KabarJawa.com – Pemerintah merancang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan, tapi wacana tersebut memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.
Sebagian pihak mendukung keberlanjutan program demi menjaga asupan gizi anak dan kelompok rentan, sementara sebagian lainnya mempertanyakan relevansi dan efektivitasnya dalam konteks perubahan pola konsumsi selama puasa.
Dosen Administrasi Publik UNISA Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, S.IP., M.I.P., menilai momentum Ramadan justru menguji adaptivitas kebijakan publik.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan, termasuk MBG, harus melalui monitoring dan evaluasi berkala agar tujuan substantifnya tercapai secara maksimal.
Apakah MBG Selama Ramadan Tetap Relevan?
Selama Ramadan, umat Muslim menjalankan pola makan yang berbeda dari bulan-bulan lainnya. Masyarakat mengonsumsi makanan saat sahur sebelum Subuh dan berbuka saat Magrib.
Mereka berpuasa penuh sepanjang hari. Perubahan pola konsumsi ini secara langsung memengaruhi pola distribusi dan efektivitas program bantuan pangan. Gerry menilai pemerintah perlu menghitung ulang skema distribusi MBG agar tetap tepat sasaran.
Jika pemerintah tetap mendistribusikan makanan pada jam sekolah seperti biasa, penerima manfaat yang berpuasa tidak dapat langsung mengonsumsinya. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas makanan dan mengurangi efektivitas pemenuhan gizi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya dapat menyesuaikan waktu distribusi mendekati waktu sahur atau berbuka.
Namun, skema ini akan meningkatkan kompleksitas logistik, memperbesar risiko penurunan kualitas makanan, serta menambah beban anggaran.
Negara harus menyediakan sistem penyimpanan yang lebih ketat, distribusi di luar jam kerja normal, serta pengawasan tambahan untuk menjaga mutu makanan.
Sebaliknya, jika mengganti menu dengan makanan kering kemasan yang lebih tahan lama, pemerintah berisiko mengurangi kualitas pemenuhan gizi.
Program MBG sejak awal dirancang untuk menyediakan makanan berbasis real food yang segar dan dimasak sesuai waktu konsumsi.
Pergeseran ke makanan kemasan dapat mengurangi esensi program dan menjauhkan tujuan awalnya, yakni peningkatan kualitas gizi secara optimal.
Masyarakat Indonesia memiliki tradisi kuat selama Ramadan. Warga menggelar buka puasa bersama, membagikan takjil, serta menyalurkan bantuan makanan melalui masjid, organisasi masyarakat, dan inisiatif swadaya.
Gerry menilai pemerintah harus mempertimbangkan potensi tumpang tindih antara MBG dan mekanisme sosial yang sudah mengakar tersebut.
Jika pemerintah tetap menjalankan MBG tanpa penyesuaian, negara berisiko menciptakan inefisiensi anggaran sekaligus menduplikasi bantuan yang sebenarnya sudah terpenuhi melalui solidaritas sosial masyarakat.
Ia menegaskan bahwa realokasi sementara anggaran MBG selama Ramadan tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan perlindungan sosial. Pemerintah justru dapat memaknainya sebagai rasionalisasi kebijakan demi menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran belanja negara.
Realokasi Anggaran MBG untuk Kepentingan Publik yang Lebih Mendesak
Gerry mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan realokasi sementara anggaran MBG selama Ramadan ke sektor-sektor yang memiliki urgensi tinggi dan berdampak luas.
1. Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok
Ramadan dan Idul Fitri selalu memicu lonjakan konsumsi. Pemerintah dapat menggunakan anggaran MBG untuk memperkuat subsidi harga, menggelar operasi pasar, serta memperbaiki distribusi bahan pokok di daerah rawan inflasi.
Intervensi ini akan menjaga daya beli masyarakat, menekan lonjakan harga, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional pada periode puncak konsumsi.
Langkah ini juga akan memberikan manfaat langsung kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya penerima manfaat MBG.
2. Penguatan Jaminan Kesehatan melalui BPI BPJS
Gerry juga mendorong pemerintah mengarahkan realokasi anggaran untuk memperkuat skema Bantuan Premi Iuran (BPI) dalam program BPJS Kesehatan.
Dengan dukungan anggaran yang lebih solid, pemerintah dapat menjamin perlindungan finansial masyarakat di bidang kesehatan.
Ia menilai penguatan jaminan kesehatan memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas dibandingkan bantuan pangan sementara. Pemerintah dapat menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan melindungi kelompok rentan dari risiko beban biaya medis.
3. Penguatan Infrastruktur Mudik 2026
Selain itu, Gerry mendorong pemerintah memanfaatkan realokasi anggaran untuk memperkuat infrastruktur mudik 2026. Pemerintah harus memastikan jalan arteri, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan stasiun berada dalam kondisi prima saat arus mudik berlangsung.
Investasi pada infrastruktur tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan produktivitas nasional.
Transparansi dan Mitigasi Sosial Harus Menjadi Prioritas
Gerry menekankan bahwa setiap realokasi anggaran harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus menyusun mekanisme pelaporan yang jelas, memisahkan pos anggaran secara valid, serta menetapkan indikator kinerja yang terukur.
Di sisi lain, pemerintah wajib melakukan analisis mitigasi sosial secara komprehensif. Anak dan kelompok rentan yang tidak terjangkau tradisi berbagi Ramadan harus tetap mendapatkan perlindungan.
Pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga zakat terpercaya untuk menyalurkan bantuan tunai sementara sebelum program MBG kembali berjalan normal setelah Ramadan.
Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan pelaksana teknis MBG di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Negara harus memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi selama masa penyesuaian kebijakan.
Gerry menegaskan bahwa usulan realokasi ini bukan bertujuan menghapus bantuan sosial. Ia justru mendorong pemerintah mengoptimalkan kebijakan fiskal berbasis konteks dan urgensi.
Negara harus berani menentukan skala prioritas dan mempertimbangkan cakupan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang adaptif, rasional, dan berpihak pada efektivitas belanja negara. Ramadan menjadi momentum untuk menguji seberapa luwes kebijakan publik merespons dinamika sosial,” tegasnya.
Perdebatan mengenai MBG selama Ramadan akhirnya membuka ruang refleksi lebih luas. Apakah negara sekadar menjalankan program atau benar-benar memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia? (ef linangkung)
