KabarJawa.com– Pemerintah Kabupaten Bantul terus memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 tingkat Kapanewon.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, secara resmi membuka kegiatan tersebut pada Senin (26/1/2026). Musrenbang mengusung tema “Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Musrenbang RKPD 2027 Tingkat Kapanewon Kabupaten Bantul
Forum strategis ini menghadirkan jajaran perangkat daerah, Panewu, unsur Forkopimkap, perwakilan kalurahan, tokoh masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lintas sektor.
Pemerintah daerah menjadikan Musrenbang sebagai wadah utama untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat kalurahan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027.
Sejak awal kegiatan, suasana forum berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Peserta Musrenbang secara aktif menyampaikan gagasan, kebutuhan, serta harapan terhadap pembangunan di wilayah masing-masing.
Pemerintah daerah mendorong keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar lahir dari kebutuhan riil di lapangan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran penting sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan masukan langsung dari masyarakat untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan.
Integrasi Pembangunan
Aris menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berjalan secara parsial. Pemerintah daerah harus mengintegrasikan pembangunan di tingkat kapanewon dengan pembangunan wilayah serta menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan Bantul.
Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, kita harapkan lahir kesepakatan atas berbagai solusi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan di tingkat kapanewon harus terintegrasi dengan pembangunan wilayah dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran,” tegas Aris.
Lebih lanjut, Aris menilai keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Plt. Panewu Kapanewon Dlingo, Marji Hidayat, menyampaikan potensi besar wilayahnya dalam mendukung tema pembangunan yang diusung.
Ia menjelaskan bahwa Kapanewon Dlingo memiliki berbagai destinasi wisata unggulan yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah kapanewon terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan kekayaan budaya dan produk ekonomi kreatif lokal.
Marji menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan. Forum ini berfungsi sebagai ruang partisipatif yang menyatukan aspirasi masyarakat dengan komitmen pemerintah.
Melalui proses tersebut, perencanaan pembangunan dapat berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang bukan hanya agenda formal, tetapi menjadi ruang partisipatif untuk menyatukan aspirasi dan komitmen bersama. Dengan begitu, perencanaan pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Marji.
Pemkab Bantul melalui Musrenbang RKPD 2027 tingkat Kapanewon berharap dapat merumuskan program-program prioritas yang mampu mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan.
Melalui proses perencanaan ini, Pemkab Bantul optimistis mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ef linangkung)
