KabarJawa.com– Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Desa Tancep, Kabupaten Gunungkidul, meninggalkan persoalan serius dalam penanganan darurat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul langsung turun ke lokasi dan menemukan fakta mencengangkan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul tidak memiliki alat berat khusus untuk mengevakuasi material longsor.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, memimpin langsung kunjungan lapangan tersebut. Ia menyaksikan batu-batu berukuran besar dan kayu gelondongan masih berserakan di titik longsor. Material tersebut menghambat akses warga dan memperlambat proses pemulihan.
“Evakuasi membutuhkan alat berat untuk menyingkirkan bebatuan dan sisa longsoran. Namun, BPBD belum memiliki alat tersebut,” tegas Endang.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk menyewa alat berat dari pihak ketiga. Sayangnya, keterbatasan anggaran membuat proses tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat dan optimal.
Logistik Habis, Peralatan Darurat Minim
Tidak hanya kekurangan alat berat, DPRD juga menemukan bahwa stok logistik tanggap darurat mulai menipis. Kebutuhan dasar warga terdampak bencana harus segera dipenuhi, sementara persediaan semakin terbatas.
Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Erie Agustine, mengakui bahwa pihaknya menghadapi kendala serius dalam penanganan teknis di lapangan.
“Kami tidak memiliki alat berat maupun crane untuk evakuasi. Jika menyewa, kami membutuhkan anggaran tambahan, sementara dana yang tersedia masih kurang,” jelas Erie.
Ia juga menegaskan bahwa logistik untuk penanganan darurat sudah hampir habis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas daerah dalam menghadapi bencana besar masih perlu diperkuat secara menyeluruh.
DPRD juga menyoroti minimnya jumlah Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di wilayah dengan risiko tinggi. Di Kapanewon Gedangsari, yang dikenal rawan longsor dan banjir, jumlah Kaltana masih sangat terbatas.
Desa Tegalrejo di Kapanewon Gedangsari bahkan tercatat baru memiliki dua Kaltana. Padahal, wilayah tersebut kerap menghadapi ancaman tanah longsor dan banjir saat musim hujan.
Kurangnya anggaran menjadi alasan utama belum optimalnya pembentukan Kaltana di daerah rawan. Padahal, keberadaan Kaltana sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mempercepat respons darurat, serta meminimalkan korban jiwa dan kerugian material.
Selain itu, DPRD menemukan masih ada kelurahan yang belum memiliki peralatan dasar darurat seperti gergaji mesin untuk mengevakuasi pohon tumbang. Situasi ini memperlihatkan bahwa kesiapan peralatan di tingkat bawah masih jauh dari ideal.
Dana BTT untuk Pengadaan Alat Berat BPBD Gunungkidul
Melihat berbagai keterbatasan tersebut, DPRD Gunungkidul mengisyaratkan akan mendorong penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) khusus untuk penanggulangan bencana pada tahun anggaran mendatang.
Endang Sri Sumiyartini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat anggaran kebencanaan agar respons terhadap bencana tidak lagi terkendala fasilitas dan logistik.
“Kami akan mendorong penambahan BTT untuk penanggulangan bencana. Saat ini, kebutuhan mendesak adalah alat berat untuk menyingkirkan bebatuan dan material longsor,” ujarnya.
DPRD juga akan memfokuskan program tahun depan pada penambahan jumlah Kaltana di wilayah rawan bencana. Langkah ini bertujuan memperkuat mitigasi sejak dini sekaligus membangun ketangguhan masyarakat di tingkat kelurahan.
DPRD meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, untuk menyiapkan diri secara maksimal menghadapi potensi bencana susulan.
Curah hujan tinggi masih berpotensi memicu longsor dan banjir di sejumlah titik rawan di Gunungkidul. Peristiwa di Desa Tancep menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk segera berbenah.
Tanpa dukungan alat berat, logistik yang memadai, serta penguatan Kelurahan Tangguh Bencana, risiko kerugian akibat bencana akan terus membayangi. (ef linangkung)
