KabarJawa.com– Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bersama Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta menggulirkan gerakan kebudayaan masif yang tumbuh dari masyarakat.
Pemerintah menargetkan gerakan tersebut menghidupkan aksara Jawa, musik tradisional, hingga nilai-nilai adiluhung yang selama ini menjadi napas kehidupan warga Yogya.
Dorongan itu mengemuka dalam pertemuan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, dengan Dinas Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta pada Selasa (13/1/2026) di kafe Cold n Brew.
Dalam suasana diskusi yang hangat, para pemangku kebijakan memetakan potensi kebudayaan Yogyakarta yang lahir dari masyarakat secara alami atau bottom up.
Pertemuan Wakil Wali Kota Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta
Wawan Harmawan menegaskan bahwa Yogyakarta harus berdiri tegak sebagai tuan rumah kebudayaannya sendiri.
Ia menilai kekuatan Yogya tidak terletak pada kemegahan fisik semata, tetapi pada karakter, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
“Yogya harus se-Yogya-Yogya-nya. Kegiatan kebudayaan harus menampilkan ciri khas Yogyakarta, bukan sekadar seremonial, tetapi gerakan yang hidup dan berkelanjutan,” ujar Wawan usai pertemuan.
Ia menyoroti pentingnya menghidupkan kembali aksara Jawa dan musik Jawa seperti keroncong agar tidak tergerus zaman.
Menurutnya, generasi muda perlu mengenal, memahami, dan menggunakan warisan budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Wawan kemudian mengajak Dinas Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta membangun kolaborasi lintas sektor.
Ia menekankan perlunya sinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Ia juga mendorong kerja sama erat dengan Pemerintah Daerah DIY, Kraton Yogyakarta, dan Kadipaten Pakualaman.
“Kekuatan Kota Yogyakarta ada di kebudayaan dan pariwisata. Kita harus mengorkestrasi keduanya menjadi satu kekuatan besar,” tegasnya.
Lebih jauh, Wawan menggarisbawahi perlunya gerakan nyata yang menyentuh masyarakat hingga tingkat kecamatan.
Ia mencontohkan pentingnya gerakan pemberantasan buta aksara Jawa yang langsung menyasar warga, khususnya anak muda perkotaan.
“Kita punya empat belas kecamatan. Kebudayaan harus hadir di sana. Anak-anak muda sekarang masih banyak yang buta aksara Jawa. Kita perlu gerakan langsung, masif, dan kolaboratif untuk mengatasinya,” terangnya.
Wawan berharap program kebudayaan lahir dari aspirasi masyarakat yang memahami betul nilai-nilai lokal seperti unggah-ungguh dan tata krama Jawa.
Ia menilai masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga identitas Yogyakarta sebagai kota budaya.
Fokus Utama Kebijakan Kebudayaan
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti, menyatakan bahwa fokus utama kebijakan kebudayaan tahun 2026 mengarah pada penguatan kolaborasi dan keberlanjutan program.
Ia menegaskan bahwa kebudayaan harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami membangun sinkronisasi antar OPD agar kebudayaan berkelanjutan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yetti.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan akan mengoptimalkan potensi kebudayaan di setiap wilayah.
Pihaknya akan mengerjakan program secara gotong royong agar kegiatan kebudayaan tidak berhenti sebagai rutinitas tahunan semata.
“Kami tidak hanya menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga memastikan kebudayaan terus hidup, berkembang, dan memberikan manfaat luas,” paparnya.
Yetti menegaskan bahwa pembinaan aksara Jawa menjadi salah satu program prioritas.
Dinas Kebudayaan tidak hanya mendorong masyarakat mampu membaca aksara Jawa, tetapi juga memahami maknanya dan menggunakannya secara kreatif.
“Kami ingin aksara Jawa hadir dalam kehidupan masyarakat, termasuk sebagai identitas visual seperti merchandise dan produk kreatif,” jelasnya.
Selain itu, Dinas Kebudayaan juga akan memperkuat kegiatan budaya di tingkat wilayah.
Program tersebut mencakup fasilitasi rintisan kelurahan budaya, pembinaan sanggar seni, serta pendampingan komunitas budaya yang secara rutin menggelar upacara adat.
Dari sisi Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ki Priyo Dwiarso menyampaikan bahwa pertemuan tersebut melanjutkan arahan yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan seluruh pemangku kepentingan kebudayaan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
“Kami berupaya menyelaraskan program dengan Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman karena mereka juga memiliki kegiatan kebudayaan yang kuat,” ujar Ki Priyo.
Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan seni budaya harus berangkat dari potensi masyarakat.
Dewan Kebudayaan berperan menghimpun, mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan potensi tersebut agar tumbuh secara alami dan berkelanjutan.
“Intinya, kebudayaan harus bergerak dari bawah. Kita cari potensinya, kita kumpulkan, lalu kita kembangkan,” katanya.
Ki Priyo mencontohkan keberhasilan program Rintisan Kelurahan Budaya yang berkembang dari pra-rintisan hingga kini melahirkan tujuh Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta.
Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan bottom up mampu memperkuat identitas budaya kota.
Melalui gerakan masif pembinaan aksara, musik, dan tradisi Jawa, Pemerintah Kota Yogyakarta berharap kebudayaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi denyut kehidupan masyarakat. (ef linangkung)
