KabarJawa.com– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DIY, Senin (22/6/2026) siang.
Massa menyoroti sejumlah program nasional yang membebani anggaran negara, mengganggu prioritas pembangunan, hingga berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Koordinator IMM Yogyakarta, Aksan Taqwin, menyampaikan sedikitnya lima tuntutan utama yang menjadi sikap resmi organisasi mahasiswa tersebut dalam aksi siang itu.
Aksi Mahasiswa IMM Yogyakarta di DPRD DIY
Tuntutan pertama mahasiswa adalah mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan KDMP.
Menurut Aksan, kedua program tersebut menyerap anggaran negara dalam jumlah besar sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas penggunaan dana publik.
“Pertama, IMM mendesak pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi secara total program MBG dan juga KDMP. Yang kemudian kita lihat memang dari dua program itu memangkas ataupun menggunakan anggaran yang sangat besar,” tegas Aksan di hadapan massa aksi.
Mahasiswa menilai besarnya alokasi dana untuk program-program tersebut berpotensi memengaruhi distribusi anggaran pada sektor lain yang tidak kalah penting.
Mereka khawatir kebijakan fiskal yang terlalu terpusat pada program tertentu justru mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang lain.
Kekhawatiran itu menjadi salah satu alasan utama mengapa IMM meminta evaluasi menyeluruh secara transparan dan akuntabel.
Reorientasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tuntutan kedua IMM berkaitan dengan arah kebijakan anggaran negara. Mahasiswa meminta pemerintah melakukan reorientasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menempatkan sektor pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama.
Bagi IMM, pendidikan tetap menjadi fondasi pembangunan bangsa yang tidak boleh dikorbankan oleh berbagai kepentingan jangka pendek.
“Karena bagi kami pendidikan merupakan sektor yang paling penting, apalagi kalau di dalam APBN itu kan 20 persen dari total APBN untuk kemudian dialokasikan pada sektor pendidikan,” ujar Aksan.
IMM menilai penguatan sektor pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sementara itu, perluasan lapangan kerja mampu menekan angka pengangguran yang masih menjadi persoalan serius.
Di sisi lain, perlindungan sosial penting untuk menjaga daya tahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Mahasiswa meyakini fokus anggaran pada tiga sektor tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kondisi sosial masyarakat.
Dalam tuntutan ketiga, IMM menyoroti isu demokrasi dan relasi antara aparat keamanan dengan ruang sipil.
Mereka mendesak penghentian praktik yang mereka sebut sebagai militerisasi ruang sipil. Mereka meminta TNI dan Polri kembali menjalankan fungsi sesuai mandat kelembagaan masing-masing.
Aksan menilai keterlibatan aparat dalam berbagai ruang sipil perlu dievaluasi. Jadi, hal itu tidak mengganggu prinsip-prinsip demokrasi.
“Jadi, kami mendorong untuk kemudian para pihak aparat yang sekarang banyak memasuki ruang-ruang sipil dan itu mengganggu stabilitas demokrasi untuk kembali sesuai dengan fungsinya,” katanya.
Mahasiswa menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan batas yang jelas antara ranah sipil dan ranah keamanan.
Mereka berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan tersebut demi menjamin kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat.
Kenaikan Harga Bahan Pokok dan BBM Picu Tuntutan Reformasi Ekonomi
Di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat, IMM juga membawa tuntutan reformasi ekonomi yang berkeadilan.
Poin ini muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan ekonomi yang semakin membebani rakyat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Menurut mahasiswa, situasi tersebut memberikan dampak berantai terhadap biaya hidup masyarakat. Harga kebutuhan sehari-hari meningkat, daya beli melemah, dan tekanan ekonomi semakin terasa hingga ke lapisan masyarakat bawah.
“Karena bahan pokok naik, pertamax naik dan segala macam sehingga harus ada reformasi sistem ekonomi yang berkeadilan,” ungkap Aksan.
IMM menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan ekonomi yang mampu melindungi kelompok rentan sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Mereka berharap reformasi ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan distribusi manfaat pembangunan.
Tuntutan terakhir mahasiswa berkaitan dengan penguatan demokrasi dan perluasan ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan.
IMM menilai banyak kebijakan yang lahir tanpa melibatkan masyarakat secara optimal sejak tahap perencanaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas. Lalu, mereka memastikan masyarakat sipil ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami mendorong untuk kemudian dari pihak masyarakat sipil dilibatkan secara partisipatif dalam proses penyusunan kebijakan publik,” tegas Aksan.
Menurut mahasiswa, partisipasi publik bukan sekadar formalitas administratif. Keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perumusan kebijakan agar keputusan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Mahasiswa Tantang Fraksi DPRD DIY Berdialog Terbuka
Tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat, IMM juga meminta seluruh fraksi di DPRD DIY menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat dengan membuka ruang dialog secara langsung.
Di tengah aksi yang berlangsung, mahasiswa mendesak pimpinan dewan, pimpinan fraksi, maupun perwakilan komisi untuk menemui massa aksi dan menyatakan komitmen bersama dalam mengawal berbagai program pemerintah yang bermasalah.
“Kami mendesak untuk semua masing-masing fraksi untuk bisa keluar, berdialog sama kami. Bersama dengan Ketua Dewan, Ketua Fraksi atau Perwakilan Komisi untuk bersama menegaskan dan menyatakan komitmen bersama mengawal dan juga mengevaluasi segala program atau kebijakan yang dianggap problematik,” tegas Aksan.
Mahasiswa menilai peran DPRD sangat penting karena berbagai program nasional pada akhirnya daerah yang menjalankan.
Oleh sebab itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan harus serius agar program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Karena program-program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh nasional itu implementasinya berada di tingkat daerah, seperti KDMP, kemudian MBG, itu kan dua program yang diimplementasikan di level daerah,” lanjutnya.
Aksi ratusan mahasiswa IMM Yogyakarta siang itu menjadi pengingat bahwa ruang kritik terhadap kebijakan publik tetap hidup. (ef linangkung)
