KabarJawa.com – Setiap akhir tahun, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sering kali menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja, pengusaha dan pihak terkait.
Khusus untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng), pengumuman besaran UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2026 yang semula dijadwalkan pada Senin, 8 Desember 2025, rupanya batal dilaksanakan.
Hingga saat ini, nominal resmi UMP Jawa Tengah 2026 belum juga diumumkan. Penundaan ini kemudian bakal memicu banyak pertanyaan di kalangan buruh dan perhimpunan pengusaha mengenai kepastian besaran upah yang akan berlaku mulai tahun depan.
Lantas, apa sebenarnya alasan penetapan UMP Jateng 2026 belum juga diumumkan? Berdasarkan informasi yang dihimpun KabarJawa.com, berikut penjelasannya.
Regulasi dari Pusat Belum Terbit
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, telah memberikan penjelasan mengenai hambatan utama penetapan UMP 2026.
Dikabarkan bahwa Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, bahwa penundaan ini bersifat administratif serta regulasi dari tingkat pusat.
Menurutnya, UMP dan UMSP belum dapat ditetapkan karena Pemprov belum menerima peraturan turunan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait perumusan dan penetapan UMP.
Intinya, Kementerian Ketenagakerjaan belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar hukum serta formula resmi untuk penetapan UMP tahun 2026.
Tanpa adanya PP ini, pemerintah provinsi belum bisa merumuskan ataupun mengumumkan besaran UMP maupun UMSP 2026.
Disnakertrans Jateng menyatakan bahwa pihaknya masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenaker mengenai kapan aturan tersebut bisa diterbitkan.
Hingga kini, belum ada pula keterangan resmi dari Kemenaker mengenai alasan mengapa PP penetapan UMP 2026 belum diterbitkan sesuai jadwal yang diharapkan oleh daerah.
Meskipun penetapan harus tertunda, Aziz memastikan bahwa baik serikat buruh maupun perhimpunan pengusaha di Jawa Tengah telah mendapatkan informasi dan memahami alasan di balik belum terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut.
Jadwal Semula dan Usulan Kenaikan dari Serikat Pekerja
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengisyaratkan bahwa proses penetapan upah dijadwalkan secara bertahap yaitu:
- Penetapan UMP 2026 direncanakan pada 8 Desember 2025
- Penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2026 direncanakan pada 15 Desember 2025
Meskipun angka resmi besaran upah belum diumumkan, dinamika di lapangan menunjukkan adanya tuntutan kuat dari pihak pekerja.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebagai salah satu perwakilan serikat buruh, telah menyuarakan usulan mereka mengenai besaran kenaikan upah minimum tahun 2026.
KSPI secara spesifik menuntut agar kenaikan upah minimum berada di rentang 8,5 persen hingga 10,5 persen. Usulan kenaikan yang cukup tinggi ini dinilai vital oleh serikat pekerja karena dianggap mampu memulihkan kesejahteraan para buruh usai periode panjang stagnasi upah
Simulasi Potensi Upah di Jawa Tengah Jika Kenaikan Disetujui
Apabila usulan kenaikan maksimal 10,5 persen tersebut disetujui, maka berdasarkan perhitungan kasar dari besaran upah tahun sebelumnya, upah minimum tertinggi di Jawa Tengah akan berada di wilayah Kota Semarang, mencapai sekitar Rp3.817.583,84.
Sementara itu, wilayah dengan upah minimum terendah di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banjarnegara, disimulasikan akan mencapai sekitar Rp2.398.375,23.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa angka-angka simulasi di atas hanyalah perkiraan kasar. Nominal resmi Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota tahun 2026 baru akan diumumkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Ketenagakerjaan diterbitkan dan formulanya diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menunggu Pengumuman Resmi
Jadi kesimpulannya, alasan UMP Jateng 2026 belum diumumkan karena pemerintah provinsi belum menerima Peraturan Pemerintah (PP).
Singkatnya, saat ini fokus utama Pemprov Jateng adalah menunggu terbitnya regulasi dari pusat agar penetapan UMP dapat segera diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan demikian, warga masyarakat Jateng yang kini menantikan kabar soal nominal UMP tahun depan, diimbau untuk terus memantau pengumuman resminya.***
