KabarJawa.com– Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, berencana meluncurkan kebijakan baru yang cukup unik dan berani.
Dalam waktu dekat, ia akan memasang stiker di rumah para penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Langkah ini bukan untuk mempermalukan warga, melainkan sebagai bentuk transparansi, pengendalian, dan edukasi sosial bagi masyarakat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan terbuka.
Tantangan Berat Gunungkidul
Dalam pernyataannya, Bupati Endah mengakui kondisi sosial ekonomi Gunungkidul masih menghadapi tantangan besar.
Ia menyebut, angka kemiskinan di Gunungkidul menjadi yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara Indeks Pembangunan Manusianya (IPM) masih terendah.
“Data statistik menunjukkan kemiskinan di Gunungkidul masih paling tinggi di DIY. Saya harus berpikir keras bagaimana ini bisa kita cicil, walaupun penyelesaiannya tidak bisa serta merta,” ungkapnya.
Endah sadar bahwa permasalahan kemiskinan di Gunungkidul bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyalurkan bantuan. Untuk mengurangi angka tersebut memang butuh proses.
“Semua butuh proses, tapi kita tidak boleh berhenti berinovasi,” katanya.
Gunungkidul yang dulu tandus kini justru mulai sering mengalami banjir lokal. Fenomena ini, menurut Bupati Endah, memunculkan banyak persepsi baru sekaligus tekanan sosial bagi pemerintah daerah.
“Dulu tidak pernah ada ceritanya Gunungkidul banjir, tapi sekarang baru hujan sebentar, genangan air sudah diviralkan. Telepon dan pesan masuk tak henti-henti. Orang bertanya-tanya, kenapa daerah tinggi seperti Gunungkidul bisa banjir,” ujarnya.
Kondisi ini membuat Pemkab Gunungkidul harus merespons cepat berbagai laporan warga. Namun, di sisi lain, alur komunikasi masyarakat yang langsung ke ponsel pribadi bupati membuat beban administrasi semakin berat.
“Saya setiap hari menerima ribuan pesan WA, laporan datang lewat medsos dan messenger. Saya sampai minta tim IT dan akademisi membantu membuat aplikasi pelaporan rakyat supaya bisa tertata rapi dan terpantau,” terang Endah.
Stiker di Rumah Penerima Bantuan Pemerintah
Dari berbagai laporan itu, Pemkab Gunungkidul menemukan banyak kasus tumpang tindih penerima bantuan.
Ada warga yang merasa tidak mendapat bantuan padahal datanya terdaftar, ada pula yang sebenarnya sudah menerima tetapi mengaku belum.
“Masalahnya, sekarang kartu BPJS sudah tidak dipakai lagi. Warga cukup menunjukkan KTP. Jadi banyak yang tidak tahu kalau mereka sebenarnya masih aktif sebagai penerima,” jelasnya.
Melihat kekacauan data tersebut, Endah berinisiatif memasang stiker identitas di setiap rumah penerima bantuan.
Di stiker itu akan tercantum nama penerima, alamat, dan jenis bantuan, dari BPJS, beras 20 kilogram, bantuan anak yatim, hingga atensi janda.
“Semua bantuan akan dicentang di kolomnya masing-masing. Di bagian bawahnya nanti saya tulis doa: Semoga keluarga ini segera menjadi keluarga yang berdaya. Jadi bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mendorong semangat keluar dari ketergantungan,” tegasnya.
Menurut Endah, kebijakan stiker ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memudahkan masyarakat untuk mengetahui siapa saja penerima bantuan di lingkungannya, sehingga transparansi benar-benar terasa.
Kedua, mendorong warga yang sudah mampu untuk secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima.
“Kalau rumahnya sudah tingkat, temboknya bagus, tapi masih menerima bantuan, kan jadi kelihatan. Kadang mereka akhirnya malu dan memilih mundur. Itu bagus, artinya mereka punya kesadaran sosial,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah ini sekaligus menjadi fungsi kontrol sosial yang akan memperkuat data pemerintah daerah. Jika nanti ada tetangga yang dianggap lebih layak, masyarakat bisa melapor.
“Ada bukti, ada datanya. Kita bisa tindaklanjuti dan laporkan ke pusat,” ujarnya.
Bupati Endah menyadari kebijakan ini akan menuai pro dan kontra. Namun baginya, transparansi adalah harga mati dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau kita ingin maju, harus berani terbuka. Pemerintah tidak boleh menutup diri, apalagi soal bantuan rakyat,” katanya.
Dengan suara tenang, Endah menegaskan bahwa pemasangan stiker bukan sekadar tanda di dinding, melainkan simbol perubahan cara pandang terhadap bantuan sosial.
“Bantuan bukan untuk memanjakan, tapi untuk memerdekakan,” ucapnya. (ef linangkung)
