KabarJawa.com– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil langkah strategis dengan mengukuhkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DIY periode 2026-2030 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (23/6/2026).
Pengukuhan yang dipimpin langsung Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, itu bukan sekadar agenda seremonial pergantian kepengurusan.
Pengukuhan Pengurus FPK DIY 2026-2030
Di hadapan para pengurus yang baru, Sri Paduka Paku Alam X menegaskan bahwa Indonesia berdiri bukan karena kesamaan latar belakang, suku, agama, maupun budaya. Bangsa ini lahir dan tumbuh karena adanya kesediaan untuk hidup bersama dalam keberagaman.
Menurut Sri Paduka, semangat persatuan tidak cukup hanya menjadi slogan. Persatuan harus terus terpelihara melalui dialog, penghormatan terhadap perbedaan, serta kesadaran kolektif bahwa keberagaman merupakan kekuatan besar bangsa Indonesia.
“Kehidupan kebangsaan kali ini, tantangan pembauran tidak hanya hadir dalam perjumpaan fisik, tetapi dalam ruang digital,” ujar Sri Paduka.
Pernyataan tersebut menggambarkan realitas dalam masyarakat. Media sosial dan berbagai platform digital telah menjadi ruang baru interaksi sosial. Di satu sisi, teknologi mampu mempercepat komunikasi dan memperkuat persaudaraan.
Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi medium penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga narasi yang memicu polarisasi apabila tidak berimbang dengan kemampuan berpikir kritis.
Sri Paduka mengingatkan bahwa informasi yang bergerak sangat cepat dapat membawa dua kemungkinan sekaligus. Informasi dapat memperkuat ikatan sosial dan kebangsaan, tetapi juga berpotensi memperbesar prasangka apabila masyarakat kehilangan kejernihan dalam menyaring berbagai informasi.
Oleh karena itu, kehadiran Forum Pembauran Kebangsaan semakin penting dan relevan. FPK akan menjadi garda terdepan.
“FPK harus menjadi peneduh suasana, penjaga nalar kebangsaan, serta jembatan komunikasi ketika muncul perbedaan pandangan di tengah masyarakat,” tegas Sri Paduka.
Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Yogyakarta selama ini merupakan miniatur Indonesia. Berbagai suku, budaya, agama, dan kelompok masyarakat hidup berdampingan dalam harmoni.
Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Ketika komunikasi antarkelompok berjalan baik, keberagaman akan melahirkan kreativitas, inovasi, dan toleransi.
Namun ketika ruang dialog melemah, perbedaan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengganggu harmoni sosial.
Oleh sebab itu, Sri Paduka berharap FPK DIY mampu menjadi simbol kebersamaan yang menjaga Yogyakarta tetap teduh dan Indonesia tetap utuh.
Dalam pesannya kepada para pengurus yang baru, Sri Paduka meminta seluruh jajaran FPK menjalankan amanah dengan semangat menyatukan, bukan memisahkan.
“Jalankan amanah ini dengan semangat menghubungkan bukan memisahkan, merangkum bukan mempertentangkan, serta membangun ruang dialog yang menumbuhkan kepercayaan dan memperkuat persaudaraan antar sesama anak bangsa,” pesan Sri Paduka.
Susunan Kepengurusan Baru
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY, kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan DIY periode 2026-2030 terdiri atas Dewan Pembina dan Pengurus Harian.
Dalam susunan tersebut, KGPAA Paku Alam X menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Sementara itu, Lilik Andi Aryanto mengemban posisi sekretaris Dewan Pembina.
Adapun kepengurusan harian FPK DIY dipimpin oleh Andry Lesono Buntoro sebagai Ketua Forum. Lalu, Dr. Masroer, M.Si. menduduki posisi Wakil Ketua. Kemudian, Retno Dwi Hastuti mengemban jabatan Sekretaris.
Kehadiran kepengurusan baru ini membawa harapan besar bagi penguatan nilai-nilai kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan.
Merujuk pada keputusan gubernur, FPK DIY memiliki peran strategis sebagai wadah integrasi berbagai suku dan golongan masyarakat yang hidup di Yogyakarta.
Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai tugas penting.
- Menjaring aspirasi masyarakat terkait pembauran kebangsaan
- Menyelenggarakan forum dialog bersama organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh suku, dan berbagai elemen masyarakat
- menyosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan
- menyusun rekomendasi kepada Gubernur DIY sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang kebangsaan
Tugas-tugas tersebut menjadi sangat penting di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Ketika masyarakat semakin terhubung melalui teknologi digital, kebutuhan terhadap ruang dialog yang sehat dan produktif juga semakin meningkat.
FPK akan menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat. Jadi, kita dapat mencegah potensi konflik sejak dini melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati.
Pelaksanaan tugas dan operasional Forum Pembauran Kebangsaan DIY didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Dukungan tersebut menjadi fondasi penting agar berbagai program pembauran kebangsaan dapat berjalan secara berkelanjutan hingga tahun 2030. (ef linangkung)
