KabarJawa.com– Pemerintah Daerah DIY kembali menegaskan komitmen terhadap profesionalisme dan regenerasi aparatur sipil negara.
Dalam suasana khidmat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti melantik 63 pejabat fungsional baru.
Pelantikan ini berlangsung berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 229/PEM.D/UP/D.4 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan Jabatan.
Momen pelantikan tersebut hadir bukan hanya sebagai prosesi administratif, tetapi berubah menjadi ruang refleksi bersama.
Pesan untuk Pejabat Fungsional Baru
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Ni Made menyampaikan pesan tegas: jabatan fungsional menuntut mobilitas karier yang sehat.
Stagnasi bukan hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat regenerasi dan merampas peluang pejabat pelaksana untuk naik jenjang.
“Pengembangan diri pejabat fungsional bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bagian integral dari regenerasi dan dinamika karier ASN secara keseluruhan,” ujar Ni Made dengan intonasi yang menekankan urgensi perubahan.
Dalam sambutannya, Ni Made menggambarkan jabatan fungsional sebagai research and development-nya pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kelas birokrasi tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi signifikan dari para pemangku jabatan fungsional.
“Dalam birokrasi, pejabat fungsional adalah R&D-nya pemerintah daerah. Saya yakin jika birokrasi ingin naik kelas, maka pejabat fungsional-lah yang menjadi tulang punggung transformasinya,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pejabat untuk aktif mengembangkan diri melalui asosiasi profesi, komunitas jabatan fungsional, serta pembelajaran mandiri.
Setiap peningkatan kompetensi, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap kecepatan adaptasi organisasi dalam menghadapi tantangan strategis.
Ni Made tidak menutupi kekhawatirannya terhadap stagnasi aparatur. Ia menekankan bahwa mandek di satu jenjang bukan sekadar persoalan personal, tetapi membawa efek domino terhadap struktur organisasi.
“Ketika pejabat fungsional berhenti berkembang, dampaknya tidak berhenti pada dirinya sendiri,” ucapnya.
Stagnasi di satu posisi membuat formasi tidak bergerak. Pada akhirnya, pejabat pelaksana yang berpotensi naik mengalami keterhambatan karena kursi jabatan fungsional tidak pernah bergeser.
Tunjangan Besar Bukan Alasan untuk Zona Nyaman
Ni Made juga menyoroti persoalan tunjangan jabatan fungsional yang tergolong kompetitif.
Ia mengingatkan bahwa fasilitas tersebut tidak boleh menjadi hak belaka, tetapi sebagai amanah yang menuntut komitmen dan kinerja lebih tinggi.
“Tunjangan dan fasilitas yang melekat pada jabatan fungsional sudah sepatutnya menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja, bukan alasan untuk tetap berada di zona nyaman atau memilih-milih tugas,” imbau Sekda DIY itu.
Ia menegaskan bahwa pejabat fungsional yang memiliki keahlian harus siap turun pada berbagai jenis pekerjaan, termasuk tugas yang kurang terlihat dan jarang mendapat sorotan.
“Jangan sampai tunjangan besar justru membuat kita memilih-milih tugas, menimbang mana yang enak dan mana yang tidak,” lanjutnya.
Menutup sambutannya, Ni Made menyampaikan harapan besar. Ia ingin melihat birokrasi DIY tumbuh sebagai organisasi yang bukan hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi.
“Profesional sejati bukan hanya pandai dalam satu ruang, tetapi siap memberi manfaat di mana pun ditempatkan,” tuturnya. (ef linangkung)
