KabarJawa.com – Pemerintah Jawa Timur resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) Tahun 2026 untuk seluruh wilayahnya.
Ketentuan ini bakal menjadi acuan standar upah bagi pekerja dan buruh di 38 kabupaten dan kota, serta mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Penetapan UMK tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025, yang mengatur besaran upah minimum di masing-masing daerah.
Lantas, berapa besaran upah minimum yang berlaku? Berdasarkan informasi yang dihimpun KabarJawa.com, berikut penjelasan lengkapnya.
Ketentuan UMK Jawa Timur 2026 yang Perlu Diketahui
Ada beberapa poin penting terkait pemberlakuan UMK 2026 di Jawa Timur yang wajib dipahami oleh pekerja maupun pengusaha.
Adapun ketentuan utama UMK 2026 meliputi:
- Berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun
- Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK
- Perusahaan yang sudah membayar di atas UMK tidak diperbolehkan menurunkan gaji karyawan
Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak pekerja sekaligus menjaga kepastian pengupahan di setiap daerah.
Daftar Lengkap UMK Jawa Timur 2026
Berdasarkan pengumuman resminya, secara umum, UMK Jawa Timur Tahun 2026 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,09 persen atau setara Rp177.581 dibandingkan UMK 2025. Dengan kenaikan tersebut, rata-rata UMK Jawa Timur 2026 berada di angka Rp3.154.365.
Berikut rincian UMK 2026 di 38 kabupaten dan kota Jawa Timur, disusun dari nominal tertinggi hingga terendah:
- Kota Surabaya: Rp5.288.796
- Kabupaten Gresik: Rp5.195.401
- Kabupaten Sidoarjo: Rp5.191.541
- Kabupaten Pasuruan: Rp5.187.681
- Kabupaten Mojokerto: Rp5.176.101
- Kabupaten Malang: Rp3.802.862
- Kota Malang: Rp3.736.101
- Kota Batu: Rp3.562.484
- Kota Pasuruan: Rp3.555.301
- Kabupaten Jombang: Rp3.320.770
- Kabupaten Tuban: Rp3.229.092
- Kota Mojokerto: Rp3.208.556
- Kabupaten Lamongan: Rp3.196.328
- Kabupaten Probolinggo: Rp3.164.526
- Kota Probolinggo: Rp3.045.172
- Kabupaten Jember: Rp3.012.197
- Kabupaten Banyuwangi: Rp2.989.145
- Kota Kediri: Rp2.742.806
- Kabupaten Bojonegoro: Rp2.685.983
- Kabupaten Kediri: Rp2.651.603
- Kota Blitar: Rp2.639.518
- Kabupaten Tulungagung: Rp2.628.190
- Kota Madiun: Rp2.588.794
- Kabupaten Lumajang: Rp2.578.320
- Kabupaten Blitar: Rp2.567.744
- Kabupaten Nganjuk: Rp2.564.627
- Kabupaten Ngawi: Rp2.556.815
- Kabupaten Magetan: Rp2.553.866
- Kabupaten Sumenep: Rp2.553.688
- Kabupaten Madiun: Rp2.553.221
- Kabupaten Bangkalan: Rp2.550.274
- Kabupaten Ponorogo: Rp2.549.876
- Kabupaten Trenggalek: Rp2.530.313
- Kabupaten Pamekasan: Rp2.528.004
- Kabupaten Pacitan: Rp2.514.892
- Kabupaten Bondowoso: Rp2.496.886
- Kabupaten Sampang: Rp2.484.443
- Kabupaten Situbondo: Rp2.483.962
UMK Tertinggi dan Terendah di Jawa Timur 2026
Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa UMK tertinggi 2026 berada di Kota Surabaya, yakni Rp5.288.796.
Sementara itu, UMK terendah 2026 ditetapkan di Kabupaten Situbondo yaitu sebesar Rp2.483.962.
Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan variasi kondisi ekonomi, tingkat industri, serta kemampuan masing-masing daerah.
Penetapan UMSK Jawa Timur 2026
Selain UMK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Kota (UMSK) Tahun 2026. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/938/013/2025.
UMSK 2026 mengalami kenaikan di 11 wilayah, dengan rincian sebagai berikut:
- Kota Surabaya: Rp5.444.909
- Kabupaten Gresik: Rp5.348.757
- Kabupaten Sidoarjo: Rp5.344.782
- Kabupaten Pasuruan: Rp5.340.808
- Kabupaten Mojokerto: Rp5.328.887
- Kabupaten Malang: Rp3.938.160
- Kabupaten Tuban: Rp3.380.572
- Kabupaten Probolinggo: Rp3.317.559
- Kabupaten Banyuwangi: Rp3.145.131
- Kabupaten Madiun: Rp2.686.460
- Kabupaten Bangkalan: Rp2.670.819
UMP Jawa Timur 2026 Ikut Naik
Tak hanya UMK dan UMSK, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 juga resmi ditetapkan sebesar Rp2.446.880,68. Nominal ini naik Rp140.895 dibandingkan UMP 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp2.305.985.
Dengan ditetapkannya UMK, UMSK, dan UMP 2026, maka diharapkan kepastian pengupahan di Jawa Timur semakin jelas serta mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.***
