KabarJawa.com — Potensi kemarau panjang pada 2026 diperkirakan akan berdampak signifikan di Kabupaten Bantul.
Badan penanggulangan bencana memproyeksikan musim kering tahun ini berlangsung lebih intens dibandingkan tahun sebelumnya, seiring pengaruh fenomena El Niño yang diprediksi aktif sejak pertengahan April hingga Oktober.
Sejumlah wilayah telah masuk dalam kategori rawan kekeringan. Di antaranya Piyungan, Dlingo, Pleret, Imogiri, Pundong, dan Srandakan.
Wilayah tersebut selama ini mengalami penurunan debit air saat musim kemarau, termasuk sumur warga yang mengering dan terbatasnya ketersediaan air bersih.
Kepala BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, menyatakan bahwa potensi kekeringan di wilayah tersebut merupakan pola yang berulang berdasarkan data historis.
“Wilayah-wilayah tersebut memang setiap tahun berpotensi kekeringan, berdasarkan data yang kami miliki sejak beberapa tahun terakhir. Khususnya Piyungan, Dlingo, Pleret, Imogiri, Pundong, hingga Srandakan,” ujarnya pada Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, kondisi tahun ini berpotensi lebih berat karena dampak El Niño tidak hanya memperpanjang musim kemarau, tetapi juga meningkatkan tingkat keparahan kekeringan.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September.
“Mungkin puncaknya Juli hingga September,” katanya.
Pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah mitigasi.
BPBD Bantul menyusun surat edaran bupati yang ditujukan kepada panewu, lurah, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan wilayah.
Koordinasi lintas sektor juga dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk OPD, BAZNAS, PMI, dan PDAM, guna memastikan kesiapan penanganan apabila kekeringan berlangsung berkepanjangan.
“Koordinasi sudah kami lakukan sejak awal, termasuk dengan BPBD DIY, agar penanganan bisa lebih maksimal,” kata Mujahid.
Selain itu, BPBD Bantul menggelar kegiatan sarasehan pada 15 April 2026 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait potensi dampak kemarau panjang dan langkah pengurangan risiko, seperti penghematan air dan pemanfaatan sumber air alternatif.
Dalam aspek operasional, BPBD Bantul menyiapkan posko siaga yang dilengkapi peralatan, personel, dan anggaran untuk distribusi air bersih.
Pemerintah daerah menyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak memengaruhi kesiapan penanganan kekeringan.
“Posko siaga lengkap dengan dukungan peralatan, sumber daya manusia, serta anggaran penanganan. Perlu ditegaskan efisiensi anggaran tidak berpengaruh untuk menghadapi kekeringan,” ujarnya.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk dropping air bersih serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih lama.
