas kesehatan hewan bisa segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.
Di lapangan, petugas biasanya langsung mengecek kondisi kandang, memeriksa gejala penyakit, hingga memastikan proses penanganan bangkai ternak dilakukan secara aman.
Beberapa warga mengaku kini lebih memilih melapor dibanding menjual daging ternak yang mati mendadak. Selain khawatir soal penyakit, peternak juga mulai memahami adanya program kompensasi dari pemerintah.
Kompensasi Rp84,5 Juta Disalurkan ke Peternak
Program kompensasi menjadi salah satu strategi utama Pemkab Gunungkidul untuk menekan praktik brandu.
Melalui skema tersebut, peternak yang melaporkan ternak mati akibat penyakit bisa memperoleh bantuan pengganti sehingga tidak terdorong menjual daging berisiko.
Sepanjang 2026, pemerintah telah menyalurkan kompensasi kepada 22 peternak dengan total nilai mencapai Rp84,5 juta.
Jumlah tersebut bahkan mulai mendekati realisasi bantuan sepanjang 2025 yang diberikan kepada 37 peternak.
“Untuk tahun ini kompensasi ternak sudah diberikan kepada 22 peternak di Gunungkidul dengan nominal Rp84,5 juta,” ujar Rismiyadi.
Ancaman Antraks Jadi Perhatian Serius
Langkah pengawasan diperketat karena Gunungkidul pernah menghadapi kasus antraks yang memicu keresahan masyarakat.
Penyakit zoonosis itu dapat menular dari hewan ke manusia melalui kontak langsung maupun konsumsi daging yang terkontaminasi.
Karena itu, pemerintah terus menggencarkan edukasi kepada warga desa terkait bahaya penyakit hewan menular dan cara penanganan ternak mati yang benar.
Penyuluhan dilakukan langsung di kelompok peternak hingga melalui kanal digital pemerintah daerah.
