KabarJawa.com– Wacana reaktivasi Bandara Adisutjipto untuk mengoptimalkan kembali penerbangan komersial di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi sorotan publik.
Di tengah menghangatnya pembahasan tersebut, pertemuan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Angkasa Pura Indonesia, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (17/6/2026), memunculkan berbagai spekulasi.
Banyak pihak menduga pertemuan itu menjadi momentum penting untuk membahas masa depan Bandara Adisutjipto.
Selama beberapa tahun terakhir, bandara itu kehilangan peran utama setelah beroperasinya Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo. Namun, dugaan tersebut langsung terbantahkan.
Kemenhub dan Angkasa Pura Indonesia dengan tegas memastikan bahwa agenda reaktivasi Bandara Adisutjipto sama sekali tidak masuk dalam materi pembahasan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Reaktivasi Bandara Adisutjipto
Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, menegaskan bahwa pertemuan tersebut memiliki agenda yang berbeda.
Ia bahkan menyebut istilah reaktivasi kurang tepat karena Bandara Adisutjipto hingga saat ini masih beroperasi.
“Ndak, ndak ada pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Adisutjipto,” kata Budi usai pertemuan di Kompleks Kepatihan.
Menurutnya, Bandara Adisutjipto masih melayani penerbangan tertentu sehingga statusnya tidak bisa disebut nonaktif.
“Reaktivasi gimana, sekarang kan masih aktif. Sekarang penerbangan komersial ATR masih berjalan,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang setelah Presiden Prabowo Subianto melemparkan wacana optimalisasi kembali Bandara Adisutjipto untuk mendukung aktivitas penerbangan komersial di Yogyakarta.
Pertemuan Bahas Forum ASEAN-China di Yogyakarta
Alih-alih membahas Adisutjipto, Kemenhub justru datang untuk melaporkan kesiapan penyelenggaraan forum penerbangan internasional yang akan mempertemukan pelaku industri aviasi dari kawasan ASEAN dan China.
Budi menjelaskan, Yogyakarta akan menjadi tuan rumah pertemuan penting tersebut pada Juli 2026. Sekitar 200 delegasi dari berbagai negara akan hadir dalam forum yang mempertemukan maskapai penerbangan, pengelola bandara, hingga pemangku kepentingan sektor transportasi udara.
“Kami akan mengadakan forum pertemuan airline-airline yang ada di China dengan Indonesia, dan juga perwakilan bandara yang ada di China,” jelasnya.
Forum itu menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama sektor penerbangan sekaligus membuka peluang konektivitas baru antara kedua kawasan.
Lebih dari sekadar forum bisnis penerbangan, pemerintah juga ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan potensi Yogyakarta kepada dunia internasional.
“Intinya kita juga mencoba mengeksplor Bandara YIA dan tentunya mengeksplor pariwisata yang ada di Jogja,” ungkap Budi.
Indonesia sendiri mendapat kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum ASEAN-China tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah pusat berupaya memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Pilihan menjadikan Yogyakarta sebagai lokasi forum internasional bukan tanpa alasan. Pemerintah melihat YIA memiliki kapasitas besar untuk menjadi gerbang utama konektivitas udara di wilayah selatan Pulau Jawa.
Bandara yang berdiri megah di Kulon Progo tersebut selama ini memang diproyeksikan menjadi pusat transportasi udara modern dengan kapasitas jauh lebih besar dibanding Bandara Adisutjipto.
Melalui forum ASEAN-China, pemerintah ingin menunjukkan langsung kesiapan infrastruktur YIA kepada para pelaku industri penerbangan internasional.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memperoleh kesempatan emas untuk mempromosikan destinasi wisata unggulan Yogyakarta kepada para delegasi mancanegara.
Langkah ini dinilai strategis karena sektor pariwisata dan penerbangan memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin kuat konektivitas udara, semakin besar pula peluang peningkatan kunjungan wisatawan.
Angkasa Pura Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Adisutjipto
Penegasan serupa juga disampaikan Regional CEO IV PT Angkasa Pura Indonesia, Rahadian D. Yogisworo. Rahadian memastikan tidak ada satu pun agenda yang menyinggung reaktivasi Bandara Adisutjipto dalam pertemuan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X.
“Nggak ada, nggak ada sama sekali pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Adisutjipto,” tegas Rahadian.
Pernyataan tersebut memperjelas posisi pemerintah dan pengelola bandara saat ini. Meski isu reaktivasi terus menjadi bahan diskusi publik, pembahasan resmi terkait kebijakan tersebut belum muncul dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah DIY.
Meski demikian, isu reaktivasi Bandara Adisutjipto belum sepenuhnya menghilang. Wacana itu justru kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan optimalisasi Bandara Adisutjipto untuk mendukung penerbangan komersial.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya merespons terbuka gagasan tersebut. Raja Keraton Yogyakarta itu menilai peluang optimalisasi tetap ada karena aktivitas penerbangan di Adisutjipto masih berlangsung hingga sekarang.
“Ya bisa aja, sekarang kan juga sudah ada penerbangan,” kata Sultan.
Namun, Sultan mengingatkan bahwa pengoperasian penerbangan komersial di Yogyakarta tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku.
Menurutnya, hingga saat ini terdapat pembagian fungsi yang jelas antara Bandara YIA dan Bandara Adisutjipto. Penerbangan pesawat jet berkapasitas besar dipusatkan di YIA, sedangkan Adisutjipto melayani pesawat baling-baling atau jenis ATR.
“Hanya masalahnya ketentuannya itu yang jet itu di bandara yang baru. Adi Sutjipto yang baling-baling,” jelas Sultan.
Pernyataan Kemenhub dan Angkasa Pura Indonesia pada akhirnya memberikan gambaran bahwa pembahasan reaktivasi Bandara Adisutjipto belum menjadi agenda resmi saat ini.
Fokus pemerintah justru tertuju pada penguatan konektivitas internasional melalui Bandara YIA dan promosi pariwisata Yogyakarta lewat forum ASEAN-China.
Namun, munculnya sinyal terbuka dari Sri Sultan Hamengku Buwono X menunjukkan bahwa peluang optimalisasi Adisutjipto masih berada dalam ruang diskusi kebijakan. (ef linangkung)
