KabarJawa.com – Istana Negara menjadi saksi pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan para tokoh sentral organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam serta pimpinan pondok pesantren pada Selasa (3/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup sejak siang hari tersebut membedah arah diplomasi Indonesia di tengah tensi global, khususnya melalui keterlibatan dalam inisiatif internasional bernama Board of Peace (BoP).
Puluhan ulama dan tokoh nasional hadir dengan atribut khas mereka. Di barisan undangan terlihat Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, hingga tokoh perempuan nasional Khofifah Indar Parawansa.
Kehadiran para tokoh ini mempertegas bahwa isu yang dibahas memiliki bobot strategis bagi kepentingan umat dan bangsa.
Mengenal Board of Peace sebagai Instrumen Diplomasi
Topik mengenai Board of Peace (BoP) menjadi salah satunya yang disorot dalam dialog tersebut. Presiden Prabowo memberikan paparan mendalam mengenai mengapa ada rencana Indonesia ikut serta dalam inisiatif yang diprakarsai oleh Amerika Serikat ini.
Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, menjelaskan bahwa penjelasan Presiden mencakup aspek-aspek terkait situasi lapangan saat ini.
“Tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina,” ungkap Yahya, dilansir KabarJawa.com pada Rabu, 4 Februari 2026.
“Termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika yaitu Board of Peace ini,” sambungnya.
Satu Visi – 16 Ormas Islam Kawal Kemerdekaan Palestina
Meskipun berasal dari berbagai latar belakang organisasi yang berbeda, terdapat satu frekuensi yang sama antara pemerintah dan 16 ormas Islam yang hadir.
Seluruh pihak disebut telah menyepakati bahwa dukungan terhadap Palestina tergolong sebagai amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan.
“Pada tataran nilai saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujar Gus Yahya kepada awak media.
Strategi Waspada Presiden Prabowo – Jangan Rugikan Palestina
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyelipkan pesan mengenai kewaspadaan bahwa Indonesia tidak boleh terbawa arus yang bisa merugikan Palestina.
“Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” kata Yahya.
Sebagai langkah nyata di luar meja perundingan, Presiden juga memaparkan rencana pengiriman pasukan perdamaian.
Fokus utama pasukan ini adalah misi kemanusiaan untuk melindungi warga sipil, terutama mereka yang berada di Gaza.
“Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza,” ujar dia.
Dukungan Penuh MUI demi Kemaslahatan Umat
Dukungan juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya kini mendukung partisipasi Indonesia dalam Board of Peace. Perubahan sikap ini didasari oleh pertimbangan kemaslahatan yang jauh lebih besar bagi umat dan kemanusiaan.
Anwar mengisyaratkan bahwa selama forum tersebut menjadi jalan untuk mencapai kebaikan, maka MUI akan berdiri di belakang pemerintah. Namun, fungsi pengawasan tetap akan dijalankan secara ketat.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar.
Mendorong Kekuatan Kolektif Negara-Negara Muslim
MUI juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi pemain tunggal di dalam BoP. Kata dia, Indonesia harus mampu merajut kerja sama dengan negara-negara Arab dan negara Muslim lainnya untuk memastikan forum tersebut benar-benar bekerja menghentikan konflik.
Anwar mencontohkan pentingnya koordinasi dengan negara seperti Kuwait, Qatar, hingga kemungkinan berkomunikasi dengan Iran.
“Berjuang agar mengendalikan agar tidak ada perang. Jadi negara-negara Arab yang lain yang di Board of Peace itu kan bukan hanya Indonesia, juga ada Kuwait, ada Qatar, dan lain-lain. Akan mungkin, mungkin ya, mungkin bersama-sama dengan negara Iran misalnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, pimpinan ormas Islam lainnya seperti Muhammad Zaitun Rasmin dari Wahdah Islamiyah juga memberikan pandangannya. Menurut dia, aspirasi para ulama ini supaya perjuangan berfokus pada kemerdekaan Palestina.
“Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insyaallah untuk Palestina, dan juga untuk kita di Indonesia,” ujarnya.***
