KabarJawa.com– Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri 2026.
Melalui Dinas Perdagangan, Pemkot Yogyakarta menggelar pasar murah di seluruh kemantren sebagai bentuk nyata pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat.
Pemkot Yogyakarta menyelenggarakan pasar murah secara bergantian di 14 kemantren yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Pasar Murah Pemkot Yogyakarta
Pemerintah melaksanakan kegiatan ini mulai 6 hingga 27 Februari 2026 agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sebelum memasuki bulan Ramadan.
Langkah ini sekaligus menjadi strategi antisipasi lonjakan permintaan bahan pangan yang lazim terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Idulfitri.
Pemerintah menargetkan pasar murah ini mampu menahan gejolak harga sekaligus menekan kepanikan belanja masyarakat.
Ketua Tim Kerja Ketersediaan dan Pengendalian Harga Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Evi Wahyuni, menegaskan bahwa pasar murah merupakan program wajib dalam rangka pengendalian inflasi.
Evi menjelaskan bahwa pemerintah selalu mengintensifkan operasi pasar setiap menjelang HBKN, terutama Idulfitri dan Natal. Oleh karena itu, pihaknya memilih Februari sebagai waktu pelaksanaan agar dampaknya terasa lebih awal.
“Menjelang HBKN, terutama Idulfitri, kami memang wajib melaksanakan operasi pasar murah sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Karena itu, kegiatan ini kami laksanakan pada bulan Februari,” ujar Evi di kantornya, Senin (26/1).
Dalam pasar murah ini, Pemkot Yogyakarta menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pemerintah menjual beras SPHP, beras medium, beras premium, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih.
Pemerintah memilih komoditas tersebut karena masyarakat paling banyak membutuhkannya selama Ramadan hingga Lebaran.
Kuota Bahan Pangan
Untuk memastikan pemerataan, Pemkot Yogyakarta menyiapkan total 48 ton bahan pangan bersubsidi yang didistribusikan ke seluruh kemantren.
Sebanyak 11 kemantren masing-masing memperoleh kuota 3 ton bahan pangan, sementara Kemantren Umbulharjo, Gondokusuman, dan Mergangsan menerima kuota lebih besar, yakni 5 ton per kemantren.
Evi mengakui bahwa jumlah kuota tahun ini lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Pemerintah melakukan penyesuaian tersebut karena adanya kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran.
“Total kuota tahun ini mencapai 48 ton. Jumlah ini memang lebih kecil dibandingkan tahun lalu karena adanya kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran,” jelas Evi.
Meski demikian, Pemkot Yogyakarta tetap memastikan harga bahan pokok di pasar murah jauh lebih terjangkau. Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp2.000 per kilogram untuk setiap komoditas.
Dengan subsidi tersebut, masyarakat bisa membeli beras premium kemasan 5 kilogram dengan harga lebih murah sekitar Rp8.500 hingga Rp10.000 dibandingkan harga pasar.
Pemkot Yogyakarta berharap subsidi ini mampu menahan laju inflasi sekaligus memberikan ruang napas bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.
Evi menyampaikan bahwa kondisi harga bahan pokok di Kota Yogyakarta saat ini relatif stabil dengan pasokan yang masih terjaga.
Namun, pemerintah tetap mengantisipasi potensi lonjakan permintaan yang biasanya terjadi menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Melalui pasar murah, pemerintah mendorong masyarakat untuk berbelanja secara bijak tanpa perlu melakukan pembelian berlebihan di pasar tradisional maupun ritel modern.
Pemerintah meyakini langkah ini mampu menekan lonjakan permintaan yang kerap memicu kenaikan harga.
“Dari pasar murah ini, kami berharap masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhannya. Masyarakat tidak perlu berbondong-bondong atau membeli dalam jumlah besar di pasar. Jika permintaan di pasar tidak melonjak, harga akan tetap terjaga,” terang Evi.
Selain menyasar masyarakat secara langsung, Pemkot Yogyakarta juga mengendalikan harga melalui intervensi pasar yang menyasar pedagang.
Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta turut memberikan dukungan dalam operasi pasar untuk pedagang.
Pemprov DIY memfokuskan intervensi tersebut di Pasar Beringharjo dan Pasar Prawirotaman. Kedua pasar tersebut menjadi pasar pemantau Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sangat memengaruhi perhitungan inflasi Kota Yogyakarta.
Melalui rangkaian pasar murah dan intervensi pasar ini, Pemkot Yogyakarta menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat menyambut Idulfitri 2026 dengan lebih tenang. (ef linangkung)
