KABARJAWA – Di balik sorotan pertumbuhan ekonomi yang mencuat, Daerah Istimewa Yogyakarta masih menyimpan pekerjaan rumah besar: ketimpangan. Meski ekonomi tumbuh dan kemiskinan menurun, angka gini ratio menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran belum sepenuhnya terkendali.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan capaian menggembirakan pada triwulan I 2025. Kepala Bapperida DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengungkap bahwa perekonomian DIY tumbuh sebesar 5,11 persen (year-on-year). Capaian ini menempatkan DIY sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua se-Pulau Jawa.
Ni Made menyatakan bahwa sektor pertanian dan perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja utama. Kedua sektor ini menampung ribuan tenaga kerja dan menopang stabilitas sosial ekonomi DIY. Ia menambahkan bahwa tingkat pengangguran terbuka DIY berhasil ditekan dan saat ini berada di bawah rata-rata nasional.
Kemiskinan Menurun, Ketahanan Pangan Meningkat
Ni Made menekankan penurunan angka kemiskinan sebagai pencapaian krusial. Pada awal 2025, angka kemiskinan turun ke 10,23 persen. Ia mencatat bahwa seluruh kecamatan di DIY pada 2024 telah masuk kategori Ketahanan Pangan Tahan dan Sangat Tahan.
“Capaian ini membuktikan bahwa arah kebijakan pembangunan sudah berada di jalur yang benar,” ujar Ni Made dengan nada optimis.
Namun ia juga mengingatkan, meski indikator makro menunjukkan tren positif, tantangan belum usai. Pemerintah mencatat adanya deviasi realisasi keuangan sebesar 10,62 persen akibat efisiensi belanja dan keterlambatan transfer pusat. Ia juga mengakui adanya hambatan administratif yang menyebabkan deviasi realisasi fisik.
“Kita harus memperkuat sinkronisasi lintas sektor. Ketepatan eksekusi program akan menentukan keberhasilan pembangunan di semester berikutnya,” tegasnya.
Ketimpangan Pengeluaran Masih Tinggi, Gini Ratio DIY Capai 0,426
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Ir. Herum Fajarwati, M.M., menyampaikan data terbaru mengenai ketimpangan pengeluaran. Ia mencatat bahwa Gini Ratio DIY pada Maret 2025 mencapai 0,426, meski menunjukkan penurunan tipis dari Maret 2024 (0,435).
Herum menyoroti bahwa angka ketimpangan ini masih tergolong kategori sedang–menuju tinggi. Ia menjelaskan bahwa ketimpangan ini mencerminkan adanya jurang pengeluaran antara masyarakat kaya dan miskin yang masih lebar.
“Gini ratio kita turun, tetapi tidak drastis. Ketimpangan masih menjadi PR serius, terutama di wilayah perkotaan,” ungkap Herum.
Berdasarkan wilayah, gini ratio di perkotaan bahkan naik menjadi 0,434, naik dibandingkan September 2024 (0,429). Sementara itu, di pedesaan, ketimpangan justru menurun tajam menjadi 0,334, dari sebelumnya 0,355. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan distribusi pengeluaran di perdesaan yang lebih merata.
Kelompok 20 Persen Terkaya Masih Kuasai Lebih dari 50 Persen Pengeluaran
Herum menambahkan, berdasarkan ukuran ketimpangan versi Bank Dunia, 40 persen kelompok masyarakat terbawah hanya menyumbang 16,34 persen dari total pengeluaran. Di perkotaan, proporsi ini lebih rendah, yakni 15,80 persen.
Sementara itu, 20 persen kelompok masyarakat teratas masih menikmati 50,13 persen dari total pengeluaran. Angka ini menunjukkan bahwa separuh konsumsi masyarakat DIY dikuasai oleh segelintir kalangan atas.
“Distribusi pengeluaran belum cukup merata. Meski ada perbaikan di sisi kemiskinan, kesenjangan tetap lebar,” ujar Herum tegas.
