
KabarJawa.com– Perubahan pola mobilitas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus menghadirkan tantangan serius dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berpihak pada kepentingan publik.
Kondisi tersebut mengemuka secara kuat dalam acara Pelantikan Pengurus Baru Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DIY Periode 2025–2028.
Pelantikan berlangsung di Ruang Amphitheater Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kasihan, Bantul, Jumat (23/01/2026).
Sekretaris Daerah DIY sekaligus Penasihat MTI DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menghadiri langsung agenda strategis tersebut.
Ia menegaskan peran krusial MTI sebagai mitra Pemerintah Daerah DIY dalam membangun perspektif transportasi yang rasional, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang.
Pelantikan MTI DIY
Ni Made menyampaikan bahwa MTI menjadi ruang intelektual yang menjaga kualitas diskursus transportasi di tengah dinamika pembangunan daerah.
Ia menilai pelantikan pengurus baru MTI Wilayah DIY Masa Bakti 2025–2028 menjadi momentum penting untuk memperkuat kesinambungan gagasan dan komitmen bersama.
“Kami memandang MTI sebagai mitra berpikir yang memastikan diskusi transportasi tetap rasional, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang. Pelantikan ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi penegasan komitmen untuk merawat kualitas pemikiran dan dialog transportasi dari satu periode ke periode berikutnya,” ujar Ni Made.
Ia menyoroti kompleksitas pengelolaan transportasi yang terus meningkat seiring berkembangnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan kendaraan, dan tuntutan integrasi sistem.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kesabaran dalam perencanaan, konsistensi dalam kebijakan, serta kerendahan hati untuk terus belajar dari pengalaman lapangan.
Ni Made menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan perencanaan matang, pendirian kebijakan yang kuat, serta evaluasi berkelanjutan guna menciptakan sistem transportasi yang manusiawi, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya proses uji coba kebijakan sebagai ruang evaluasi sebelum implementasi berskala luas.
“Dari uji coba, kita melakukan evaluasi atas efektivitas dan kekurangan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Proses ini memang panjang, tetapi kebijakan yang lahir dari proses tersebut akan memberi dampak positif, terutama bagi perekonomian masyarakat DIY,” tegasnya.
Lebih lanjut, MTI Wilayah DIY terus hadir sebagai mitra yang kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Daerah. Ia menilai MTI memiliki posisi strategis sebagai ruang pertemuan pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian terhadap kepentingan publik.
“Harapan kami jelas, MTI harus terus menjaga arah pembangunan transportasi agar tetap berpihak pada kepentingan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta,” tuturnya.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir di sini.
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi
- Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti
- Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Anna Rina Herbranti
- Wakil Rektor Bidang Mutu Reputasi dan Kemitraan Global UMY, Ir. Slamet Riyadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
- Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional, Ir. Priyatno Bambang Hernowo
- Ketua Umum MTI Pusat Periode 2025–2028, Dr. Ir. Haris Muhammadun
Peran MTI dalam Transportasi Berkelanjutan
Sementara itu, Ketua MTI Wilayah DIY terpilih Masa Bakti 2025–2028, Dr. Ir. Noor Mahmudah, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng, menegaskan bahwa tantangan transportasi di DIY semakin kompleks.
Ia menyebut peningkatan jumlah kendaraan, digitalisasi moda transportasi, transformasi sektor pariwisata, serta perubahan pola mobilitas masyarakat menuntut pendekatan adaptif, berbasis data, dan lintas sektor.
“Kehadiran MTI Wilayah DIY akan memastikan diskursus transportasi tidak berhenti pada aspek teknis semata, tetapi juga menyentuh pembelajaran kebijakan, keberlanjutan jangka panjang, serta keberpihakan kepada masyarakat pengguna,” ujarnya.
Keunikan DIY sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata menjadikan transportasi sebagai simpul penting dalam aktivitas sosial dan ekonomi daerah.
Pergerakan orang dan barang di DIY juga menyangkut identitas daerah, kelancaran perekonomian, aksesibilitas sosial, dan daya tarik wilayah.
“Transportasi di DIY bukan sekadar soal angkutan umum, melainkan urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, kepengurusan MTI Wilayah DIY Periode 2025–2028 akan memperkuat peran organisasi sebagai ruang komunikasi dan diseminasi pengetahuan transportasi.
MTI juga akan mendorong kolaborasi multi-stakeholder, membuka ruang partisipasi bagi akademisi, profesional, dan masyarakat, serta merancang program strategis dalam bentuk kajian, forum, pelatihan, dan kemitraan.
Sebagai langkah awal, MTI Wilayah DIY menetapkan tiga agenda prioritas.
- Melakukan konsolidasi internal agar struktur organisasi berjalan efektif dan adaptif
- Menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan daerah dan realitas lapangan
- Mengembangkan mekanisme kerja sama yang terbuka dan inklusif
“Langkah-langkah ini akan menjadi fondasi untuk menghadirkan kontribusi nyata MTI dalam mewujudkan sistem transportasi DIY yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing,” pungkas Noor Mahmudah. (ef linangkung)