KabarJawa.com– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menegaskan sikap terhadap wacana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama.
“Kalau negara ingin masa depan pendidikan yang berakar pada nilai, karakter, dan kemandirian, maka negara harus berpijak pada akarnya. Terlalu lama pesantren dianggap pelengkap penderita dalam sistem pendidikan nasional, padahal pesantren adalah akar yang menegakkan pohon bangsa,” tegasnya, Kamis (23/10/2025).
Pernyataan itu bukan sekadar kritik. Ia adalah seruan moral, panggilan sejarah, dan penegasan identitas bangsa yang tumbuh dari rahim pesantren.
Pendapat Gus Hilmy tentang Pembentukan Ditjen Pesantren
Dalam pandangan Gus Hilmy, sapaan akrabnya, pembentukan Ditjen Pesantren merupakan kewajiban moral dan konstitusional negara. Pesantren, katanya, telah berabad-abad mengabdi untuk bangsa jauh sebelum republik berdiri.
“Kita menyambut baik dan mengapresiasi rencana ini dengan tangan terbuka. Tapi sebenarnya, ini bukan hadiah. Ini pemenuhan kewajiban moral dan konstitusional. Sebab, pesantren telah lebih dulu hadir sebelum republik ini berdiri. Dari pesantren lahir ulama, guru bangsa, dan pejuang kemerdekaan. Sampai hari ini, pengakuan itu belum diwujudkan secara kelembagaan. Ini bukan soal birokrasi, ini soal keadilan sejarah. Negara tak boleh lagi memperlakukan pesantren sebagai pelengkap penderita,” ungkapnya.
Sebagai anggota Komite II DPD RI, Gus Hilmy melihat realitas yang mencolok. Negara selama ini terlalu memusatkan perhatian pada lembaga pendidikan formal, sementara pesantren berjuang sendiri.
“Negara sering datang ke pesantren hanya ketika membutuhkan legitimasi moral. Tapi ketika pesantren menghadapi kesulitan, negara sering absen. Pola seperti ini harus diakhiri. Negara wajib berdiri sejajar, bukan sekadar datang memberi piagam,” ujarnya menohok.
Bagi Gus Hilmy, pesantren adalah laboratorium moral dan spiritual bangsa, tempat nilai, ilmu, dan pengabdian bertemu dalam satu napas.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menegaskan hak pesantren atas pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan dari negara.
Hingga kini, pelaksanaan amanat itu belum terwujud dalam bentuk kelembagaan yang kuat. Setelah mencermati berbagai kasus terakhir di dunia pesantren, pemerintah memang patut segera mewujudkan pembentukan Ditjen ini.
“Tujuannya bukan untuk mengintervensi, melainkan memastikan tata kelola, pembinaan, dan pengawasan berjalan baik tanpa menghilangkan kemandirian pesantren,” ujarnya.
Bagi Gus Hilmy, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan Islam yang telah berakar ratusan tahun di Nusantara.
“Dengan adanya Ditjen Pesantren, pengelolaan akan menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Pesantren akan memiliki mitra strategis di pemerintah yang memahami kultur dan tradisi mereka,” jelasnya.
Efek Ditjen Pesantren
Tak berhenti di tataran nasional, Gus Hilmy menilai bahwa keberadaan Ditjen Pesantren akan memberi efek berantai ke daerah.
Menurutnya, pembentukan Ditjen Pesantren dapat menginspirasi pemerintah daerah membuat kebijakan yang akomodatif terhadap pesantren.
“Pemda bisa mengambil inisiatif kebijakan berbasis kearifan lokal untuk memperkuat peran pesantren di wilayahnya, bukan hanya menunggu instruksi dari Kanwil Kemenag. Pesantren harus menjadi bagian dari pembangunan daerah, bukan sekadar urusan pusat,” tuturnya.
Ia bahkan mendorong agar setiap daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren sebagai wujud nyata penghargaan terhadap lembaga yang telah berjasa besar dalam membangun karakter bangsa.
Namun, Gus Hilmy juga memberi peringatan penting: jangan sampai Ditjen Pesantren terjebak dalam logika administratif semata.
Negara perlu hadir dengan pendekatan kultural, bukan hanya struktural. Pendekatan yang menghargai nilai-nilai khas pesantren seperti keikhlasan, kebersamaan, dan kemandirian.
“Pesantren, tidak bisa diatur dengan bahasa kekuasaan. Karena hanya bisa disentuh dengan bahasa kepercayaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur,” ujarnya.
Ia percaya, pelembagaan yang kuat akan mengokohkan pesantren sebagai benteng moral dan pusat peradaban Islam Nusantara.
“Pesantren telah menjadi benteng moral bangsa. Jika negara memberikan pelembagaan yang kuat dan kebijakan yang berpihak, maka pesantren akan semakin kokoh menjadi pusat peradaban Islam di Nusantara,” tutupnya. (ef linangkung)
