Kabar Jawa – Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) akan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kota Surabaya atas tindakan terhadap juru parkir liar. Berikut rute demo dan tuntutan lengkapnya.
Aksi Forum Solidaritas Madura Indonesia di Surabaya: Ini Rute dan Tuntutannya
Kota Surabaya kembali menjadi sorotan publik setelah Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Protes ini muncul sebagai tanggapan atas pernyataan dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang dianggap menyudutkan masyarakat Madura, terutama terkait isu juru parkir liar dan premanisme.
Aksi ini direncanakan berlangsung selama lima hari berturut-turut, mulai hari Senin tanggal 16 Juni 2025 hingga Jumat 20 Juni 2025. Lokasi yang menjadi titik pusat demo adalah Balai Kota Surabaya dan rumah dinas Wali Kota Eri Cahyadi.
Awal Mula Aksi: Dari Media Sosial ke Jalanan
Sinyalemen akan adanya aksi disampaikan langsung oleh Baihaki Akbar, yang merupakan salah satu koordinator FSMI. Dalam pernyataan singkatnya pada Jumat, 13 Juni 2025, ia membenarkan bahwa ormas ini akan turun ke jalan sebagai bentuk reaksi terhadap kebijakan Wali Kota Surabaya.
Tak hanya dalam bentuk pernyataan lisan, video yang memperlihatkan deklarasi sikap FSMI pun beredar luas di media sosial, khususnya TikTok dan Instagram.
Video berdurasi satu menit tersebut bahkan telah ditonton ratusan ribu kali hanya dalam waktu kurang dari sehari, dan turut diunggah ulang oleh akun-akun besar seperti @aslisuroboyo.
Dalam video itu, perwakilan FSMI menyampaikan bahwa pernyataan-pernyataan dari Wali Kota Surabaya yang viral di media sosial telah memicu kegaduhan, bukan hanya soal jukir liar, tapi juga berkaitan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta stigma terhadap warga Madura.
Pernyataan Sikap: 5 Tuntutan Utama FSMI
Forum Solidaritas Madura Indonesia menyatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyuarakan keresahan masyarakat Madura yang merasa terdiskreditkan. Dalam surat resmi yang dikirimkan ke Polrestabes Surabaya, FSMI mencantumkan lima poin utama sebagai tuntutan mereka, yaitu:
- Menghentikan pernyataan yang dianggap menyakiti hati masyarakat Madura.
- Mengakhiri tindakan atau kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di Surabaya.
- Memprioritaskan pembangunan kota dari sisi pendidikan dan infrastruktur, bukan pencitraan semata.
- Mengurangi aktivitas Wali Kota sebagai tokoh media sosial seperti TikToker atau selebgram.
- Tidak bersikap seolah-olah menjadi ‘raja’ di Surabaya.
FSMI juga menyatakan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah kota, mereka siap untuk “melumpuhkan Kota Surabaya” melalui aksi besar-besaran.
Estimasi Massa dan Jalur Aksi
Berdasarkan surat yang beredar, FSMI memperkirakan akan mengerahkan kurang lebih 1.000 massa dalam demo yang berlangsung lima hari tersebut. Rute utama unjuk rasa mencakup dua titik strategis:
- Balai Kota Surabaya – sebagai pusat pemerintahan tempat FSMI akan menyampaikan aspirasinya langsung kepada otoritas.
- Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi – sebagai simbol tanggung jawab pribadi atas pernyataan yang dianggap memantik polemik.
Meskipun belum diumumkan secara rinci titik kumpul dan arah pergerakan massa, masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan pusat kota selama periode aksi, terutama pada jam sibuk.
Mediasi dan Pembatalan Aksi
Namun, tensi yang sempat memanas itu akhirnya mereda. Setelah melakukan audiensi tertutup dengan Wali Kota Eri Cahyadi pada Jumat malam (13 Juni 2025), perwakilan FSMI menyatakan bahwa mereka membatalkan rencana aksi demo lima hari tersebut.
Baihaki Akbar menegaskan bahwa pembatalan dilakukan karena telah tercapai kesepakatan antara pihak FSMI dan Pemerintah Kota Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi memproduksi atau menyebarkan konten di media sosial yang berpotensi memicu konflik atau keresahan publik, khususnya yang menyangkut identitas suku tertentu.
Pemkot Surabaya juga disebut berkomitmen untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dikeluhkan FSMI tanpa menyudutkan kelompok tertentu.
Reaksi Publik: Antara Dukungan dan Kritik
Meskipun niat aksi sudah dibatalkan, video dan pernyataan FSMI telah kadung viral. Banyak warganet menanggapi dengan nada sinis hingga menjadikannya bahan olok-olok di berbagai platform media sosial.
Sebagian publik menilai pendekatan yang digunakan FSMI terlalu keras dan kurang tepat, meski ada juga yang memahami maksud dari pernyataan mereka.
Di sisi lain, langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang langsung menemui FSMI untuk berdialog secara terbuka mendapat respons positif dari sejumlah kalangan. Upaya komunikasi dua arah ini dinilai sebagai langkah meredam konflik dan menciptakan ruang diskusi yang sehat.
Aksi Forum Solidaritas Madura Indonesia yang semula dirancang sebagai gelombang protes selama lima hari di Surabaya kini berubah arah menjadi mediasi damai.
Ini menunjukkan bahwa ruang komunikasi yang terbuka dapat menjadi solusi utama dalam meredakan konflik sosial.
Semoga ke depan, segala persoalan antara pemerintah dan masyarakat bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah tanpa perlu turun ke jalan. Karena pada akhirnya, Surabaya adalah rumah bersama yang harus dijaga ketenteramannya.
***
