KabarJawa.com– Gelombang judi online yang terus berkembang masif akhirnya memaksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas.
OJK bergerak cepat dan menggandeng dua lembaga strategis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Mereka memperkuat benteng integritas dan keamanan sektor jasa keuangan Indonesia.
Ketiga lembaga menandatangani serangkaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) terpisah di Gedung Wisma Mulia 2 Jakarta, Jumat (28/11).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi hadir langsung menyaksikan sejarah baru sinergi antarotoritas ini.
Ketiganya sepakat mempercepat langkah ekstrem untuk menghentikan laju kejahatan digital, terutama judi online yang terus menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang mengkhawatirkan.
OJK–PPATK Perkuat Pertahanan Melawan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
PKS pertama yang diteken OJK bersama PPATK berfokus pada penguatan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan serta pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU PPT dan Daerah OJK, Bambang Mukti Riyadi, mewakili OJK sementara Plt. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Fithriadi Muslim, mewakili PPATK. Kerja sama ini menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman pada 15 Mei 2024.
Dalam penandatanganan itu, kedua lembaga berkomitmen melakukan pertukaran data, pemanfaatan informasi berbasis teknologi, koordinasi audit, hingga penetapan standar korespondensi untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan finansial.
Mahendra Siregar menegaskan bahwa serangan siber dan aliran dana ilegal dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Risiko terbesar bagi sektor jasa keuangan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat.
“Jika itu terjadi, dampaknya akan sangat fatal,” tegas Mahendra.
PPATK menilai kerja sama ini bukan hanya penting, tetapi mendesak. Ivan Yustiavandana bahkan menyebut langkah ini sebagai bentuk kolaborasi ekstrem yang harus berlangsung segera untuk memutus aliran dana judi online.
“Jika kita tidak melakukan intervensi ekstrem, dampaknya bisa menjadi ‘damage future depression’. Kami bersyukur sinergi semakin kuat, Komdigi bekerja, BSSN bekerja, dan hari ini kita berharap angka kasus dapat terus kita tekan,” ujar Ivan.
OJK–BSSN Bersatu untuk Perkuat Keamanan Sektor Jasa Keuangan
1. Penguatan Keamanan Siber dan Sandi di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan dan Aset Digital
Dalam PKS ini, OJK diwakili Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Luthfy Zain Fuady. BSSN diwakili Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Bondan Widiawan.
Kerja sama ini mencakup asistensi digital forensik, penanganan insiden siber, layanan ITSA, deteksi kondisi keamanan siber, hingga pembentukan Pusat Kontak Siber.
Keduanya juga sepakat melakukan pertukaran data dan registrasi TTIS bagi penyelenggara inovasi keuangan digital.
2. Sinergi Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber di Sektor Keuangan dan Aset Kripto
PKS kedua ditandatangani Luthfy Zain Fuady dan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas.
Kedua institusi akan menyusun kebijakan, memperkuat standar keamanan siber, mendampingi implementasi perlindungan sistem elektronik, hingga membentuk TTIS bagi penyelenggara inovasi keuangan digital.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengingatkan bahwa keamanan siber tidak dapat ditegakkan oleh satu lembaga saja. Tanpa kerja sama dengan semua kementerian dan lembaga, BSSN tidak mungkin mampu menghadapi ancaman siber.
“Ini adalah kerja kolaboratif lintas entitas agar tanggung jawab dan fungsi berjalan merata,” ujar Nugroho.
Ancaman Judi Online Menjadi Tekanan Utama
PPATK menegaskan bahwa judi online kini bukan sekadar kejahatan digital, tetapi ancaman ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang.
Arus uang ilegal dari transaksi judi daring kian menekan stabilitas finansial dan menjerat masyarakat dari kelas bawah hingga menengah.
Kolaborasi tiga lembaga ini menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Dengan integrasi data, penguatan pengawasan, sampai pertahanan siber yang lebih kokoh, pemerintah berharap dapat mempersempit celah yang dimanfaatkan jaringan judi online dan kejahatan keuangan lintas negara.
Langkah bersama OJK, PPATK, dan BSSN menandai babak baru dalam penguatan integritas serta keamanan sektor jasa keuangan.
Semua pihak sepakat bergerak cepat dan ekstrem untuk menahan serangan siber, menutup aliran dana ilegal, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dari akar kejahatan digital yang terus berevolusi.
Dalam penutupannya, Mahendra menegaskan OJK siap menjadi garda depan menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan. OJK berkomitmen kuat berkontribusi dalam memerangi kejahatan siber di sektor jasa keuangan.
“Kami berharap sinergi ini berjalan efektif dan membawa perlindungan nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (ef linangkung)
