KabarJawa.com— Sebuah imbauan sederhana dari pemerintah pusat menggugah perhatian publik. Siswa yang tinggal dekat sekolah diminta berjalan kaki atau bersepeda.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan imbauan ini bukan tanpa alasan. Dunia sedang menghadapi tekanan energi akibat konflik global, terutama di kawasan Timur Tengah.
Dampaknya merambat hingga ke penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Pemerintah pun mendorong langkah kecil yang bisa dilakukan siapa saja, termasuk pelajar.
Gerakan Jalan Kaki ke Sekolah
Bagi sebagian orang tua, kebijakan ini menghadirkan harapan baru. Baharuddin Kamba, orang tua siswa sekaligus aktivis sosial, melihat imbauan ini sebagai pintu masuk menuju perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Ia menilai berjalan kaki atau bersepeda bukan sekadar cara pergi ke sekolah, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan generasi muda.
Aktivitas fisik yang rutin dapat meningkatkan kebugaran tubuh, memperkuat daya tahan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor.
Lebih dari itu, kebiasaan sederhana ini juga berkontribusi langsung pada pengurangan emisi gas buang. Di kota seperti Yogyakarta yang mulai menghadapi tekanan polusi udara, setiap langkah kaki siswa memiliki arti penting.
“Ini bukan sekadar soal transportasi, tetapi tentang membentuk pola hidup sejak dini,” ujar Kamba.
Meski terdengar ideal, Kamba tidak menutup mata terhadap potensi kelemahan kebijakan ini. Ia mengingatkan bahwa imbauan tanpa strategi berisiko hanya menjadi slogan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan adanya dukungan nyata, seperti infrastruktur yang ramah pejalan kaki dan pesepeda.
Trotoar yang aman, jalur sepeda yang memadai, serta pengawasan lalu lintas menjadi syarat mutlak agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.
Namun, kritik paling tajam justru ia arahkan kepada para pejabat publik. Kamba menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi jika hanya dibebankan kepada masyarakat.
Ia meminta para pejabat untuk tidak sekadar mengeluarkan imbauan, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
“Pejabat publik harus lebih dulu memberi contoh. Jangan masyarakat terus dijadikan percontohan,” tegasnya.
Kemacetan yang Tak Kunjung Usai
Imbauan ini juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan klasik Yogyakarta, yaitu kemacetan lalu lintas. Setiap pagi dan sore, jalanan kota penuh kendaraan, terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah.
Lonjakan volume kendaraan yang terjadi dalam waktu bersamaan menciptakan kepadatan. Kondisi ini makin parah dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
Akibatnya, kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan konsumsi BBM dan memperburuk kualitas udara.
Dalam konteks ini, ajakan berjalan kaki dan bersepeda sebenarnya menjadi solusi yang relevan. Jika sebagian siswa tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor, beban lalu lintas dapat berkurang secara signifikan.
Kamba melihat situasi ini sebagai momentum penting. Ia menilai imbauan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada siswa, tetapi berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memanfaatkan momen ini untuk mendorong transformasi sistem transportasi secara menyeluruh. Fokus utama harus mengarah pada penguatan transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif.
Transportasi publik tidak hanya harus tersedia, tetapi juga mampu menjangkau semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Dengan sistem yang baik, masyarakat akan memiliki alternatif selain kendaraan pribadi.
“Ini saatnya beralih ke transportasi publik yang benar-benar layak,” katanya.
Dalam konteks lokal, Kamba menyoroti pentingnya peran pejabat sebagai agen perubahan. Ia mendorong para pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk aktif menggunakan transportasi umum, seperti TransJogja.
Keteladanan, menurutnya, memiliki kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh kebijakan apa pun. Ketika masyarakat melihat pemimpinnya konsisten menggunakan transportasi publik, kepercayaan akan tumbuh, dan perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi.
Ia juga menyinggung fenomena bersepeda di kalangan pejabat yang kerap muncul sesaat. Meski positif, ia mengingatkan agar aksi tersebut tidak berhenti sebagai simbol semata.
“Kalau bersepeda ke kantor, itu bagus. Tapi jangan hanya sesaat dan sekadar pencitraan,” ujarnya.
Dari Wacana Menuju Gerakan Nyata
Kini, imbauan jalan kaki ke sekolah berada di titik krusial. Ia bisa berkembang menjadi gerakan nyata yang mengubah wajah kota, atau justru menghilang sebagai wacana sementara.
Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta keteladanan para pemimpin. Tanpa itu semua, ajakan ini hanya akan menjadi pesan yang cepat dilupakan.
Namun, jika berjalan serius, langkah kecil ini dapat menciptakan dampak besar. Yogyakarta berpeluang bertransformasi menjadi kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi publik.
Di tengah krisis energi global, perubahan memang tidak selalu harus mulai dari hal besar. Kadang, cukup dari langkah kaki seorang siswa yang berangkat ke sekolah. (ef linangkung)
