KabarJawa.com – Baru-baru ini, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) secara resmi menunjuk Mahamenteri KGPA Tedjowulan sebagai penanggung jawab keraton Surakarta.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, pada Minggu, 18 Januari 2026.
Namun, prosesi ini tidak berjalan mulus karena sempat diwarnai aksi protes dari kerabat keraton lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun KabarJawa.com, berikut detailnya.
Isi SK dan Mandat untuk Tedjowulan
Dalam acara tersebut, Fadli Zon menyerahkan SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Tedjowulan ditetapkan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta.
Menbud pun menilai bahwa tanpa penanggung jawab legal, pemerintah bakal kesulitan menyalurkan bantuan.
“Kalau enggak, Pemerintah tidak bisa memberikan bantuan. Nanti pemerintah juga yang disalahkan,” ucap Fadli Zon pada Minggu, 18 Januari 2026.
Tedjowulan diketahui juga diberi mandat untuk menengahi konflik internal dan mengundang seluruh kerabat keraton untuk duduk bersama bermusyawarah.
Kronologi Ketegangan Acara Penyerahan SK Keraton Solo
Suasana acara yang dihadiri oleh pihak pendukung PB XIV Purbaya ini berlangsung tegang sejak awal.
Ketegangan mulai terasa saat Wali Kota Solo, Respati Ardi, memberikan sambutan, disusul oleh sambutan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Pihak pendukung PB XIV Purbaya tampak hadir memantau jalannya acara.
Dikabarkan bahwa sesaat setelah sambutan Menteri berakhir, putri tertua PB XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbay, kemudian naik ke mimbar.
Saat GKR Timoer mulai berbicara untuk menyampaikan keberatannya, mikrofon tiba-tiba mati. Hal ini memicu keriuhan di lokasi.
Saat aksi protes tersebut berlangsung, GKR Timoer tidak sendirian. Di sampingnya turut hadir sejumlah tokoh penting keraton lainnya. Mereka ialah Permaisuri GKR Paku Buwono, GKR Devi Lelyana, GKR Dewi Ratih Widyasari.
Momen tersebut pun terekam dalam sebuah video yang kemudian kini beredar luas di media sosial. Nampak pula bahwa Menbud kemudian berbincang-bincang dengan Rumbay.
Penyerahan SK Tetap Dilaksanakan
Akibat situasi di Sasana Parasdya yang tidak kondusif dan diwarnai adu mulut itu, agenda akhirnya dialihkan.
Fadli Zon mengalihkan kegiatan dengan meninjau kawasan Keraton yang rusak, terutama di Kompleks Keputren, untuk meredakan situasi. Usai peninjauan, penyerahan fisik SK akhirnya dilakukan di lokasi berbeda, yakni di Sasana Hadrawina.
Menbud pun menjelaskan bahwa, SK tersebut sebenarnya sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu di Jakarta.
“Sebenarnya penyerahan telah dilakukan (oleh) Pak Walikota di Jakarta, beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.
“Tapi sebenarnya SK ini sudah diserahkan, ini kepentingan seremonial saja, jadi kita serahkan kembali agar ada foto yang bagus,” lanjutnya.
Hingga kini, penunjukan Tedjowulan menjadi sorotan, dikarenakan adanya faksi-faksi internal Keraton Surakarta yang mempunyai pandangan berbeda terkait kepemimpinan.***
