KabarJawa.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat capaian positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut berhasil melampaui target yang ditetapkan dan menjadi motor utama peningkatan pendapatan daerah.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin, 22 Juni 2026 yang lalu.
Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, total pendapatan daerah Jawa Timur sepanjang 2025 mencapai Rp29,88 triliun atau setara 104,65 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp28,55 triliun.
Kinerja pendapatan yang melampaui target ini menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal daerah sekaligus memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di berbagai sektor.
PAD Menjadi Penopang Utama Pendapatan Daerah
Kontribusi terbesar terhadap pencapaian pendapatan daerah berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD tercatat mencapai Rp18,44 triliun atau 107,83 persen dari target sebesar Rp17,10 triliun.
Capaian tersebut menjadi indikator kuat meningkatnya kemampuan fiskal daerah yang bersumber dari potensi ekonomi domestik.
Selain PAD, pendapatan daerah juga ditopang oleh Pendapatan Transfer yang terealisasi sebesar Rp11,40 triliun atau 99,84 persen dari target.
Sementara itu, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat realisasi Rp34,41 miliar atau mencapai 122,89 persen dari target yang telah ditetapkan.
Jawa Timur Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 disusun secara objektif, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 oleh BPK-RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini WTP ke-15 dan 11 kali berturut-turut,” ujar Gubernur Khofifah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Hal ini tidak terlepas dari peran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan stakeholder lain yang memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,” lanjutnya.
Serapan Belanja Daerah Mencapai 93,82 Persen
Di sisi belanja, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan pengeluaran sebesar Rp31,20 triliun dari total anggaran Rp33,25 triliun. Dengan demikian, tingkat serapan belanja mencapai 93,82 persen.
Rincian realisasi belanja meliputi Belanja Operasi sebesar Rp22,56 triliun atau 93,46 persen dari pagu anggaran. Belanja Modal terealisasi Rp3,01 triliun atau 92,47 persen.
Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga (BTT) mencapai Rp124,32 miliar atau 39,97 persen, sedangkan Belanja Transfer terealisasi Rp5,50 triliun atau 99,20 persen.
Pengelolaan belanja yang terukur dan terkendali turut mendukung kesehatan fiskal daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
Defisit Anggaran Berhasil Ditekan Jauh di Bawah Proyeksi
Kinerja pendapatan yang melampaui target serta pengendalian belanja yang efektif berdampak langsung terhadap kondisi defisit anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menekan defisit riil hingga hanya sebesar Rp1,31 triliun.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit pada APBD murni yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp4,69 triliun.
Selisih yang cukup besar ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja fiskal yang signifikan sepanjang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
SILPA dan Aset Daerah Menguat
Selain mampu mengendalikan defisit, posisi keuangan daerah juga diperkuat oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan yang mencapai Rp3,38 triliun. Nilai yang sama juga tercatat sebagai Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun.
Dari sisi neraca, total aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp54,11 triliun. Sementara itu, jumlah ekuitas tercatat sebesar Rp53,60 triliun.
Data tersebut menggambarkan kondisi keuangan daerah yang tetap solid dan memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Pemprov Jatim Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Gubernur Khofifah menyatakan bahwa jajaran pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan administratif yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Selain itu, ia berharap DPRD Jawa Timur dapat memberikan masukan konstruktif terhadap dokumen pertanggungjawaban yang telah disampaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD pada masa mendatang.
“Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan yang terhormat untuk mencermati serta memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan masukan dan perbaikan demi penyempurnaan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan APBD,” ujar Sang Gubernur.***
