KabarJawa.com– Lebaran bukan sekadar perayaan pulang kampung, melainkan perjalanan emosional yang sarat harapan agar bisa tiba lebih cepat di rumah orang tua.
Pada Lebaran 2026 mendatang, harapan itu bertumpu pada satu ruas jalan baru: Tol Solo–Yogyakarta segmen Prambanan–Purwomartani.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini bersiap menyambut pengoperasian tol fungsional Prambanan–Purwomartani dengan segala konsekuensinya.
Di balik optimisme pemangkasan waktu tempuh, tersimpan kekhawatiran tentang lahirnya titik kemacetan baru di wilayah Kalasan, Kabupaten Sleman.
Tol Solo–Yogyakarta Ruas Prambanan–Purwomartani
Ruas Tol Solo–Yogyakarta segmen Prambanan–Purwomartani membentang sepanjang 11,48 kilometer, menghubungkan Prambanan di Kabupaten Klaten dengan Purwomartani di Kabupaten Sleman.
Ruas ini menjadi bagian penting dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo. Berdasarkan data PT Jasa Marga (Persero) Tbk, progres konstruksi ruas ini telah mencapai 90 hingga 95 persen.
Pemerintah menargetkan ruas tol ini beroperasi secara fungsional pada masa mudik dan balik Lebaran 2026, bersamaan dengan Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 6 (Ambarawa–Bawen) sepanjang 4,98 kilometer.
Bagi pemudik dari arah Klaten menuju Yogyakarta, kehadiran tol fungsional ini menjanjikan efisiensi nyata. Perjalanan yang biasanya memakan waktu hingga 45 menit melalui jalan arteri padat diproyeksikan menyusut menjadi sekitar 20 menit.
Bagi sebagian orang, selisih waktu itu berarti lebih cepat memeluk keluarga, lebih lama berbagi cerita di meja makan, dan lebih singkat menghadapi stres di jalan.
Namun, setiap percepatan selalu menyisakan persoalan baru. Pemerintah Daerah DIY menyadari bahwa tol fungsional tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah kemacetan. Justru, tol ini berpotensi memindahkan titik kemacetan dari Prambanan ke wilayah Kalasan dan Purwomartani.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah jalan tol untuk mengantisipasi dampak lalu lintas yang muncul.
“Fokus utama kami saat ini adalah mengantisipasi lonjakan kendaraan yang keluar di Kalasan. Pemudik cenderung memilih pintu keluar terdekat dengan Kota Yogyakarta, sementara kapasitas jalan lokal belum sepenuhnya ideal,” ujar Ni Made.
Jalan-jalan penghubung atau feeder dari pintu keluar tol fungsional Kalasan menuju jalan nasional masih memiliki keterbatasan lebar dan struktur.
Pemerintah khawatir limpahan kendaraan dalam jumlah besar akan mengunci jalan desa dan jalan kabupaten, mengganggu aktivitas warga setempat.
Skema Buka-Tutup Jalur sebagai Jalan Tengah
Untuk mencegah kemacetan parah, Pemerintah Daerah DIY menyiapkan skema buka-tutup jalur di pintu keluar tol fungsional Prambanan–Purwomartani. Pemerintah akan menerapkan rekayasa lalu lintas ini secara situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Jika volume kendaraan di pintu keluar Kalasan telah melampaui kapasitas jalan penampung, petugas akan mengalihkan arus kembali ke pintu keluar Prambanan. Langkah ini bertujuan membagi beban lalu lintas agar tidak menumpuk di satu kawasan.
“Kami tidak ingin satu wilayah terkunci total. Pengaturan lalu lintas menjadi kunci agar masyarakat lokal tetap bisa beraktivitas dan pemudik tetap bergerak,” kata Ni Made.
Terkait tarif, Ni Made menyebut kemungkinan besar ruas tol fungsional ini belum dikenakan biaya alias gratis. Namun, kepastian tarif masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.
Bagi pemudik, kabar tol gratis menjadi angin segar. Di tengah kebutuhan mudik yang semakin mahal, penghematan biaya perjalanan menjadi pertimbangan penting, terutama bagi keluarga yang menempuh perjalanan jauh dengan kendaraan pribadi.
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan Achmad Purwanto, menegaskan bahwa pengoperasian tol fungsional ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan lalu lintas nasional.
“Pembukaan tol fungsional ini bertujuan memecah kepadatan arus kendaraan menuju DIY, khususnya saat puncak mudik dan balik Lebaran,” jelas Rivan.
Meski demikian, Rivan mengakui potensi pergeseran kemacetan ke wilayah Purwomartani dan Sleman Timur. Ia menilai antisipasi sejak dini menjadi langkah krusial agar jalan kabupaten yang relatif sempit tidak menjadi korban lonjakan volume kendaraan.
Dari sisi pengamanan, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho memastikan kesiapan aparat kepolisian. Polri telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas, termasuk one way dan contraflow, jika terjadi lonjakan ekstrem.
Polri juga telah mengoordinasikan pengaturan akses keluar-masuk tol yang terhubung dengan wilayah DIY. Langkah ini bertujuan menjaga arus lalu lintas selama Operasi Ketupat 2026 tetap terkendali dan aman.
Tol Solo–Yogyakarta ruas Prambanan–Purwomartani kini berdiri sebagai simbol harapan sekaligus tantangan. Jalan ini menjanjikan perjalanan yang lebih singkat, tetapi juga menuntut kesiapan infrastruktur dan kedisiplinan pengguna jalan. (ef linangkung)
