KABARJAWA– Ketegangan politik dan ekonomi terasa di ruang sidang DPRD DIY ketika Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026.
Dengan nada tegas, Sri Sultan menekankan bahwa meski APBD DIY mengalami defisit hingga Rp282,69 miliar, pemerintah tetap memprioritaskan enam fokus pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
6 Fokus Strategis Pembangunan
Enam prioritas itu meliputi hal-hal berikut.
- Penurunan tingkat kemiskinan
- Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan
“Pembangunan yang kita arahkan bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan. Kita ingin pertumbuhan yang merata, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ucap Sri Sultan di hadapan anggota dewan, Senin (8/9/2025), dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DIY.
Tema Pembangunan 2026: Ekonomi, Produktivitas, dan Teknologi
Pemerintah DIY menetapkan tema pembangunan tahun 2026 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Sri Sultan menegaskan, tema ini bukan jargon kosong, melainkan arah kebijakan yang harus diwujudkan melalui langkah konkret.
Ia memaparkan tiga kunci besar: percepatan pertumbuhan ekonomi agar selaras dengan target nasional, penguatan produktivitas sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi lintas sektor.
“Tanpa teknologi, kita akan tertinggal. Tanpa produktivitas sektor unggulan, kita akan stagnan. Dan tanpa pertumbuhan inklusif, rakyat tidak akan merasakan manfaat pembangunan,” tegas Sri Sultan yang didampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.
Sri Sultan menyampaikan proyeksi indikator makro ekonomi DIY tahun 2026. Target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1–5,9 persen.
Perkiraan tingkat inflasi stabil pada angka 2,1–3,5 persen. Namun, angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar, prediksinya berada di kisaran 9,97–10,38 persen.
“Angka kemiskinan ini harus kita tekan dengan kerja nyata, bukan sekadar rencana,” ujar Sri Sultan.
Defisit Mengintai APBD 2026
Di tengah semangat pembangunan, ancaman defisit tak terhindar. Dari total target Pendapatan Daerah sebesar Rp5,22 triliun, DIY merencanakan Belanja Daerah sebesar Rp5,50 triliun. Artinya, terjadi selisih negatif Rp282,69 miliar.
Rancangan pendapatan daerah 2026 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Rp1,79 triliun), Pendapatan Transfer (Rp3,41 triliun), dan lain-lain pendapatan sah (Rp7,85 miliar).
Sementara itu, proyeksis belanja daerah mencakup Belanja Operasi (Rp3,60 triliun), Belanja Modal (Rp794,91 miliar), Belanja Tak Terduga (Rp15 miliar), dan Belanja Transfer (Rp1,08 triliun).
Untuk menutup defisit, Sri Sultan mengandalkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp442,69 miliar, meski tetap harus mengeluarkan Rp160 miliar untuk pengeluaran pembiayaan.
“Kebijakan pembiayaan akan diarahkan pada penguatan investasi daerah, khususnya melalui BUMD. Tidak hanya mencari profit, tetapi juga meningkatkan layanan publik dan memberi kontribusi nyata pada pembangunan,” tegasnya.
Sri Sultan menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 memakai pendekatan performance-based budgeting atau anggaran berbasis kinerja. Setiap perangkat daerah wajib menunjukkan hasil nyata, bukan sekadar laporan formalitas.
Belanja daerah juga mendukung prioritas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan khas tiap kabupaten/kota di DIY. Dengan pendekatan berbasis hasil, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh rakyat.
“Akuntabilitas dan efisiensi menjadi kunci. Kita tidak boleh boros di tengah defisit. Anggaran harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya,” tegas Sri Sultan.
Dalam penutup pidatonya, Sri Sultan berharap pembahasan RAPBD 2026 di DPRD DIY berjalan konstruktif, penuh kesepahaman, dan berpihak pada rakyat. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan DIY harus berlandaskan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Semoga keputusan yang kita hasilkan bersama mampu membawa Daerah Istimewa Yogyakarta lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berdaya,” pungkasnya. (ef linangkung)
