KabarJawa.com – Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai provinsi dengan capaian perhutanan sosial terbesar di Indonesia.
Selain mengelola kawasan perhutanan sosial terluas secara nasional, provinsi ini juga mencatat nilai transaksi ekonomi tertinggi dari sektor tersebut.
Capaian itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 di Kabupaten Madiun, Sabtu, 13 Juni 2026.
Kegiatan yang diikuti ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah di Jawa Timur tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan produktif.
Jawa Timur Catat Capaian Tertinggi Perhutanan Sosial Nasional
Dalam sambutannya, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur saat ini mengelola hampir 30 persen dari total luasan perhutanan sosial di Indonesia.
Tidak hanya unggul dari sisi luasan, sektor ini juga menghasilkan nilai transaksi ekonomi tertinggi dibandingkan provinsi lain.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa program perhutanan sosial mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
“Ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” katanya.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat semakin berkembang dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.
Sektor Kopi Jadi Tulang Punggung Ekonomi Perhutanan Sosial
Khofifah menjelaskan bahwa komoditas kopi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dari kawasan perhutanan sosial di Jawa Timur. Produksi kopi yang berasal dari kawasan tersebut mencapai sekitar 62 persen dari total produksi kopi Jawa Timur.
Kontribusi tersebut juga memberikan pengaruh besar terhadap produksi kopi nasional. Besarnya peran komoditas kopi menunjukkan bahwa kawasan perhutanan sosial tidak hanya berfungsi sebagai area konservasi, tetapi juga sebagai pusat produksi komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Untuk memperkuat sektor ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong kolaborasi antara kelompok tani hutan, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing hasil hutan sosial di tingkat nasional maupun internasional.
Jambore Diikuti 200 Kelompok Perhutanan Sosial
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, melaporkan bahwa Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 diikuti sekitar 200 kelompok perhutanan sosial dari berbagai wilayah.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti beragam kegiatan yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha.
Agenda yang diselenggarakan meliputi sarasehan, podcast mengenai tata kelola perhutanan sosial, business matching, hingga pameran produk unggulan hasil hutan sosial.
Jumadi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 mengalokasikan dukungan ekonomi produktif lebih dari Rp3 miliar untuk memperkuat kelompok perhutanan sosial di berbagai daerah.
“Bantuan ini terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat usaha kelompok tani hutan,” tuturnya.
Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat pengembangan usaha berbasis hutan sosial sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan masyarakat.
Prestasi Nasional Kelompok Tani Hutan Rengganis
Selain mencatat capaian luas kawasan dan nilai transaksi ekonomi yang tinggi, Jawa Timur juga menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui Kelompok Tani Hutan Rengganis yang berada di lereng Argopuro.
Kelompok tersebut berhasil meraih predikat terbaik nasional pada tahun 2025 dengan nilai transaksi mencapai Rp49 miliar.
Pencapaian itu menjadi bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi contoh bagi kelompok tani hutan lainnya dalam mengoptimalkan potensi kawasan hutan secara lestari tanpa mengabaikan aspek ekonomi.
Kabupaten Madiun Didorong Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Di sisi lain, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut positif pelaksanaan jambore di wilayahnya. Ia menyebut penunjukan Kabupaten Madiun sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus motivasi untuk terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Hari juga menyoroti pentingnya kelanjutan Program Strategis Nasional Lingkar Wilis. Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Madiun Raya.
“Gunung Wilis memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Potensi kawasan Gunung Wilis dinilai dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan.
Momentum Penguatan Kelompok Tani Hutan
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 di Kabupaten Madiun diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani hutan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat pengelolaan hutan lestari yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
