KabarJawa.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026.
Langkah ini ditandai dengan penetapan status siaga darurat kekeringan guna memprioritaskan penanganan di wilayah-wilayah yang rentan mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
Kepala BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah kapanewon yang memiliki potensi terdampak paling signifikan. Wilayah tersebut meliputi Kapanewon Piyungan, Dlingo, Pleret, Imogiri, Pundong, hingga Srandakan.
“Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas pemantauan karena memiliki potensi kekeringan paling tinggi saat musim kemarau panjang,” kata Mujahid, Rabu (1/7/2026).
Penyaluran Awal Air Bersih di Kapanewon Dlingo
Hingga awal Juli 2026, BPBD Bantul mencatat dampak penurunan pasokan air baru dilaporkan terjadi di Dusun Loputih RT 04, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Dlingo.
Di lokasi tersebut, terdapat 99 kepala keluarga (KK) atau sekitar 210 jiwa yang mulai mengalami kendala pemenuhan air bersih harian.
Sebagai langkah penanganan awal, BPBD Bantul telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 15.000 liter ke lokasi tersebut pada 22 Juni 2026.
“Pada 22 Juni 2026 kami sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 15.000 liter untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak,” ujarnya.
Masa Berlaku Siaga Darurat dan Alokasi Anggaran
Status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul ditetapkan secara resmi melalui surat edaran bupati dan berlaku sejak 25 Juni hingga 25 September 2026.
Kebijakan ini diambil untuk mempercepat prosedur administrasi dan distribusi logistik jika cakupan wilayah terdampak meluas.
Untuk mendukung kelancaran operasional distribusi air, BPBD Bantul mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp20 juta yang diproyeksikan untuk pengadaan tangki air.
“Perkiraan anggaran tersebut bisa mencukupi distribusi sekitar 400 tangki air. Anggaran ini disiapkan sebagai langkah awal mengantisipasi musim kemarau panjang,” jelas Mujahid.
Sinergi Lintas Sektor dan Imbauan Hemat Air
Pihak BPBD menegaskan bahwa manajemen risiko kekeringan memerlukan koordinasi dengan instansi lain. Oleh karena itu, BPBD Bantul bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Sosial, Perumda Air Minum (PDAM), serta pihak swasta.
Di samping mempersiapkan pasokan logistik, BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana kekeringan untuk mulai menghemat penggunaan air bersih guna menjaga cadangan sumber air tanah selama masa kemarau berlangsung.
Pemkab Bantul juga akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kondisi cuaca di lapangan.
