KabarJawa.com — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan penghargaan bagi seluruh warga, terutama penyandang disabilitas, pada puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menyerukan bahwa setiap orang berhak hadir, tumbuh, berkembang, serta dihargai dalam ruang sosial yang aman dan manusiawi.
Acara berlangsung di Pendopo Wiyata Praja, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, dengan rangkaian kegiatan seperti jalan sehat “Kawan Inklusi”, flash mob, kampanye sosial inklusi di Titik 0 Km, pameran karya difabel, serta panggung seni budaya difabel. Sekitar 400 peserta mengikuti agenda tersebut.
“Kami memperingati Hari Disabilitas Internasional bukan untuk ritual tahunan, melainkan untuk memperkuat kesadaran bahwa keberagaman kemampuan manusia adalah bagian dari martabat itu sendiri. Kami hadir untuk saling menghormati dan meneguhkan kebersamaan,” tegas Sri Paduka.
Ia juga mengingatkan falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Sesami, yang mengajarkan pentingnya menjaga dunia dengan cara menjaga sesama manusia. Sri Paduka berterima kasih atas semangat dan kehadiran seluruh pihak.
“Semoga pertemuan hari ini memperkuat langkah kita menjadikan Yogyakarta semakin inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi semua,” tutupnya.
Pemerintah DIY Fokus pada Layanan Publik Inklusif
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan bahwa layanan publik inklusif menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa inklusi harus hadir di seluruh sektor layanan, baik layanan umum maupun layanan pemerintahan.
“Kami mendorong agar keberpihakan menjadi perhatian utama, termasuk memastikan peran penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Mereka sudah memiliki desain program dan kami siap memasukkannya ke dalam siklus perencanaan agar bisa kita pantau bersama,” ungkap Ni Made.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara Forum Disabilitas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY terus diperkuat agar ekosistem inklusif dapat terbangun secara menyeluruh dan berkelanjutan di Yogyakarta.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menegaskan komitmen menghadirkan layanan kesejahteraan sosial yang inklusif.
Ia menyebut bahwa penyandang disabilitas kini tidak hanya menjadi objek program, melainkan subjek yang terlibat aktif, termasuk dalam program Difabel Siaga Bencana (Difagana).
“Tidak boleh ada yang tertinggal. Kami bergerak bersama demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama,” ujar Endang.
Ia menambahkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terus didorong pemenuhannya, termasuk optimalisasi peraturan daerah dan forum disabilitas sebagai ruang dialog dan pengawasan bersama.
“Kami mengajak masyarakat bergerak bersama, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tambahnya.
Organisasi Disabilitas Dorong Penghapusan Stigma dan Akses Kerja Nyata
Nuning Suryatiningsih, perwakilan Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), menegaskan bahwa peringatan HDI harus menjadi momentum untuk membuka mata seluruh pihak bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lain.
“Kami membutuhkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Semua sektor harus terbuka bagi penyandang disabilitas,” tegas Nuning.
Ia menyoroti pentingnya komitmen nyata dalam akses pekerjaan. Menurutnya, kesempatan kerja tidak boleh berhenti sebagai lip service.
Pemerintah dan sektor swasta harus memahami potensi setiap penyandang disabilitas untuk menempatkan mereka pada pekerjaan yang sesuai.
“Kami berharap semua pihak tak lagi memberi stigma. Keterlibatan kami harus utuh, bukan setengah-setengah. Kami memiliki hak yang sama, dan partisipasi kami harus terjamin,” tutupnya.
