KabarJawa.com– Insiden keracunan massal yang menimpa 695 siswa di Kecamatan Saptosari menjadi pukulan telak bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka mengaku lengah dan bakal melakukan evaluasi menyeluruh.
Kepala Kantor Pelaksana Program Gizi (KPPG) Wilayah Jawa Tengah–DIY, Harsono Budi Waluyo, menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada masyarakat.
Ia mengakui bahwa BGN lengah dalam pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Tidak ada satu pun dari kami yang menginginkan hal seperti ini terjadi, apalagi menimpa anak-anak kita,” ujar Harsono, Jumat (31/10/2025).
BGN Akui Lengah
Harsono menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi wake-up call bagi seluruh jajaran BGN.
Ia menyebut, lembaganya kini tengah melakukan evaluasi total terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program MBG, mulai dari dapur produksi, sistem pengawasan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Kami tidak akan menunggu lama. Evaluasi ini mencakup semua lini, dari sumber bahan baku, penjamah makanan, hingga distribusi ke siswa. Semua harus kami pastikan memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, BGN memperketat proses pemilihan bahan baku dan memperkuat pengawasan di setiap dapur sehat.
Harsono mengungkapkan bahwa semua penjamah makanan wajib mengikuti pelatihan ulang mengenai standar kebersihan, sanitasi, dan pengolahan makanan sehat.
“Kami tidak ingin ada kesalahan sekecil apa pun yang berujung fatal. Semua dapur harus menjalankan SOP dengan disiplin tinggi, tanpa kompromi,” ujarnya.
Tak hanya itu, BGN juga telah melakukan uji laboratorium terhadap sumber air di seluruh dapur sehat, termasuk di wilayah Gunungkidul.
Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk memastikan seluruh dapur menggunakan air layak konsumsi dan aman bagi pengolahan makanan.
Selain itu, BGN menargetkan seluruh dapur MBG di Gunungkidul akan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada November mendatang.
Dari total 27 dapur sehat yang beroperasi, seluruhnya telah melalui proses uji air dan instalasi pengolahan limbah (IPAL).
“Kami tinggal menunggu hasil sertifikasi. Target kami, seluruh dapur di Gunungkidul harus memenuhi standar keamanan pangan nasional,” jelas Harsono.
Dapur SPPG Planjan Nonaktifkan
Dalam langkah konkret, BGN menonaktifkan sementara dapur SPPG Planjan, lokasi yang terkait langsung dengan kasus keracunan di Saptosari.
Selama masa penghentian, dapur tersebut akan menjalani audit internal menyeluruh, termasuk penelusuran ulang terhadap bahan baku, peralatan masak, hingga sistem distribusi makanan.
“Kami tidak ingin ada satu pun siswa yang kembali menjadi korban. Presiden menegaskan bahwa keselamatan anak-anak penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami akan memperbaiki semua celah yang ada,” kata Harsono.
Harsono juga menekankan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak bisa hanya bergantung pada BGN.
Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, aparat TNI–Polri, hingga masyarakat dan orang tua siswa, untuk ikut mengawasi dan memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan semua pihak sangat kami butuhkan. Jika setiap pihak peduli, kita bisa pastikan anak-anak kita mendapat makanan yang benar-benar bergizi dan aman,” ungkapnya.
Kasus keracunan di Saptosari menjadi pelajaran berharga bagi BGN dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional.
Harsono menegaskan bahwa lembaganya akan terus berbenah dan memastikan setiap hidangan dalam program MBG benar-benar layak konsumsi, bergizi seimbang, dan aman bagi kesehatan anak-anak Indonesia.
“Kami berkomitmen menjadikan tragedi ini sebagai momentum perbaikan. Kami ingin memastikan program Makan Bergizi Gratis menjadi kebanggaan bangsa, bukan sumber kekhawatiran,” tutup Harsono. (ef linangkung)
