KabarJawa.com– Komisi C DPRD Kota Yogyakarta meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta untuk fokus penanganan titik rawan bencana di sepanjang aliran sungai serta penguatan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang masih melanda wilayah perkotaan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro menyoroti akurasi data penanganan di sejumlah titik krusial seperti Sungai Gajah Wong, Winongo, Kali Buntung, dan Tegalgendu.
Pihaknya meminta klarifikasi mengenai kesesuaian data lapangan antara BPBD dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), terutama terkait mitigasi dampak bagi warga di bantaran sungai.
Siaga Darurat Hidrometeorologi
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, menjelaskan bahwa saat ini Kota Yogyakarta masih berada dalam status Siaga Darurat Hidrometeorologi.
Status yang semula berakhir dalam waktu dekat, kini akan mendapat perpanjangan guna menjaga kewaspadaan masyarakat dan petugas.
“Dasar perpanjangan ini adalah rilis resmi BMKG dan pantauan kondisi lapangan yang masih dinamis. Status siaga darurat kami perpanjang hingga akhir Maret 2026,” ujar Nur Hidayat.
Hingga Februari ini, BPBD mencatat rentetan kejadian mulai dari talud longsor, pohon tumbang, hingga kerusakan rumah akibat gempa bumi.
Tercatat sebanyak 21 rumah warga terdampak, di mana lima di antaranya telah menerima bantuan pemulihan berdasarkan hasil asesmen teknis. Nur Hidayat menegaskan bahwa penyaluran bantuan berlangsung secara selektif sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal).
“Bantuan diberikan untuk memastikan rumah hunian kembali layak fungsi sementara, bukan untuk tempat usaha. Mekanismenya harus melalui laporan ke Pusdalops, dilanjutkan asesmen lapangan, dan koordinasi dengan wilayah setempat,” tegasnya.
Kesiapan Hadapi Bencana
Terkait kesiapan infrastruktur, BPBD memastikan bahwa seluruh Early Warning System (EWS) di titik-titik rawan, termasuk Pos Utara, berfungsi dengan normal.
Simulasi bencana juga telah berjalan secara rutin di sembilan titik strategis untuk menguji ketangguhan masyarakat dan peralatan.
Meski saat ini sedang dalam proses penguatan kelembagaan sesuai regulasi baru, Nur Hidayat menyatakan personel dan sarana prasarana masih mencukupi untuk penanganan darurat.
Menanggapi penjelasan tersebut, Bambang Seno Baskoro menyatakan komitmen legislatif untuk mendukung penuh langkah-langkah strategis BPBD dalam melindungi warga.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.
“Kami mendukung penuh penguatan kelembagaan BPBD. Jika diperlukan, kami siap mengundang OPD terkait lainnya untuk memastikan dukungan sarana dan anggaran demi keselamatan warga Yogyakarta,” pungkas Bambang.
Keberadaan EWS yang berfungsi baik dan kecepatan respons petugas di lapangan menjadi faktor krusial yang memberikan rasa tenang bagi masyarakat bantaran sungai saat hujan deras mengguyur.
Komitmen koordinasi ini akan meminimalisir risiko kerugian materiil maupun korban jiwa di tengah ketidakpastian cuaca di Kota Pelajar. (ef linangkung)
