KabarJawa.com – Deru pembangunan yang sempat menggeliat di sejumlah kalurahan di Kabupaten Bantul kini mulai melambat. Jalan-jalan desa yang dulu rutin diperbaiki, saluran irigasi yang terus dirawat, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat, satu per satu harus menepi. Penyebabnya jelas: pemangkasan Dana Desa (DD) yang dialihkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Di tengah kebijakan besar yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa, para lurah kini dihadapkan pada dilema. Mereka harus memilih antara mempertahankan ritme pembangunan yang telah dirasakan warga atau mengikuti arah kebijakan baru yang menjanjikan manfaat jangka panjang.
Anggaran Menyusut, Prioritas Berubah
Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Mahardi Badrun, merasakan langsung dampak kebijakan tersebut. Ia memaparkan bagaimana Dana Desa di wilayahnya menyusut drastis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Pada 2024, Kalurahan Seloharjo masih menerima Dana Desa sekitar Rp2,1 miliar. Angka itu turun menjadi Rp1,9 miliar pada 2025. Namun, penurunan paling tajam terjadi pada 2026, ketika dana yang diterima hanya sekitar Rp370 juta.
Penurunan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Bagi pemerintah kalurahan, ini berarti menyusun ulang seluruh rencana pembangunan dari awal.
“Kami harus benar-benar selektif. Dana yang ada sekarang hanya cukup untuk program prioritas,” ujar Badrun dengan nada tegas, namun menyiratkan kelelahan.
Ia menjelaskan bahwa Dana Desa kini difokuskan pada program wajib seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan stunting, pendidikan, serta layanan kesehatan masyarakat seperti posyandu. Program-program tersebut memang menyentuh kebutuhan dasar warga, tetapi di sisi lain, ruang untuk pembangunan fisik hampir lenyap.
Infrastruktur Tertunda, Warga Menunggu
Dampak paling nyata terlihat pada pembangunan infrastruktur desa. Jalan lingkungan yang mulai rusak, drainase yang membutuhkan perbaikan, hingga fasilitas umum yang belum tersentuh renovasi kini harus menunggu waktu yang tidak pasti.
Badrun tidak menampik kondisi tersebut. Ia bahkan secara terbuka meminta masyarakat untuk memahami situasi yang terjadi.
“Kalau ada kerusakan infrastruktur dan belum diperbaiki, kami mohon permakluman. Kami hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” katanya.
Di balik permintaan itu, tersimpan kegelisahan. Ia menyadari bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi aktivitas warga sehari-hari—dari petani yang mengangkut hasil panen hingga anak-anak yang berangkat sekolah.
Bumkal Kehilangan Nafas
Tak hanya infrastruktur, sektor ekonomi desa juga ikut terdampak. Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal), yang sebelumnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, kini harus beroperasi dengan anggaran minim.
Jika sebelumnya Seloharjo mampu mengalokasikan sekitar Rp360 juta untuk Bumkal, kini angka itu anjlok menjadi Rp20 juta saja. Itupun hanya cukup untuk kebutuhan operasional.
Pemangkasan ini membuat berbagai rencana pengembangan usaha desa terpaksa ditunda. Padahal, Bumkal selama ini menjadi harapan bagi warga untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.
Sumbermulyo Mengalami Hal Serupa
Kondisi serupa juga terjadi di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro. Pada 2025, kalurahan ini masih menerima Dana Desa sebesar Rp1,6 miliar. Namun pada 2026, jumlah itu merosot tajam menjadi sekitar Rp373 juta.
Tak hanya itu, alokasi dana untuk tiap padukuhan juga ikut dipangkas. Jika sebelumnya setiap padukuhan mendapatkan Rp50 juta, kini hanya menerima Rp40 juta.
Pemangkasan ini memaksa pemerintah kalurahan untuk menahan berbagai program yang sebelumnya rutin dijalankan. Kegiatan pembangunan berbasis padukuhan yang selama ini menjadi kekuatan pembangunan partisipatif desa pun ikut terdampak.
Harapan di Balik Koperasi Desa Merah Putih
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, para lurah tetap berupaya melihat sisi positif dari kebijakan ini. Pemerintah pusat mengarahkan Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan harapan mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa.
Konsep KDMP diyakini dapat menjadi wadah ekonomi kolektif yang lebih kuat dan terintegrasi. Jika berjalan sesuai rencana, koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Namun, harapan itu masih berada di masa depan. Sementara itu, kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak tetap harus dihadapi hari ini.
Antara Realitas dan Asa
Di lapangan, para lurah berdiri di antara dua kepentingan: menjalankan kebijakan nasional dan memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Mereka harus menjelaskan kepada warga mengapa jalan belum diperbaiki, mengapa program ekonomi berkurang, dan mengapa pembangunan terasa melambat.
Di sisi lain, mereka juga harus menjaga optimisme bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan membawa perubahan yang lebih besar.
Cerita dari Seloharjo dan Sumbermulyo menjadi potret kecil dari dinamika yang terjadi di banyak desa. Ini bukan sekadar soal angka anggaran, melainkan tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan di tingkat paling bawah di tempat di mana masyarakat merasakan dampaknya secara langsung.
Kini, warga hanya bisa menunggu. Menunggu jalan diperbaiki, menunggu program kembali berjalan, dan menunggu apakah Koperasi Desa Merah Putih benar-benar mampu menjawab harapan yang kini dititipkan padanya.(ef linangkung)
