KabarJawa.com– Lonceng peringatan soal keamanan makanan bergizi siap saji (MBG) kembali berdentang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa sekolah dalam beberapa pekan terakhir membuat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat suara.
Dengan nada serius, Sultan menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pola memasak dan penyajian hidangan MBG yang kini tengah berlangsung gencar.
Dapur Kewalahan, Kualitas Makanan Merosot
Sultan tidak menutup mata terhadap kenyataan pahit yang terjadi. Ia melihat penyebab keracunan diduga kuat berasal dari proses pengolahan makanan yang tidak memperhitungkan kualitas dan ketahanan hidangan.
Menurutnya, dapur MBG kerap memasak jauh sebelum waktu konsumsi, sehingga kualitas makanan menurun drastis.
“Biasanya kalau pesanannya 50 itu mungkin jam setengah lima pagi sudah masak, lalu dimakan jam delapan atau bahkan jam sepuluh pagi. Nah, ini yang perlu diperhitungkan,” tegas Sultan, Jumat (19/9/2025).
Sultan menyoroti beban kerja berat yang dipikul Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pesanan makanan yang tiba-tiba meningkat dua kali lipat dari kapasitas normal memaksa dapur bekerja lebih awal dari biasanya.
Ia mengungkapkan kondisi itu membuat para juru masak harus memulai aktivitas sejak dini hari, sehingga ketika makanan sampai ke siswa, kualitasnya sudah jauh dari standar.
“Mungkin pada saat memasak maju jadi jam setengah dua pagi. Kalau sayur baru dimakan jam delapan atau jam setengah sepuluh, ya pasti sudah layu. Itu yang harus diperhitungkan. Apalagi kalau biasanya masak untuk 50 porsi lalu jadi 100 porsi, pasti butuh tambahan tenaga. Kalau tidak, hasilnya bisa bermasalah,” jelasnya.
Oleh karena itu, Sultan mendesak penambahan personel dapur agar proses memasak makanan tetap bisa mendekati waktu konsumsi. Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat pengawasan terhadap kualitas MBG di sekolah-sekolah.
“Kalau higienitas relatif sudah diperhatikan, tapi kalau masak sayurnya terlalu malam bukan makin pagi ya pasti layu dan bisa menimbulkan masalah. Jadi pengaturan waktu dan kapasitas itu yang penting,” tandasnya.
Kasus Keracunan MBG
Catatan di lapangan memperlihatkan betapa seriusnya ancaman ini. Dalam beberapa bulan terakhir, sudah tiga kali kasus dugaan keracunan MBG terjadi di Sleman, Kulonprogo, hingga Gunungkidul.
Ratusan siswa jatuh sakit setelah menyantap hidangan yang semestinya menyehatkan. Ironi besar pun terhampar. Program yang bertujuan untuk menyehatkan justru berbalik mengancam kesehatan anak-anak sekolah.
Tidak hanya Sultan, Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan, juga menyoroti persoalan teknis di dapur dan distribusi makanan MBG.
Ia menegaskan pentingnya seorang kepala dapur dan asisten lapangan dalam menyusun skema pemorsian hingga distribusi agar makanan tidak basi di jalan.
“Seperti yang kita ketahui, ada bahan makanan yang tahan lama dan ada yang tidak. Untuk itu skema itu harus tersusun dari mulai dapur ke sekolah penerima manfaat. Harus tahu jaraknya berapa, waktu tempuhnya berapa. Kalkulasikan dengan waktu dia membuat pemorsian di dapur, kemudian ditutup, disusun, lalu dimasukkan sampai distribusi. Itu semua sudah waktu berjalan sehingga bisa meminimalisir makanan menjadi basi,” ujar Roni.
Dua Titik Rawan: Pemorsian dan Sterilisasi Alat
Roni bahkan membongkar dua titik rawan yang kerap memicu masalah di dapur MBG. Pertama, pada tahap pemorsian. Kedua, pada sterilisasi alat makan.
Ia memberi contoh sederhana: ompreng yang menjadi wadah makanan sering kali tidak benar-benar kering ketika penumpukan.
“Ketika bagian atas itu dibersihkan sudah kering dan bagian bawah tidak kering, ketika ditumpuk yang tidak kering inilah nanti akan menimbulkan bau yang tidak sedap karena air bekas cucian masih menempel. Air itu bisa mengandung sisa makanan, sehingga personal atau orang yang bertanggung jawab di dapur harus benar-benar teliti.
Kalau tidak, bisa menimbulkan bau, bakteri, bahkan keracunan massal akibat kelalaian,” tegasnya.
Roni menambahkan, SPPG harus membuka diri terhadap masukan. Kritik dan saran yang masuk sebaiknya langsung mendapat tindak lanjut kepala dapur.
Jadi, menu maupun hidangan semakin sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN).
“Adapun kekurangan-kekurangan karena ini posisinya masih awal running itu hal yang wajar, karena sistem masih dibentuk. Ketika nanti sistem sudah berjalan sesuai dengan normatif, pasti akan ada perbaikan-perbaikan,” pungkasnya. (ef linangkung)
