KABARJAWA – Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan open house yang digelar Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, pada Rabu (14/4), pemerintah membuka ruang komunikasi langsung antara warga dan pejabat sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan warga secara cepat, efisien, dan humanis.
Kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa pendekatan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi solusi efektif bagi masalah-masalah sosial yang selama ini sering kali terjebak dalam birokrasi yang rumit.
Dalam suasana yang hangat dan penuh keterbukaan, Wali Kota Hasto menekankan pentingnya komunikasi dua arah sebagai kunci utama menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Banyak masalah yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi bisa menjadi rumit kalau tidak segera diselesaikan. Kuncinya ada di komunikasi. Dengan adanya open house ini, kita bisa langsung mendengar dan menangani permasalahan itu secara cepat,” ujar Hasto Wardoyo dalam sambutannya.
Solusi Nyata di Tempat
Salah satu momen paling menyentuh dalam acara tersebut adalah saat seorang siswa SMK menyampaikan keluhan karena tidak diperbolehkan mengikuti ujian akibat tunggakan SPP.
Dengan sigap, Wali Kota langsung menghubungi Dinas Pendidikan, dan dalam waktu singkat, solusi diberikan. Siswa tersebut diizinkan mengikuti ujian sebagaimana mestinya.
“Kalau tidak ada open house, bisa jadi anak itu tidak ikut ujian. Ini contoh kecil, tapi dampaknya besar bagi masa depan anak,” lanjut Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyoroti masalah pengelolaan sampah yang sering kali macet bukan karena hambatan besar, melainkan karena kurangnya fasilitas dasar.
Beberapa warga melaporkan program pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya terhambat karena tidak memiliki alat pengangkut. Setelah diverifikasi, pemerintah memberikan bantuan berupa gerobak, dan program tersebut kembali berjalan.
“Masalahnya sederhana—mereka hanya butuh gerobak. Kami bantu, dan akhirnya program bisa jalan. Artinya, banyak masalah itu sebenarnya bukan besar, hanya butuh komunikasi dan kepedulian,” tegas Hasto.
Sinergi Pemerintah dan Komunitas
Open house kali ini juga menjadi ajang kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU.
Salah satu isu yang dibahas secara serius adalah kondisi para lanjut usia (lansia) yang mengalami keterbatasan mobilitas. Berdasarkan data Pemkot, terdapat sekitar 1.069 lansia di Yogyakarta yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan secara mandiri.
Untuk itu, Pemkot meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia, dengan skema satu kampung satu perawat.
Pemerintah menggandeng Puskesmas, Rumah Sakit Pratama, bidan, dan perawat untuk turun langsung ke rumah-rumah warga dalam rangka merealisasikan program ini dalam 100 hari kerja.
“Konsepnya negara hadir dalam keluarga, bukan hanya menunggu di fasilitas kesehatan, tapi juga proaktif menjangkau mereka yang tidak bisa datang sendiri,” ungkap Hasto.
Menanggapi ajakan kolaborasi ini, Ketua PC Fatayat NU Kota Yogyakarta, Umu Aiman Siswi H, menyampaikan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah.
Fatayat NU telah menjalankan berbagai program sosial yang relevan, seperti edukasi kesehatan reproduksi perempuan, pengelolaan lingkungan melalui bank sampah, hingga program sedekah sayur yang rutin dilakukan setiap Ahad Pahing.
“Kami senang bisa mendapatkan data lansia yang terbatas mobilitasnya. Ini bisa kami masukkan sebagai sasaran penerima manfaat dalam program-program kami ke depan,” ujar Umu Aiman.
Ia juga menyebut bahwa Fatayat NU siap menjalin kerja sama lebih intensif dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Pangan.
Sebagai bentuk nyata dari sinergi tersebut, Fatayat NU juga berencana menyalurkan daging kurban yang telah diolah terlebih dahulu agar lebih mudah dikonsumsi oleh para lansia dan kaum duafa.
Dorong Lumbung Pangan Berbasis Komunitas
Selain fokus pada kesehatan dan pendidikan, Pemkot Yogyakarta juga tengah mengembangkan konsep food bank atau lumbung pangan berbasis komunitas.
Program ini bertujuan menyalurkan kelebihan makanan dari rumah tangga atau rumah makan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai upaya pengurangan limbah makanan sekaligus meningkatkan solidaritas sosial di tingkat komunitas.
Menurut Hasto, kehadiran komunitas menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemerintah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kota yang berdaya, sehat, dan berkeadilan.
Kegiatan open house ini menjadi bukti bahwa komunikasi terbuka dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bukan sekadar jargon, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang tanggap, solutif, dan berpihak pada rakyat.
Melalui forum seperti ini, berbagai hambatan bisa teratasi, dan potensi kolaborasi dapat dikembangkan untuk masa depan Yogyakarta yang lebih baik.*
