KABARJAWA– Gelombang pertama demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di depan Gedung DPRD DIY, Senin (1/9/2025), berlangsung dengan penuh energi tapi tetap damai.
Massa yang berjumlah ribuan orang akhirnya diterima oleh pimpinan dewan untuk menyampaikan langsung tuntutan.
Langkah kaki para demonstran sejak awal sudah menggema di sepanjang Malioboro. Mereka berbaris rapat, mengibarkan spanduk perlawanan, dan meneriakkan yel-yel dengan lantang.
Aksi ini tidak sekadar unjuk rasa biasa. Massa datang membawa amarah yang dipicu oleh rentetan peristiwa tragis dalam beberapa pekan terakhir.
Demonstrasi Gelombang Pertama di DPRD DIY
Salah satu koordinator aksi, Gandung, menegaskan bahwa gelombang demonstrasi ini lahir dari luka mendalam akibat kekerasan aparat.
Ia mengingatkan publik pada tragedi 25 Agustus lalu, ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah dilindas mobil taktis baracuda.
Tragedi lain menyusul, seorang mahasiswa Amikom Yogyakarta juga meninggal dunia setelah pengeroyokan aparat.
“Nyawa kawan-kawan kami bukan angka. Satu saja terlalu banyak untuk dikorbankan demi kebijakan negara yang otoriter,” tegas Gandung dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan.
Dalam orasinya, massa mengecam keras langkah DPR yang menaikkan tunjangan di tengah situasi ekonomi rakyat yang kian sulit.
Menurut mereka, keputusan itu memperlihatkan wajah asli wakil rakyat yang sibuk memperkaya diri sementara masyarakat kesulitan mencari pekerjaan.
“Kami menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR. Jangan sampai dewan mempergemuk perut mereka sendiri ketika rakyat menderita,” seru Gandung.
Teriakan itu segera disambut gemuruh pekikan massa, menciptakan atmosfer yang menekan dan penuh emosi di halaman gedung dewan.
Seruan Reformasi Total
Aksi ini tidak berhenti pada isu kenaikan tunjangan. Massa dengan tegas menuntut reformasi total seluruh institusi negara, khususnya Polri yang mereka anggap sudah berulang kali menodai demokrasi dengan tindakan represif.
“Tidak ada institusi negara yang benar-benar bersih. Semua, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, punya catatan hitam. Kami menuntut reformasi besar-besaran!” pekik orator lain dari atas mobil komando.
Massa juga mengecam keras keterlibatan militer dalam pengamanan aksi. Menurut mereka, kehadiran TNI di jalanan justru menciptakan atmosfer intimidasi yang mengingatkan publik pada bayang-bayang kelam Tragedi 1998.
“Seharusnya ranah sipil ditangani oleh kepolisian. Fakta bahwa tentara diturunkan hari ini menunjukkan pemerintah ketakutan. Ini tanda bahwa jiwa militeristik tengah tumbuh kembali di kepemimpinan nasional,” ujar Gandung.
Kritik itu langsung menggema. Massa bersorak serentak, menolak segala bentuk keterlibatan TNI dalam urusan sipil.
Malioboro jadi Panggung Perlawanan
Para demonstran memilih Malioboro sebagai pusat gerakan, bukan Bundaran UGM seperti aksi-aksi sebelumnya. Mereka menilai, titik strategis di jantung kota ini memberikan tekanan politik lebih besar.
“DPRD dan kantor pemerintahan ada di sini. Suara kami akan lebih didengar jika aksi dilakukan di Malioboro,” jelas salah satu orator.
Sepanjang sore, Malioboro penuh suara mahasiswa, dentuman drum, dan lautan bendera yang berkibar. Wisatawan yang biasanya menikmati suasana santai ikut terpaku menyaksikan betapa kuatnya energi perlawanan itu.
Meski pimpinan DPRD DIY menyatakan siap menyampaikan aspirasi massa ke pemerintah pusat, para demonstran menolak berpuas diri. Mereka menegaskan bahwa janji pemerintah sejauh ini terlalu sering berakhir dengan kebohongan.
“Kami tidak akan berhenti hanya karena ada janji pembatalan tunjangan. Selama janji itu belum diwujudkan, kami akan terus turun ke jalan!” seru Linangkung, salah satu orator yang memimpin gelombang massa.
Dengan sorak-sorai yang makin membesar, demonstrasi gelombang pertama ini berakhir menjelang malam. Para mahasiswa berjanji akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar jika pemerintah tidak segera memenuhi tuntutan mereka. (ef linangkung)
