TUGUJOGJA- Kota Yogyakarta menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis (PTVZ). Pemerintah Kota Yogyakarta mencatat kondisi PTVZ secara umum masih terkendali.
Namun, Demam Berdarah Dengue (DBD) tetap menjadi ancaman utama yang terus mendapatkan perhatian serius.
Daerah Istimewa Yogyakarta hingga kini masih berstatus sebagai wilayah endemis dengue, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian terus berjalan secara berkelanjutan dan inovatif.
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Anandi Iedha Retnani, menyampaikan bahwa tren PTVZ di Kota Yogyakarta cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Kasus Demam Berdarah di Yogyakarta
Pemerintah daerah berhasil menekan laju peningkatan kasus melalui kombinasi pendekatan teknologi, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat.
Anandi menjelaskan bahwa kasus Demam Berdarah Dengue pada tahun 2024 tercatat sebanyak 301 kasus, sementara pada tahun 2025 jumlahnya menurun menjadi 270 kasus.
Penurunan ini menunjukkan keberhasilan intervensi kesehatan masyarakat, meskipun angka tersebut masih relatif tinggi dan membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan.
“Terjadi penurunan kasus DBD, walaupun angkanya masih mendekati tahun sebelumnya. Kondisi ini tetap menjadi perhatian kami,” ujar Anandi.
DBD masih menjadi fokus utama karena penyakit ini menyebar melalui nyamuk Aedes aegypti yang sangat adaptif terhadap lingkungan perkotaan.
Kepadatan penduduk, banyaknya tempat penampungan air, serta aktivitas masyarakat yang tinggi menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk tersebut untuk berkembang biak.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menerapkan strategi inovatif melalui penyebaran nyamuk ber-Wolbachia.
Metode ini terbukti efektif dalam menurunkan kemampuan nyamuk Aedes aegypti dalam menularkan virus dengue kepada manusia.
Hasil monitoring sepanjang tahun 2024 menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pemerintah mencatat sekitar 87,2 persen populasi nyamuk di Kota Yogyakarta telah mengandung bakteri Wolbachia.
Capaian ini mendekati target ideal pengendalian biologis dan menjadi fondasi kuat dalam menekan penularan DBD secara jangka panjang.
Namun demikian, Anandi menegaskan bahwa intervensi biologis tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah tetap menempatkan peran masyarakat sebagai kunci utama pengendalian DBD.
Upaya Penurunan Kasus
Upaya pemberantasan sarang nyamuk melalui PSN 3M Plus tetap menjadi strategi dasar yang wajib dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam sepekan.
PSN 3M Plus mencakup kegiatan menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air. Langkah ini diperkuat dengan upaya tambahan seperti mencegah gigitan nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
Saat ini, pendekatan pengendalian di tingkat rumah tangga mengusung konsep Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Melalui gerakan ini, setiap keluarga bertanggung jawab langsung memantau keberadaan jentik nyamuk di rumah masing-masing.
Pemerintah mendorong kesadaran bahwa pengendalian DBD dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga.
Anandi juga menegaskan bahwa fogging bukan solusi utama dalam pengendalian DBD. Petugas hanya melakukan fogging sebagai langkah terakhir apabila ditemukan kasus DBD dan Angka Bebas Jentik (ABJ) berada di bawah 95 persen.
Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak menyentuh fase jentik, sehingga tidak efektif apabila masyarakat mengabaikan PSN.
Selain DBD, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga memantau zoonosis lain. Kota Yogyakarta bukan wilayah endemis rabies dan hingga saat ini tidak ditemukan kasus rabies pada manusia.
Pantauan Zoonosis Lain
Meski demikian, angka kunjungan pasien akibat gigitan hewan penular rabies (GHPR) tetap tinggi karena Yogyakarta berperan sebagai daerah rujukan pelayanan kesehatan.
Pemerintah menyediakan dua fasilitas rabies center, yaitu di RS Pratama dan Puskesmas Jetis. Pasien yang datang tidak hanya berasal dari Kota Yogyakarta, tetapi juga dari berbagai daerah di sekitarnya.
“Tidak semua kasus gigitan memerlukan vaksin rabies. Pertolongan pertama yang paling penting adalah mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 10 hingga 15 menit. Namun, kami tetap memberikan layanan sesuai indikasi medis,” tegas Anandi.
Sementara itu, kasus malaria yang tercatat di Kota Yogyakarta sebagian besar merupakan kasus impor. Pasien biasanya tertular di wilayah endemis malaria di Indonesia Timur, seperti Papua, lalu menjalani pengobatan di Yogyakarta.
Kota ini tidak mengalami penularan lokal karena vektor Anopheles dan parasit malaria tidak berkembang di wilayah perkotaan Yogyakarta.
Anandi menjelaskan bahwa mobilitas tinggi pelajar, wisatawan, serta pelaku perjalanan dinas dari wilayah endemis menyebabkan kasus malaria tercatat di fasilitas kesehatan kota, meskipun penularan tidak terjadi di dalam wilayah Yogyakarta.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian PTVZ sangat bergantung pada konsistensi perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
Berbagai titik yang sering diabaikan, seperti genangan air di pot bunga, wadah bekas, talang air, hingga tempat minum hewan peliharaan, kerap menjadi lokasi berkembang biaknya vektor penyakit.
Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat edukasi kesehatan, melibatkan peran aktif RT dan RW, serta menggerakkan partisipasi masyarakat secara masif.
Strategi ini menjadi fondasi utama dalam menjaga Kota Yogyakarta tetap aman dari ancaman penyakit tular vektor dan zoonosis di masa mendatang. (ef linangkung)
