KabarJawa.com– Pemerintah Daerah DIY terus mempercepat langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan dan memastikan program pengentasan berjalan tepat sasaran.
Harapan besar menguat pada 2026, ketika DIY menargetkan angka kemiskinan menyentuh satu digit. Ini merupakan sebuah capaian penting setelah berbagai upaya intensif selama beberapa tahun terakhir.
Harapan sekaligus tantangan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY pada Kamis (20/11) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menegaskan arah baru penanggulangan kemiskinan DIY yang kini semakin terstruktur dan berbasis data.
Penurunan Tertinggi dalam Satu Dekade
Sri Paduka memaparkan bahwa angka kemiskinan DIY per Maret 2025 berada di angka 10,23% atau masih 1,76% lebih tinggi dari angka nasional.
Meski demikian, DIY berhasil mencatat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tertinggi di Pulau Jawa selama sepuluh tahun terakhir.
“DIY berhasil menurunkan kedalaman kemiskinan yang kini semakin mendekati garis kemiskinan. Tingkat keparahan atau kesenjangan juga terus mengecil. Ini bukti bahwa kerja keras kita berdampak nyata,” ujar Sri Paduka.
Penurunan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah bergerak dengan sistematis melalui serangkaian program nyata yang terus dikebut pelaksanaannya.
Hingga triwulan III 2025, realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan mencapai 77,97% dari total lebih dari Rp548 miliar.
Sementara itu, realisasi program kemiskinan ekstrem menyentuh 41,02% dari total anggaran lebih dari Rp538 miliar.
Sri Paduka berharap seluruh program dapat diselesaikan maksimal pada triwulan IV agar fondasi penurunan kemiskinan menuju satu digit dapat tercapai tahun depan.
Sri Paduka menegaskan pentingnya pemetaan akar masalah dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut menjadi acuan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial, demi mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi yang kerap menjadi kendala teknis di lapangan.
“Kita perlu langkah-langkah intensif dan inovatif. Penghapusan kemiskinan ekstrem harus mengikuti arahan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Selain itu, kita harus memperkuat kelembagaan TKPK dan menyusun agenda kerja yang semakin terarah,” tegas Sri Paduka.
Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menjelaskan bahwa tren penurunan kemiskinan DIY terus menunjukkan arah positif. Data per Maret 2025 yang mencatat angka 10,23% menjadi pijakan untuk melangkah lebih agresif.
“Untuk mencapai satu digit pada 2026, kita harus menurunkan setidaknya 0,24% lagi. Ini bukan angka mudah, tetapi bukan pula tidak mungkin,” jelas Danang.
Danang menyebut bahwa pihaknya masih menunggu rilis data kemiskinan periode September 2025 dari BPS yang diperkirakan keluar awal 2026. Jika penurunan sudah tampak di data tersebut, pencapaian satu digit akan semakin realistis.
Dua Jalur Strategis Pengentasan Kemiskinan
Pemda DIY saat ini fokus menjalankan dua jalur utama pengentasan kemiskinan.
1. Program Pengurangan Beban Masyarakat Miskin
Program ini menyasar kelompok rentan yang benar-benar tidak dapat diberdayakan, termasuk lansia miskin.
Setiap tahun Pemda DIY mengalokasikan bantuan sosial bagi sekitar 8.000 penerima manfaat. Pembaruan data terus berjalan agar bantuan tepat sasaran.
2. Program Peningkatan Pendapatan
Strategi ini berlangsung melalui kolaborasi lintas OPD dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.
Tujuannya agar warga miskin memiliki kemampuan dan peluang meningkatkan pendapatan secara mandiri.
Danang juga menegaskan bahwa salah satu strategi pengentasan kemiskinan berbasis wilayah ialah pengurangan lokus kemiskinan. Saat ini DIY menetapkan 18 lokus prioritas yang menjadi fokus intervensi.
“Kami terus mengevaluasi. Harapannya jumlah lokus kemiskinan dapat semakin berkurang tahun depan,” tuturnya. (ef linangkung)
